Beritariau.com, TELUK KUANTAN – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) memperkuat kesiapan implementasi program Perlindungan Sosial Digital guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Upaya tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan jajaran Pemkab Kuansing dalam rapat koordinasi Perlindungan Sosial Digital secara virtual, Jumat (6/11/2026), di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kuansing.

Rapat dipimpin Asisten I Setda Kuansing, dr. Fahdiansyah, Sp.OG, didampingi Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Hevi H. Antoni, serta perwakilan Dinas Sosial.

Koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mempercepat digitalisasi perlindungan sosial. Pembahasan melibatkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Program Perlindungan Sosial Digital mengintegrasikan data antarlembaga pemerintah dengan menjadikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penentuan penerima bantuan.

Berdasarkan data Kementerian Sosial per 5 November 2026, sebanyak 18.213.466 keluarga telah terdaftar secara nasional. Pemerintah menargetkan pendataan mencapai sedikitnya 96 juta keluarga hingga akhir 2026.

Dalam pelaksanaannya, pendataan melibatkan berbagai unsur, mulai dari ASN, perangkat desa, pendamping sosial, Babinsa, Bhabinkamtibmas hingga masyarakat.

Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Kuansing mendorong sinergi antarperangkat daerah, kecamatan dan pemerintah desa agar pemutakhiran data berjalan optimal.

Dengan sistem digital yang terintegrasi, penyaluran bansos diharapkan semakin akurat, meminimalkan kesalahan data, serta memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan hak perlindungan sosial. (*)