Beritariau.com, Bengkalis -- Bupati Bengkalis Hj Kasmarni melantik 41 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Senin (14/9/2026). Pelantikan berlangsung di Ruang Dang Merdu Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis.

Dari jumlah tersebut, tiga pejabat dilantik untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Sementara 38 lainnya terdiri atas pejabat administrator, pengawas dan pejabat fungsional yang mendapat tugas tambahan.

Tiga pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yakni Dr H Aready, SE, M.Si sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

Kemudian Ed Efendi, SH, MH dipercaya sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis. Sementara Hadi Prasetyo, ST, M.Si dilantik sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

Selain tiga pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut, sejumlah pejabat administrator juga mendapat amanah baru.

Di antaranya Imran, ST, M.Si sebagai Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; Tuti Andayani, SE, M.Ak sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah; Jumiharto, SH sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPP; serta Tri Aprilistari, SH sebagai Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Penghargaan dan Pemberhentian BKPP.

Selanjutnya Mohammad Safrizal, ST, M.Cs dipercaya sebagai Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Munira, SE.Sy, M.Si dilantik sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Sejumlah pejabat pengawas dan pejabat lainnya juga dilantik untuk mengisi berbagai posisi strategis di perangkat daerah, unit pelaksana teknis, kecamatan dan kelurahan.

Di antaranya Yana Melia, SH sebagai Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan Mandau; Joko Hendri Sukmana, S.I.P sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan; serta Hazazi Akbar, S.Kom sebagai Lurah Babussalam Kecamatan Mandau.

Selain itu, dilantik pula sejumlah pejabat di bidang perhubungan, perdagangan, pertanian, perkebunan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan kecamatan, lingkungan hidup, sosial, koperasi hingga pemerintahan kelurahan.

Pada jabatan fungsional, Bupati Kasmarni juga menetapkan dr T Agusta Meisal sebagai Dokter Ahli Madya yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Meskom Kecamatan Bengkalis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

Sementara dr Fernando, Sp.A dipercaya sebagai Dokter Ahli Utama pada RSUD Bengkalis. Sejumlah tenaga kesehatan lainnya juga mendapat penugasan pada puskesmas dan rumah sakit, termasuk administrator kesehatan dan bidan.

Penempatan Berbasis Kompetensi

Dalam sambutannya, Bupati Kasmarni menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar agenda rutin dalam birokrasi pemerintahan.

Menurutnya, penataan jabatan merupakan bagian dari upaya memperkuat pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada hasil kerja nyata.

Proses pengisian jabatan dilakukan melalui evaluasi kinerja dan uji kompetensi atau fit and proper test. Penempatan pejabat juga mempertimbangkan rekam jejak, kompetensi serta kebutuhan organisasi.

Prinsip yang digunakan adalah the right man on the right place, sehingga setiap pejabat diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai kapasitas dan tanggung jawabnya.

“Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab. Semakin besar kewenangan, semakin kuat tuntutan untuk menghadirkan kinerja, integritas, dan keteladanan,” tegas Kasmarni.

Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik tidak terjebak dalam budaya kerja yang hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi.

Kasmarni bahkan mengingatkan jajaran birokrasi agar meninggalkan pola kerja sekadar menggugurkan kewajiban atau prinsip “yang penting selesai”.

Menurutnya, keberhasilan seorang pejabat tidak dapat diukur hanya dari tebalnya laporan ataupun besarnya anggaran yang berhasil direalisasikan. Ukuran utamanya adalah manfaat dan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Tiga Ukuran Keberhasilan Birokrasi

Kasmarni menyebut sedikitnya ada tiga indikator penting yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Pertama, penyelesaian masalah, yakni seberapa banyak persoalan masyarakat yang mampu diatasi pemerintah.

Kedua, kecerdasan pelayanan, yaitu seberapa cepat pemerintah melakukan perbaikan dan menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik.

Ketiga, hasil yang terukur. Setiap program pemerintah harus memiliki output, outcome dan impact yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Yang kita butuhkan bukan sekadar program yang selesai secara administrasi, tetapi program yang benar-benar menyelesaikan persoalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pesan Kasmarni.

Ia menyadari tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks. Keterbatasan ruang fiskal, perkembangan teknologi dan masyarakat yang semakin kritis menuntut birokrasi bekerja lebih cepat dan adaptif.

Karena itu, Kasmarni meminta seluruh pejabat tidak kaku dan tidak terjebak dalam zona nyaman rutinitas.

Birokrasi Bengkalis, katanya, harus mampu membaca perubahan, merespons kebutuhan masyarakat dan menghadirkan inovasi dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Selain kompetensi dan inovasi, Kasmarni juga mengingatkan seluruh pejabat untuk menjaga integritas dan etika kepemimpinan. Jabatan, menurutnya, harus dijalankan sebagai amanah yang dipertanggungjawabkan, bukan sekadar posisi dan kewenangan.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Bupati Bengkalis H Bagus Santosa, Sekda Bengkalis dr Ersan Saputra TH, Kepala BKPP Djamaluddin, Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar, Pasi Intel Kodim 0303 Bengkalis Lettu Inf Agus Dani, Kakan Kemenag Bengkalis H Khaidir, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bengkalis dan tamu undangan lainnya. (*)