Listrik Meranti Kerap Mati-Hidup, Pemkab dan Forkopimda Desak PLN Segera Realisasikan Solusi

Listrik Meranti Kerap Mati-Hidup, Pemkab dan Forkopimda Desak PLN Segera Realisasikan Solusi

Beritariau.com, Selatpanjang -- Gangguan listrik yang berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pemkab Meranti bahkan memanggil manajemen PLN untuk meminta penjelasan sekaligus memastikan langkah konkret dalam mengatasi persoalan kelistrikan yang dinilai semakin mengganggu aktivitas masyarakat.

Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (15/9/2026). Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Merbau, Tasik Putri Puyu, Rangsang, Tanjung Samak hingga Selatpanjang.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar menegaskan, listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik maupun berbagai aktivitas sehari-hari.

"Belakangan ini sering terjadi pemadaman listrik dengan berbagai penyebab. Kondisi tersebut terjadi di Merbau, Tasik Putri Puyu, Tanjung Samak, bahkan Selatpanjang sebagai ibu kota kabupaten," kata Asmar.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pasokan listrik dapat berjalan aman dan andal di seluruh wilayah Meranti.

"Kita ingin mendapatkan penjelasan yang utuh dari PLN. Bukan solusi lagi yang kita cari, tetapi bagaimana caranya di ibu kota kabupaten dan kecamatan, listriknya hidup dan aman," tegasnya.

Gangguan Listrik Bisa Hambat Penanganan Darurat

Asmar menilai gangguan listrik tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat, tetapi juga dapat menghambat penanganan situasi darurat.

Ia mencontohkan ketika terjadi kebakaran di Tanjung Samak. Saat itu, komunikasi untuk menyampaikan informasi terkait titik api kepada Kapolda Riau turut terkendala akibat listrik padam.

"Ini salah satunya. Kalau terjadi demonstrasi, tentu akan menyulitkan aparat karena massa bisa ramai. Karena itu sebelum terjadi, saya berharap PLN memberikan jalan terbaik dan tindakan nyata," ujarnya.

Di tengah persoalan tersebut, Pemkab Meranti juga terus berupaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat untuk memperluas jaringan dan memperkuat sistem kelistrikan daerah.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, mengatakan pertemuan bersama PLN dan Forkopimda tersebut sengaja digelar untuk mendapatkan keputusan konkret.

"Kami sengaja mengundang pihak PLN dan para kontraktor yang menangani pengadaan genset maupun jaringan. Kami ingin mencari keputusan, bukan sekadar solusi lagi, bagaimana dalam waktu sesingkat-singkatnya listrik di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak lagi mengalami kendala," tegas Khalid.

Ia mengatakan pemadaman berulang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Bahkan, kondisi tersebut dikhawatirkan berkembang menjadi aksi demonstrasi apabila tidak segera mendapatkan kepastian penanganan.

"Kami tidak mengundang tokoh masyarakat maupun masyarakat dalam pertemuan ini karena kami ingin Forkopimda bersama PLN mencari jalan keluar dan mengambil keputusan yang konkret sebelum masyarakat bergerak," ujarnya.

Khalid juga meminta PLN memberikan kepastian penanganan, termasuk melalui penambahan mesin pembangkit untuk mengatasi kekurangan daya di sejumlah wilayah.

PLN Siapkan Tambahan Mesin Pembangkit

Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Dumai, Ahmad Meidiansyah, menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah daerah dan masyarakat Meranti atas gangguan listrik yang terjadi.

Ia menjelaskan, keandalan sistem kelistrikan Meranti dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kondisi jaringan, pembangkitan hingga operator di lapangan.

Dari sisi jaringan, Ahmad menyebut gangguan pada penyulang selama Juli hingga Agustus telah mengalami penurunan sekitar 50 persen.

PLN juga melakukan penanganan terhadap pepohonan yang berada di sekitar jalur jaringan listrik atau Right of Way (ROW), terutama pada jalur yang memasok fasilitas vital seperti rumah sakit, Polres, Kodim dan DPRD.

