Beritariau.com, Pekanbaru -- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperkuat hubungan kemitraan dengan perusahaan pers dan insan media. Langkah ini dilakukan untuk membangun komunikasi publik yang lebih terbuka sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi pemerintah.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Forum Focus Group Discussion (FGD) Kemitraan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Media yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Pekanbaru di Hotel Batiqa, Senin (14/9/2026).

FGD tersebut mengangkat tema "Kolaborasi Pemerintah dan Media dalam Membangun Kepercayaan Publik serta Memperkuat Citra Kota Pekanbaru."

Forum ini turut menghadirkan Dewan Pers sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat kehidupan pers nasional.

Sekretaris Diskominfotiksan Kota Pekanbaru, Aznom Zaifani, mengatakan kemitraan antara pemerintah dan media tidak semestinya hanya dipahami sebatas kebutuhan publikasi kegiatan pemerintah.

Menurutnya, hubungan tersebut harus dibangun secara sehat, profesional, transparan dan beretika, dengan tetap menempatkan independensi media sebagai prinsip yang harus dihormati.

"Pemko membutuhkan media yang profesional, kredibel, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, media juga membutuhkan pemerintah yang terbuka, responsif, mudah diakses, serta memberikan ruang bagi kerja jurnalistik yang independen," ujar Aznom.

Ia mengatakan, pemerintah dan media memiliki kepentingan yang saling berkaitan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah berkewajiban membuka akses informasi, sementara media menjalankan fungsi jurnalistik untuk mengolah dan menyampaikan informasi secara profesional kepada publik.

Karena itu, Diskominfotiksan sengaja menghadirkan Dewan Pers agar forum tersebut tidak berhenti pada pembahasan hubungan kemitraan, tetapi juga menjadi ruang untuk menyamakan persepsi mengenai profesionalisme dan etika pers.

Forum tersebut mempertemukan pemerintah, perusahaan pers, wartawan dan Dewan Pers untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi dalam praktik kemitraan sekaligus mencari langkah bersama yang dapat diterapkan di Kota Pekanbaru.

Aznom menyebut sejumlah tujuan utama FGD tersebut, antara lain memperkuat hubungan antara Pemko Pekanbaru dengan perusahaan pers dan insan media serta membangun komunikasi yang terbuka, konstruktif dan berkelanjutan.

Selain itu, forum juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman perusahaan pers dan media mengenai profesionalisme, etika jurnalistik, pendataan, verifikasi serta standardisasi perusahaan pers.

"Forum ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman perusahaan pers dan media mengenai profesionalisme, etika jurnalistik, pendataan, serta standardisasi perusahaan pers," katanya.

Di sisi lain, perusahaan pers juga diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai masukan, kendala maupun harapan terkait keberlangsungan industri media.

Pemko Pekanbaru berharap dialog tersebut dapat melahirkan komitmen bersama untuk membangun komunikasi publik yang lebih informatif, edukatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam FGD tersebut, Dewan Pers menghadirkan dua narasumber, yakni Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Dewan Pers Yogi Hadi Smanto serta Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etik Pers Dewan Pers Muhammad Bayan Jazuli.

Berbagai persoalan dibahas dalam forum tersebut. Di antaranya profesionalisme dan standardisasi perusahaan pers, pendataan dan verifikasi perusahaan pers, etika jurnalistik dan penegakan kode etik, hubungan kemitraan antara pemerintah dan media hingga tantangan industri pers di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Pembahasan juga menyoroti pentingnya media yang kredibel dan bertanggung jawab dalam mendukung komunikasi publik pemerintah.

Menurut Aznom, keterbukaan informasi menjadi salah satu bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, Pemko Pekanbaru perlu memastikan informasi publik dapat diakses media dengan cepat dan mudah.

"Kami juga perlu membangun komunikasi yang lebih cepat dan responsif, menerima kritik, saran, serta masukan yang konstruktif," tegasnya.

Ia menambahkan, kemitraan pemerintah dengan media harus dijalankan secara profesional, transparan dan akuntabel. Pada saat yang sama, penyebarluasan informasi mengenai pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat harus terus ditingkatkan.

Bagi perusahaan pers, forum tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman mengenai legalitas dan profesionalisme perusahaan, proses pendataan dan verifikasi, serta pemenuhan standar perusahaan pers.

Tak hanya menyangkut aspek legalitas, penguatan tata kelola redaksi dan manajemen media, peningkatan kualitas serta kredibilitas pemberitaan, strategi menghadapi tantangan industri media hingga keberlanjutan perusahaan pers juga menjadi perhatian.

"Dengan demikian, perusahaan pers tidak hanya mampu menjalankan fungsi pemberitaan, tetapi juga memiliki fondasi kelembagaan dan manajemen yang kuat," jelas Aznom.

Ia menegaskan, hasil FGD diharapkan tidak berhenti sebagai diskusi. Komunikasi dan koordinasi antara Pemko Pekanbaru dengan media harus terus dibangun melalui kolaborasi yang nyata dan berkelanjutan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pers yang telah berkenan hadir dan berbagi pengetahuan, pengalaman, serta perspektif dalam rangka memperkuat kehidupan pers dan kemitraan antara pemerintah dan media," tutupnya. (*)