Beritariau.com, Meranti -- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan rekomendasi dukungan terhadap perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Wilayah Riau Bagian Pesisir.

Dukungan tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar saat menerima audiensi Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir (BPDOP-RP) di Ruang Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (16/9/2026).

Audiensi itu menjadi wadah bagi BPDOP-RP untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta rekomendasi dari Pemkab Kepulauan Meranti terkait proses perjuangan pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir.

Bupati Asmar menyambut baik aspirasi tersebut. Menurutnya, dukungan diberikan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, terutama pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan rekomendasi dan mendukung proses perjuangan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Asmar.

Ia menyebut dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mendorong percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pemkab Kepulauan Meranti juga mengapresiasi semangat masyarakat yang terus memperjuangkan pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir. Aspirasi tersebut salah satunya diwujudkan melalui kesepakatan yang dikenal dengan sebutan "Mufakat Dumai".

DPRD Meranti Soroti Lokasi Ibu Kota

Sementara itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali mengatakan perjuangan pembentukan DOB perlu dibarengi pembahasan sejumlah aspek strategis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah lokasi yang nantinya ditetapkan sebagai ibu kota daerah otonomi baru.

Khalid mengatakan DPRD memahami aspirasi BPDOP-RP yang datang untuk meminta dukungan. Namun, menurutnya, penentuan ibu kota perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi geografis serta kemudahan akses masyarakat, khususnya karena karakter wilayah Kepulauan Meranti yang merupakan daerah kepulauan.

"Kalau bisa, seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, ibu kotanya di Siak atau Dumai, kalau di Siak, Alhamdulillah," ujarnya.

Menurut Khalid, lokasi ibu kota menjadi salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan agar apabila DOB terbentuk, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat secara efektif.

Karena itu, DPRD Kepulauan Meranti belum mengeluarkan rekomendasi. Lembaga legislatif tersebut masih menunggu pandangan dari seluruh fraksi sebelum menentukan sikap dan langkah selanjutnya terhadap aspirasi pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir.

Panitia Apresiasi Dukungan Pemkab Meranti

Ketua Panitia Pelaksana DOB Wilayah Riau Bagian Pesisir, Norhamsyah Abdul Wahab, menyampaikan apresiasi atas rekomendasi dukungan yang diberikan Pemkab Kepulauan Meranti.

Ia berharap dukungan tersebut dapat memperkuat proses perjuangan pembentukan DOB dan membuat tahapan selanjutnya berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Asmar dan jajaran Pemkab Kepulauan Meranti atas dukungan rekomendasi yang diberikan. Semoga langkah baik ini semakin dipermudah ke depannya," ujar Norhamsyah yang juga merupakan putra Kepulauan Meranti.

Meski telah memperoleh dukungan dari Pemkab Kepulauan Meranti, proses pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir tetap harus melalui tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan berbagai persyaratan yang ditetapkan.

Audiensi tersebut turut dihadiri Bendahara BPDOP-RP Bastian alias Atah Bob, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Sudandri Jauzah, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Kepulauan Meranti. (*)