Pemko Dumai Terbaik se-Riau dalam Indeks Transformasi Digital 2026

Pemko Dumai Terbaik se-Riau dalam Indeks Transformasi Digital 2026

Beritariau.com, DUMAI – Pemerintah Kota Dumai meraih predikat terbaik se-Provinsi Riau dalam Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Tahun 2026. Capaian ini menjadi pengakuan atas upaya Pemko Dumai memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Penghargaan tersebut merupakan hasil pemeringkatan yang dikembangkan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) melalui Research Group Information System and Digital Transformation (ISDT), bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Wali Kota Dumai, H. Paisal, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut.

"Alhamdulillah, atas kerja keras dan komitmen bersama seluruh jajaran, Pemko Dumai tahun ini berhasil meraih predikat terbaik se-Provinsi Riau dalam GM-DTGI 2026," ungkap Paisal, Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, prestasi tersebut bukan sekadar penghargaan, tetapi menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan dan memudahkan pelayanan masyarakat.

Ia berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi digital sehingga pelayanan publik semakin cepat, mudah dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

GM-DTGI 2026 mengukur tata kelola transformasi digital terhadap 508 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia melalui tujuh aspek, yakni kepemimpinan, regulasi, reformasi administrasi, tata kelola data, ekosistem digital, desain platform berbasis pengguna, serta keamanan siber.

Di Kota Dumai, penguatan transformasi digital didukung Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melalui pengembangan infrastruktur teknologi informasi, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi layanan, pengelolaan data dan keamanan informasi.

Pemko Dumai berkomitmen melanjutkan pengembangan inovasi digital agar tata kelola pemerintahan semakin terintegrasi, adaptif dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. (*)