Beritariau.com, Dumai -- Pemerintah Kota (Pemko) Dumai memperkuat sinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Hal tersebut dibahas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai, Fahmi Rizal, saat melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus Forum Komunikasi Publik (FKP) ke Kantor KPP Pratama Dumai, Selasa (15/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Aula Lantai II KPP Pratama Dumai tersebut dipimpin Kepala KPP Pratama Dumai, Suci Lestari Hakam, bersama jajarannya.

Fahmi Rizal hadir didampingi Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai, Sri Destuti, serta perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak bertukar pandangan mengenai penguatan sinergi fiskal, optimalisasi penerimaan negara dan daerah, serta berbagai persoalan perpajakan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan di Kota Dumai.

Fahmi menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan instansi vertikal, khususnya KPP Pratama Dumai. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan dukungan kemandirian fiskal yang kuat, salah satunya melalui optimalisasi sektor perpajakan.

"Silaturahmi ini menjadi langkah nyata kita untuk menyelaraskan persepsi dan memperkuat sinergi fiskal. Kami di jajaran Pemko Dumai berkomitmen penuh mendukung program optimalisasi pendapatan, baik untuk pusat maupun daerah," ujar Fahmi.

Ia mengatakan, penerimaan pajak yang optimal akan memberikan dampak terhadap kemampuan pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jika penerimaan pajak optimal, maka percepatan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Dumai dapat terwujud lebih cepat," lanjutnya.

Soroti Perusahaan Besar Ber-NPWP di Luar Dumai

Dalam forum tersebut, Fahmi juga menyoroti persoalan kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah.

Ia menyebut terdapat perusahaan besar yang menjalankan aktivitas operasional di Kota Dumai, namun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan tersebut tercatat di luar daerah.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemko Dumai karena berkaitan dengan optimalisasi penerimaan yang dapat diperoleh daerah dari aktivitas ekonomi perusahaan yang beroperasi di wilayah Dumai.

"Kami mendapati persoalan klasik di mana banyak perusahaan yang aktivitas operasionalnya di Dumai, menggunakan fasilitas daerah di Dumai, namun NPWP-nya dibuat di daerah lain," kata Fahmi.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu dicarikan solusi bersama melalui koordinasi antara Pemko Dumai dan KPP Pratama Dumai, sehingga kontribusi perusahaan terhadap daerah dapat lebih optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

"Akibatnya, bagi hasil pajaknya tidak masuk secara optimal ke kas daerah Dumai. Ini yang menjadi fokus kita bersama KPP Pratama Dumai agar ada formula konkret, agar asas keadilan bagi daerah penghasil bisa terpenuhi," tegasnya.

KPP Siap Rekonsiliasi Data Perusahaan

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala KPP Pratama Dumai Suci Lestari Hakam menyambut baik kunjungan jajaran Pemko Dumai.

Ia menyatakan KPP Pratama Dumai siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti berbagai persoalan perpajakan, termasuk terkait wajib pajak yang terdaftar di luar wilayah Dumai.

Menurut Suci, langkah tersebut dapat dilakukan melalui pemutakhiran dan rekonsiliasi data serta koordinasi dengan KPP tempat wajib pajak yang bersangkutan terdaftar.

"Terkait persoalan tersebut, kami siap melakukan rekonsiliasi data dan bersama-sama Pemko untuk melakukan pendekatan persuasif sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah," ujar Suci.

Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi antara Pemko Dumai dan KPP Pratama Dumai.

Kedua pihak sepakat melakukan koordinasi secara berkala, mempercepat pertukaran data perpajakan, serta menyusun program kerja sama yang lebih teknis.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan penerimaan pajak negara, sehingga kontribusi sektor usaha terhadap pembangunan Kota Dumai dapat semakin optimal. (*)