Beritariau.com, Meranti -- Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin mendorong penguatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan negara. Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat kolaborasi agar peluang dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat dapat dimaksimalkan.

Hal itu disampaikan Muzamil saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Intervensi Pembangunan di Wilayah Perbatasan sekaligus Penyusunan Usulan Program Kawasan Perbatasan Negara (PKPN) 2027-2029 di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti, Senin (14/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Muzamil menegaskan keterbatasan kemampuan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong pemerintah daerah menyusun strategi yang lebih tajam agar APBD dapat menjadi pemicu masuknya pembiayaan dari tingkat provinsi dan pemerintah pusat.

"Karena kondisi fiskal kita tidak baik, APBD yang ada harus dimaksimalkan untuk mendapatkan dukungan anggaran dari provinsi maupun pusat. Di sisi lain, penerimaan daerah juga harus terus kita maksimalkan," ujar Muzamil.

Menurutnya, status Kepulauan Meranti sebagai daerah perbatasan negara merupakan keunggulan strategis yang harus dimanfaatkan. Posisi geografis tersebut membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan perhatian dan dukungan pembangunan dari pemerintah pusat maupun pihak terkait.

"Meranti ini berada di wilayah perbatasan negara. Ini menjadi keistimewaan sekaligus peluang yang harus kita manfaatkan dengan baik. Masih banyak peluang yang bisa kita perjuangkan, baik di tingkat provinsi, pusat maupun negara tetangga," katanya.

Infrastruktur Masih Jadi Tantangan Utama

Muzamil meminta seluruh OPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah berjalan, terutama karena tahun anggaran telah memasuki semester kedua.

Ia menekankan evaluasi tidak boleh berhenti pada kelengkapan administrasi. Setiap program harus dapat diukur berdasarkan keluaran dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Dokumen yang ada sejauh ini sudah cukup baik, tinggal kita kerucutkan lagi agar lebih detail. Karena sekarang sudah masuk semester kedua, perlu kita evaluasi dan ukur output yang sudah dicapai di tengah masyarakat," jelasnya.

Ia juga meminta setiap intervensi pembangunan memiliki pemetaan lokasi dan sasaran yang jelas hingga tingkat kecamatan, desa maupun kelurahan.

Menurutnya, penggunaan anggaran dan sumber daya harus benar-benar diarahkan kepada program yang memiliki dampak dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Program rumah layak huni harus ada pemetaan yang jelas. Lokasinya di mana, sasarannya siapa, dan kebutuhannya berapa. Semuanya harus terukur," ujarnya.

Muzamil menilai persoalan infrastruktur masih menjadi salah satu hambatan terbesar bagi pembangunan Kepulauan Meranti. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap konektivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap sektor pendidikan, kesehatan hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

"Infrastruktur yang baik memiliki korelasi dengan kualitas pendidikan. Begitu juga kesehatan yang terkadang dipengaruhi mobilisasi yang tidak lancar. Sektor ekonomi juga dipengaruhi kondisi infrastruktur yang belum memadai," ungkapnya.

Karena itu, pembangunan infrastruktur konektivitas menjadi salah satu aspek yang harus mendapat perhatian dalam penyusunan program kawasan perbatasan.

"Permasalahan kita sebagian besar masih di infrastruktur. Kepada seluruh OPD, mari manfaatkan setiap peluang yang ada, apalagi saat ini sejalan dengan Asta Cita Presiden," tegas Muzamil.

OPD Diminta Tinggalkan Ego Sektoral

Selain infrastruktur, Muzamil menyoroti pentingnya kolaborasi antar-OPD. Ia meminta setiap perangkat daerah tidak bekerja sendiri-sendiri maupun mempertahankan ego sektoral.

Menurutnya, berbagai persoalan pembangunan di Meranti tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu OPD. Diperlukan koordinasi lintas sektor agar program yang dirancang tidak tumpang tindih dan mampu memberikan manfaat lebih besar.

"Semua harus saling mendukung. Hilangkan ego sektoral. Kata kuncinya adalah kolaborasi dan koordinasi yang baik antara OPD," ucapnya.

Ia juga meminta setiap OPD memperdalam program mandatory maupun non-mandatory, kemudian menyelaraskannya dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

"Perencanaan fiskal harus jelas. Pembangunan daerah harus sesuai dengan RPJMD dan RPJPD serta selaras dengan RPJMN," katanya.

Dalam rapat tersebut, Muzamil turut menyampaikan sejumlah peluang dukungan pembangunan dari pemerintah pusat yang telah diperjuangkan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Salah satunya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Untuk Kepulauan Meranti, dukungan program tersebut mencapai 967 unit BSPS.

Muzamil berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama warga yang berada di kawasan perbatasan.

Ia juga meminta koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terus diperkuat agar peluang pembangunan bagi Meranti semakin terbuka.

"Kita harapkan ke depan koordinasi dengan provinsi dan pusat semakin baik, termasuk bagaimana porsi DBH untuk Meranti dapat ditambah sehingga kemampuan fiskal daerah juga semakin kuat," pungkasnya.

Capaian Pembangunan Diminta Lebih Aktif Dipublikasikan

Muzamil berharap Rakor Monitoring dan Evaluasi tersebut tidak hanya menghasilkan catatan rapat, tetapi berujung pada rekomendasi konkret dari masing-masing OPD.

Rekomendasi tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas pembangunan kawasan perbatasan untuk periode 2027-2029.

Ia juga meminta seluruh OPD lebih aktif mempublikasikan berbagai capaian pembangunan yang telah dilakukan. Publikasi dinilai penting agar masyarakat mengetahui program pemerintah sekaligus memahami hasil pembangunan yang telah berjalan.

"Perlu kita kuatkan publikasi di setiap OPD terkait keberhasilan yang sudah dilakukan. Koordinasikan juga dengan kecamatan hingga kelurahan dan desa, sehingga capaian pembangunan benar-benar diketahui dan dirasakan masyarakat," katanya. (*)