Gerai Pangan Murah Dibuka di Kuansing, Harga Sembako Ditekan untuk Jaga Daya Beli Warga

Beritariau.com, Kuansing -- Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) memperkuat langkah pengendalian harga pangan dengan menghadirkan Gerai Pangan Murah (GPM) di kawasan Astaka Taman Jalur Teluk Kuantan, Rabu (16/9/2026) pagi.
Gerai tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan daya beli di tengah dinamika harga komoditas pangan.
GPM resmi dibuka Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing H. Muklisin yang diwakili Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Drs. Muradi, M.Si.
Dalam kegiatan tersebut, Muradi didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan (DTPHKP) Kuansing Deflides Gusni, SP., M.Si., Plt Kepala Dinas Perikanan Ahmad Heri, Plt Kepala Diskominfoss Kuansing Hevi H. Antoni, S.Sos., M.Si., Camat Kuantan Tengah Eka Putra, jajaran DTPHKP serta masyarakat.
Beragam kebutuhan pokok tersedia di gerai tersebut, mulai dari beras, telur, cabai, bawang, minyak goreng hingga gula. Komoditas pangan itu dijual dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga yang umumnya berlaku di pasaran.
Pemerintah Turun Tangan Jaga Harga Pangan
Pj Sekda Kuansing Muradi mengatakan, keberadaan GPM merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih ringan.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya dituntut memastikan ketersediaan pangan, tetapi juga harus menjaga agar harga tetap terkendali sehingga tidak menekan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Gerai Pangan Murah ini merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Di sisi lain, ini juga menjadi bagian dari langkah kita dalam menjaga stabilitas harga pangan," ujar Muradi.
Ia berharap program tersebut dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi dan menjaga daya beli warga.
Pangkas Rantai Distribusi, Harga Bisa Lebih Murah
Sementara itu, Kepala DTPHKP Kuansing Deflides Gusni menjelaskan, GPM juga menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap harga pangan ketika terjadi gejolak di pasaran.
"Tujuan kita bagaimana kehadiran Gerai Pangan Murah ini bisa mengintervensi harga pangan pokok. Artinya, harga di pasaran tetap terkendali dan tidak ada pihak yang menetapkan harga seenaknya," jelas Deflides.
Menurutnya, harga komoditas di GPM dapat ditekan karena pemerintah menjalin kerja sama langsung dengan petani dan produsen pangan. Skema tersebut sekaligus membantu memangkas rantai distribusi yang selama ini dapat membuat harga komoditas semakin tinggi ketika sampai ke konsumen.
"Ini kita lakukan melalui kerja sama dengan petani-petani dan produsen. Karena kita mengambil langsung dari sumbernya, harga yang kita tawarkan kepada masyarakat bisa lebih murah dibandingkan harga penjual umum di pasar," katanya.
Dengan pola tersebut, masyarakat memperoleh akses bahan pangan dengan harga lebih terjangkau, sementara petani dan produsen juga memiliki jalur pemasaran yang lebih langsung.
Komoditas GPM Bakal Diperluas
Ke depan, DTPHKP Kuansing berencana memperluas kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya. Salah satunya melalui keterlibatan Dinas Perikanan untuk menambah pilihan komoditas yang dapat disediakan di Gerai Pangan Murah.
Langkah ini diharapkan membuat kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi melalui GPM semakin beragam. Tidak hanya komoditas pangan pokok, tetapi juga produk pangan lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
Pemkab Kuansing berharap keberadaan GPM dapat menjadi instrumen berkelanjutan dalam menjaga keterjangkauan harga, stabilitas pasokan serta daya beli masyarakat.
Pemerintah juga dapat menggunakan gerai tersebut sebagai salah satu langkah intervensi ketika harga komoditas tertentu mulai mengalami kenaikan di pasar. Dengan begitu, tekanan kenaikan harga diharapkan dapat diredam dan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak. (*)

