Beritariau.com, MERANTI – Abrasi yang terus menggerus kawasan pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan permukiman, perkebunan, lahan pertanian, hutan mangrove, hingga mata pencaharian masyarakat. Di Pulau Rangsang, laju pengikisan pantai di sejumlah kawasan bahkan disebut mencapai hampir 40 meter per tahun.

Menghadapi ancaman tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai menjajaki alternatif penanganan melalui teknologi eco-breakwater berbasis geopolimer yang memanfaatkan limbah pembakaran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), berupa fly ash dan bottom ash.

Teknologi ini dikaji sebagai salah satu upaya meredam energi gelombang sekaligus memperkuat perlindungan kawasan pesisir. Meski demikian, penerapannya masih memerlukan penelitian dan pengujian lebih lanjut agar sesuai dengan karakteristik pantai, kondisi tanah, serta kekuatan gelombang di wilayah Meranti.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Tim Survei Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Ruang Melati Kantor Bupati, Senin (26/10/2026). Pertemuan itu berkaitan dengan pengumpulan data abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir.

Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., hadir mewakili Bupati AKBP (Purn.) H. Asmar. Turut hadir Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, sejumlah organisasi perangkat daerah, BPBD, PUPR, Bappedalitbang, Dinas Perkimtan dan Lingkungan Hidup, Bagian Pengelolaan Perbatasan, serta Camat Rangsang Pesisir.

Eco-Breakwater Dirancang Meredam Energi Gelombang

Dalam pertemuan tersebut, tim BRIDA menghadirkan Dr. Lukman Hakim Nasution, S.T., M.T., yang memaparkan inovasi beton serat berbasis geopolimer untuk membantu mengurangi erosi dan memperkuat kawasan pesisir maupun daerah aliran sungai.

Lukman menjelaskan, eco-breakwater tidak sekadar berfungsi sebagai dinding penahan gelombang. Struktur ini dirancang untuk mengurangi energi benturan gelombang sebelum mencapai kawasan yang hendak dilindungi.

Berdasarkan simulasi yang dipaparkan, konfigurasi material tersebut berpotensi meredam sekitar 50 hingga 70 persen gaya benturan gelombang. Namun, angka itu masih merupakan hasil simulasi dan belum menjadi bukti keberhasilan penerapan langsung di lapangan.

“Jadi kita tidak hanya membuat dinding. Sistemnya dirancang untuk meredam gaya impact gelombang terhadap struktur,” kata Lukman.

Teknologi tersebut mengombinasikan bahan konstruksi dengan fly ash dan bottom ash melalui sistem geopolimer menggunakan aktivator tertentu agar material dapat mengeras dengan cepat.

Material juga dirancang memiliki ketahanan terhadap air dan kadar garam. Ukuran serta kekuatannya dapat disesuaikan dengan karakteristik gelombang dan kondisi masing-masing lokasi.

Sebagai tahap persiapan, tim menyiapkan sekitar 100 batang material dengan panjang masing-masing dua meter dan diameter sekitar enam inci. Material tersebut direncanakan untuk mendukung pengamanan kawasan mangrove.

Desainnya dibuat secara modular sehingga dapat disambungkan sesuai kebutuhan, termasuk menyesuaikan kedalaman lumpur dan kondisi tanah di lokasi pemasangan.

“Kalau kedalaman lumpurnya berbeda, material ini bisa dibuat dengan sistem sambungan. Jadi tidak harus dibuat dalam satu ukuran yang sangat panjang,” jelas Lukman.

Selain membangun struktur pelindung, tim juga mengusulkan penanaman mangrove di belakang eco-breakwater. Kombinasi tersebut diharapkan dapat menyatukan perlindungan melalui konstruksi buatan dengan pemulihan ekosistem alami pesisir.

Abrasi Mengancam Permukiman hingga Ketahanan Pangan

Anggota DPRD Kepulauan Meranti dari Fraksi PAN, Sopandi, S.Sos., mengatakan abrasi di Pulau Rangsang telah berlangsung lama. Berbagai upaya yang dilakukan sebelumnya dinilai belum mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap kawasan pesisir.

Ia mencontohkan penanaman mangrove di Rangsang Barat pada 2017 yang menggunakan struktur cincin beton. Namun, struktur tersebut kemudian mengalami kerusakan akibat hantaman gelombang Selat Malaka.

Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi pelajaran penting bahwa penanganan abrasi membutuhkan teknologi dan desain perlindungan yang sesuai dengan kondisi alam setempat.

“Karena itu, dengan adanya inovasi baru yang disampaikan Pak Dr. Lukman, mudah-mudahan ikhtiar ini bisa berhasil melalui sistem eco-breakwater,” ujar Sopandi.

Ia menyebut ancaman abrasi tidak hanya terjadi di satu titik, tetapi juga membayangi sejumlah kawasan pesisir, termasuk Selat Air Hitam, Selat Beting, serta wilayah lainnya.

Data yang disampaikan dalam pertemuan menunjukkan laju abrasi di sejumlah kawasan Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, dan Rangsang mencapai hampir 40 meter per tahun.

