Beritariau.com, Teluk Kuantan -- Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menyiapkan anggaran Rp1,7 miliar pada 2026 untuk memperluas perlindungan pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuansing sebesar Rp1,1 miliar dan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit sebesar Rp600 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Naker) Kuansing, Jon Pite Alse, mengatakan saat ini sekitar 8.000 pekerja rentan telah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, jumlah pekerja rentan di Kabupaten Kuansing diperkirakan mencapai 18.000 orang.

"Pekerja rentan yang sudah diakomodir sekitar 8 ribu orang. Sementara yang ada sekitar 18 ribu orang, seperti tukang ojek, buruh dan lainnya yang belum mendapatkan perlindungan," kata Jon Pite Alse.

Dengan kondisi tersebut, masih terdapat sekitar 10.000 pekerja rentan yang belum memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah daerah pun terus mendorong agar cakupan kepesertaan dapat diperluas secara bertahap.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) BPJS Ketenagakerjaan Kuansing, Selasa (14/6).

Pemkab Dorong Koperasi Aktif Gelar RAT

Selain perlindungan pekerja, Pemkab Kuansing juga memberikan perhatian terhadap tata kelola koperasi. Dari total 182 koperasi yang tercatat di Kuansing, baru 65 koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian (Kopdagrin) Kuansing, Drs. Masnur Judin, MM, mengatakan pemerintah daerah memberikan piagam dan apresiasi kepada koperasi yang telah melaksanakan RAT.

"Untuk itu hari ini kita berikan piagam dan apresiasi, sebab RAT adalah keputusan tertinggi di tubuh koperasi," ujar Masnur.

Pelaksanaan RAT dinilai penting karena menjadi forum bagi anggota koperasi untuk mengevaluasi kinerja sekaligus menentukan langkah perbaikan dan pengembangan koperasi ke depan.

Plt Bupati Kuansing H. Muklisin melalui Plt Sekda Kuansing, Drs. Muradi, M.Si, mengapresiasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut. Ia berharap koperasi yang telah melaksanakan RAT dapat menjadi contoh bagi koperasi lainnya yang belum menjalankan kewajiban tersebut.

Menurut Muradi, koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang dekat dengan masyarakat. RAT yang dilaksanakan setiap tahun juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan tata kelola koperasi.

"Koperasi adalah lembaga ekonomi paling sehat dan untuk masyarakat. Apalagi tiap tahun dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan," kata Muradi.

Ia meminta Dinas Kopdagrin terus meningkatkan pembinaan terhadap koperasi di Kuansing. Jika diperlukan, rapat koordinasi tahunan dapat dilakukan untuk memantau perkembangan koperasi, baik yang dinilai sehat maupun yang masih membutuhkan tindak lanjut.

Perlindungan Pekerja Rentan Terus Diperluas

Terkait masih banyaknya pekerja rentan yang belum mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, Muradi menegaskan pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan cakupan perlindungan tersebut.

Ia berharap momentum sosialisasi PWBD dapat mendorong semakin banyak masyarakat, khususnya pekerja rentan, memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Karena itu, melalui momentum Sosialisasi Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) BPJS Ketenagakerjaan Kuantan Singingi, makin banyak lagi warga pekerja rentan yang terlindungi," ucapnya.

Di sisi lain, Muradi turut mengapresiasi peran BAZNAS Kuansing yang selama ini ikut mendukung pembangunan daerah. Ia juga mendorong pengurus koperasi beserta anggotanya untuk turut berpartisipasi dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS.

Selain zakat, Plt Bupati Kuansing H. Muklisin juga tengah menggagas program infak untuk anak yatim di setiap kantor. Infak tersebut nantinya dapat disalurkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) kepada masyarakat atau daerah yang membutuhkan.

"Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan," harap Muradi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten I, Asisten II, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Kopdagrin, Kepala Dinas Naker, Kepala Dinas Kominfos, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Anggota Komisi III DPRD Kuansing, Kepala BAZNAS Kuansing, serta para pengurus koperasi se-Kuansing. (*)