Beritariau.com, TEMBILAHAN — Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, SE, MT, memperkuat koordinasi antarlembaga penyelenggara dan pengawas pemilihan umum melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Inhil dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Inhil.

Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Kantor KPU Inhil, Senin (24/10/2026). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Inhil dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan yang berkualitas, sekaligus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

Kegiatan tersebut dihadiri Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Inhil, Ketua dan anggota KPU serta Bawaslu Inhil, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Inhil, dan pihak terkait lainnya.

Kerja sama yang dijalin Pemkab Inhil dengan KPU Inhil diarahkan untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama dalam mendukung persiapan serta penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Indragiri Hilir.

Sementara itu, nota kesepahaman bersama Bawaslu Inhil difokuskan pada penguatan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan partisipatif Pemilu dan pemilihan.

Kedua kerja sama tersebut diharapkan menjadi landasan bagi koordinasi yang lebih terarah antara pemerintah daerah, penyelenggara Pemilu, dan lembaga pengawas dalam menjalankan tanggung jawab kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Bupati Herman menyambut baik terjalinnya kesepakatan tersebut. Ia mengapresiasi komitmen KPU dan Bawaslu Inhil dalam membangun koordinasi serta memperkuat kolaborasi demi mendukung pelaksanaan demokrasi di daerah.

“Ini merupakan wujud komitmen bersama sekaligus langkah awal yang sangat penting dalam memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga guna mendukung penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan yang berkualitas di Indragiri Hilir,” ujar Herman.

Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan setiap tahapan Pemilu dan pemilihan. Koordinasi yang baik diharapkan mampu memperkuat kesiapan kelembagaan, menyelaraskan pelaksanaan tugas, serta mendukung terciptanya proses demokrasi yang berjalan sesuai aturan.

Herman berharap, melalui nota kesepahaman tersebut, hubungan kerja antara Pemkab Inhil, KPU, dan Bawaslu semakin solid. Dengan koordinasi yang terjaga, seluruh pihak diharapkan dapat menjalankan peran masing-masing secara optimal tanpa mengabaikan kewenangan dan tanggung jawab kelembagaan.

Ia juga berharap seluruh tahapan Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Indragiri Hilir nantinya dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan sukses, serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah untuk memperkuat kerja sama kelembagaan di Kabupaten Inhil. Dukungan pemerintah daerah, kesiapan penyelenggara, pengawasan yang optimal, serta partisipasi masyarakat diharapkan dapat berjalan beriringan demi mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas. (*)