Beritariau.com, Pekanbaru -- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tengah mematangkan peluncuran program Zero Gepeng sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan gelandangan dan pengemis (gepeng) di wilayah kota. Program ini tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga menghadirkan solusi jangka panjang melalui pendekatan yang lebih humanis dan kolaboratif.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan persiapan program saat ini terus dimatangkan dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Koordinasi lintas sektor dipimpin oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut.

"Ini lintas OPD. Zero Gepeng ini tidak hanya penertiban, tetapi juga bagaimana kita mencarikan solusi terhadap persoalan sosial yang mereka hadapi," ujar Agung, Senin (20/7).

Menurutnya, keberadaan gepeng masih kerap dijumpai di sejumlah persimpangan jalan di Kota Pekanbaru. Meski Dinas Sosial rutin melakukan penjangkauan, para gepeng sering berpindah lokasi untuk menghindari petugas. Selain itu, sebagian di antaranya diketahui berasal dari luar Kota Pekanbaru.

Karena itu, Pemko Pekanbaru berupaya menghadirkan penanganan yang lebih komprehensif agar persoalan tersebut tidak terus berulang. Pendekatan yang diterapkan tidak hanya berupa penertiban, tetapi juga mencakup pembinaan, pendampingan, serta upaya mencarikan solusi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Wali Kota menegaskan penanganan gepeng harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk tidak memberikan uang maupun barang kepada pengemis di jalan atau persimpangan lampu lalu lintas. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan yang dilakukan pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan mendorong para penyandang masalah kesejahteraan sosial memperoleh pembinaan melalui jalur yang tepat.

Melalui program Zero Gepeng, Pemko Pekanbaru berharap dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertib, aman, dan nyaman, sekaligus memastikan penanganan masalah sosial dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. (*)