“Pulau Rangsang merupakan salah satu garda terdepan kehidupan masyarakat di Kepulauan Meranti. Karena itu, persoalan abrasi ini harus ditangani secara serius,” katanya.

Menurut Sopandi, persoalan abrasi juga berkaitan erat dengan masa depan ketahanan pangan daerah. Pulau Rangsang memiliki potensi komoditas sagu, padi, kelapa, dan kopi yang menopang kehidupan masyarakat.

Jika pengikisan pantai terus berlangsung tanpa penanganan memadai, ancaman yang muncul bukan hanya hilangnya daratan, tetapi juga berkurangnya kawasan produktif, rusaknya ekosistem mangrove, serta terganggunya sumber penghidupan warga.

Karena itu, penanganan abrasi perlu ditempatkan sebagai agenda strategis yang mencakup perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekonomi masyarakat, dan ketahanan pangan daerah.

Keterbatasan APBD, Pemkab Dorong Dukungan Pemerintah Pusat

Sekda Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, mengatakan keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menangani abrasi yang membentang di wilayah pesisir.

Menurutnya, cakupan persoalan yang luas membuat penanganan secara menyeluruh tidak mungkin hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, dibutuhkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Kekuatan APBD kita memang sangat terbatas untuk menangani persoalan ini secara menyeluruh. Tetapi kalau ini dilihat sebagai kepentingan nasional, tentu akan lebih mudah meyakinkan pemerintah pusat agar persoalan abrasi di Meranti tidak dipandang sebagai masalah kecil,” ujar Sudandri.

Ia menyambut baik kajian yang dilakukan BRIDA Provinsi Riau. Menurutnya, dukungan data dan kajian ilmiah sangat diperlukan untuk memperkuat usulan program penanganan, menentukan lokasi prioritas, serta meyakinkan pemerintah yang memiliki kewenangan dan sumber pendanaan lebih besar.

Tim juga mengusulkan pemetaan dan dokumentasi kawasan pesisir menggunakan drone. Metode tersebut diharapkan membantu membandingkan perubahan garis pantai dari waktu ke waktu sekaligus mengidentifikasi titik yang paling rentan mengalami abrasi.

Dengan data yang lebih terukur, pemerintah dapat menyusun langkah penanganan berdasarkan tingkat kerawanan, kebutuhan teknis, dan ketersediaan anggaran.

Limbah PLTU Berpotensi Jadi Bahan Pelindung Pesisir

Pengembangan eco-breakwater juga membuka peluang kerja sama dengan pihak PLTU dan PLN Nusantara Power untuk mendukung penyediaan bahan baku.

Pemanfaatan fly ash dan bottom ash berpotensi memberikan nilai tambah terhadap limbah hasil pembakaran sekaligus menyediakan alternatif material konstruksi yang diharapkan lebih ekonomis.

Namun, pemanfaatannya tetap harus memenuhi ketentuan lingkungan, persyaratan teknis, serta standar keselamatan yang berlaku. Kelayakan material juga perlu dibuktikan melalui pengujian sebelum digunakan dalam pembangunan struktur pelindung pesisir.

Lukman berharap pemerintah daerah dapat membentuk kelompok kerja untuk menjajaki peluang kerja sama tersebut. Apabila pasokan bahan baku tersedia, pengolahan material diharapkan dapat dilakukan langsung di Kepulauan Meranti dengan melibatkan masyarakat setempat.

“Kalau bahan utamanya bisa disuplai, pengolahannya kita harapkan dapat dilakukan di sini. Masyarakat juga bisa dilibatkan sehingga teknologi ini tidak hanya menyelesaikan persoalan abrasi, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Skema tersebut diharapkan tidak hanya mendukung upaya perlindungan pesisir, tetapi juga membuka peluang keterlibatan warga dalam proses produksi dan pelaksanaan program.

Menunggu Kajian Teknis dan Kesesuaian Lapangan

Meski menawarkan alternatif baru, teknologi eco-breakwater masih membutuhkan kajian lanjutan sebelum diterapkan secara luas di Pulau Rangsang.

Sejumlah aspek yang perlu dipastikan meliputi karakteristik gelombang, kondisi tanah dan kedalaman lumpur, tingkat abrasi, desain struktur, ukuran material, kekuatan konstruksi, hingga pola pemasangan yang paling sesuai.

Hasil penelitian tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan kelayakan teknologi sekaligus menyusun program penanganan abrasi yang terukur dan berkelanjutan. Data teknis juga diharapkan memperkuat pengajuan dukungan pendanaan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Bagi Kepulauan Meranti, abrasi bukan sekadar persoalan garis pantai yang terus mundur. Ancaman tersebut menyangkut keselamatan permukiman, keberlangsungan perkebunan dan pertanian, kelestarian mangrove, serta masa depan masyarakat yang menggantungkan hidup pada kawasan pesisir.

Teknologi eco-breakwater kini menjadi salah satu alternatif yang tengah dikaji. Keberhasilannya akan ditentukan oleh ketepatan penelitian, kesesuaian desain dengan kondisi lapangan, dukungan pendanaan, serta kerja sama pemerintah, peneliti, dunia usaha, dan masyarakat. (*)