Beritariau.com, Gaung -- Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman menegaskan kepala desa harus benar-benar hadir di tengah masyarakat, bukan sekadar menjalankan rutinitas administrasi pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Herman saat melantik dan mengambil sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Lahang Hulu serta Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Sungai Baru, Kecamatan Gaung, Sabtu (12/9/2026).

Pelantikan tersebut turut dirangkaikan dengan pelantikan Ketua TP PKK dan Penjabat Ketua TP PKK kedua desa. Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan peresmian serta pengucapan sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Desa Gembira, Pintasan, Semambu Kuning, Soren, Teluk Merbau, dan Belantaraya, Kecamatan Gaung.

Dalam arahannya, Herman meminta kepala desa tidak hanya berorientasi pada urusan administrasi. Kepala desa, kata dia, harus mampu membaca persoalan yang dihadapi masyarakat, mengambil keputusan, menggerakkan perangkat desa, serta menghadirkan solusi.

“Jangan datang hanya untuk menjalankan rutinitas administrasi, tetapi harus mampu menjadi penggerak pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tegas Herman.

Menurutnya, pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, kepala desa dituntut memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, serta menjunjung tinggi disiplin dan integritas.

Kepala Desa PAW Diminta Rangkul Semua Masyarakat

Herman secara khusus mengingatkan kepala desa hasil PAW agar tidak membawa perbedaan politik maupun dukungan dalam proses pemilihan sebelumnya ke dalam pemerintahan desa.

Ia meminta kepala desa merangkul seluruh masyarakat tanpa membedakan kelompok yang mendukung maupun yang tidak mendukung dalam proses sebelumnya.

“Setelah dilantik, kepala desa adalah pemimpin seluruh masyarakat. Jangan lagi ada sekat karena perbedaan dukungan,” pesan Herman.

Ia berharap kepala desa mampu membangun suasana pemerintahan yang inklusif sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama.

Sementara itu, kepada anggota BPD yang baru diresmikan, Herman meminta agar fungsi representasi dan pengawasan dijalankan secara konstruktif.

BPD, menurutnya, bukan dibentuk untuk mencari kesalahan kepala desa, melainkan menjadi mitra dalam memastikan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Pengawasan harus dimaknai sebagai upaya memastikan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Herman menegaskan kepala desa dan BPD bukan dua pihak yang harus saling berhadapan. Keduanya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang harus saling menguatkan.

Jika terjadi perbedaan pandangan, ia meminta persoalan tersebut diselesaikan melalui musyawarah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dana Desa Harus Beri Manfaat Nyata

Selain pelayanan, Herman juga menyoroti pengelolaan dana desa. Ia meminta seluruh anggaran dikelola secara transparan dan akuntabel serta diarahkan pada program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia mendorong pemerintah desa mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing wilayah. Sejumlah sektor yang dapat diperkuat antara lain ketahanan pangan, koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), hingga peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Menurut Herman, pembangunan desa tidak boleh hanya diukur dari banyaknya kegiatan atau besarnya anggaran yang terserap.

Ukuran keberhasilan pemerintahan desa, kata dia, justru terlihat dari seberapa besar manfaat pembangunan dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, Herman meminta camat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan di tingkat desa dapat diidentifikasi dan diselesaikan sedini mungkin sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

“Mari kita bersama-sama mewujudkan desa yang maju, mandiri, sejahtera dan bermartabat, untuk Indragiri Hilir yang semakin berjaya,” pungkas Herman. (*)