Namun, persoalan utama lainnya berkaitan dengan kapasitas pembangkitan.

Untuk mengatasinya, PLN menyatakan izin prinsip penyewaan mesin pembangkit berkapasitas 2 megawatt (MW) di PLTD Lemang telah diterbitkan. Tahapan pengadaan selanjutnya dilakukan oleh operator.

Selain mesin 2 MW tersebut, PLN juga akan mendatangkan dua mesin tambahan dengan kapasitas masing-masing 400 kilowatt (kW) dan 250 kW.

Perwakilan operator menjelaskan, kedua mesin tersebut telah diberangkatkan dari Pekanbaru dan ditargetkan tiba di Lemang pada 19 September 2026.

Kedua mesin itu ditargetkan dapat langsung dioperasikan untuk membantu mengurangi defisit daya di wilayah tersebut.

Selanjutnya, pada 24 September 2026, PLN dijadwalkan mendatangkan mesin baru berkapasitas 500 kW jenis Komatsu.

Sementara itu, mesin sewa berkapasitas 2 MW ditargetkan tiba di Lemang pada 19 Oktober 2026.

Setelah mesin 2 MW beroperasi, PLN juga berencana melakukan redistribusi terhadap dua mesin yang saat ini berada di Lemang untuk memperkuat pasokan listrik di wilayah lainnya.

"Satu unit untuk Tanjung Samak dan satu unit untuk Melibur," jelas perwakilan operator.

Selain itu, dua unit genset sebelumnya telah dikirim ke Melibur, wilayah Merbau, dan disebut sudah mulai beroperasi.

Forkopimda Minta Kesepakatan Tidak Berhenti di Atas Kertas

Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Antoni Shidarta, mengatakan persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang selama ini dihimpun pihak legislatif.

"Kami berharap koordinasi antara Forkopimda dan pihak PLN dapat terjalin dengan baik dalam menyelesaikan persoalan kelistrikan yang terjadi di Meranti," ujarnya.

Pabung Kodim Bengkalis dan Danposal Selatpanjang juga meminta seluruh kesepakatan yang telah dibuat bersama PLN segera direalisasikan.

"Yang terpenting apa yang sudah menjadi kesepakatan ini segera dilaksanakan, sehingga persoalan kelistrikan tidak berkembang dan menimbulkan permasalahan yang lebih luas di tengah masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti yang diwakili Kasat Intelkam mengungkapkan bahwa persoalan kelistrikan di Meranti hingga kini belum menemukan solusi konkret yang bersifat permanen.

Menurutnya, gangguan listrik bahkan pernah memicu aksi spontan masyarakat dengan mendatangi kantor PLN Selatpanjang.

"Pelayanan listrik ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami berharap pelayanan kelistrikan di Meranti benar-benar dapat berjalan dengan baik dan permasalahan yang selama ini terjadi segera mendapatkan solusi permanen," ujarnya.

Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui berita acara dan kesepakatan bersama. PLN menyatakan kesanggupannya menindaklanjuti berbagai persoalan serta masukan yang disampaikan Pemkab Meranti dan Forkopimda.

Salah satu kesepakatan adalah penambahan daya pada sejumlah pembangkit melalui pengadaan mesin baru maupun pemanfaatan mesin yang dinilai masih layak di Lemang, Teluk Belitung, Tanjung Samak dan Teluk Buntal.

Manajer UP3 Dumai menyatakan hasil kesepakatan tersebut akan diteruskan kepada General Manager PLN untuk segera ditindaklanjuti.

Pemkab Meranti dan Forkopimda berharap penambahan serta redistribusi mesin pembangkit benar-benar direalisasikan sesuai rencana. Dengan demikian, keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah Meranti dapat meningkat dan gangguan yang selama ini meresahkan masyarakat dapat segera teratasi. (*)