Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Lahan Sawit

Kasus Fee Asuransi belum kelar, sejumlah Pejabat Bank Riau Kepri kembali terjerat skandal Korupsi

Bank Riau Kepri

Beritariau.com, Bangkinang - Belum tuntas pengungkapan kasus dugaan Setoran Kick Back Pialang Asuransi yang mengalir ke sejumlah Petinggi PT Bank Riau Kepri (BRK), kini, sejumlah Pegawai BRK di lingkungan Kabupaten Kampar terbelit skandal Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini dibenarkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Kampar Arif Budiman melalui Kasi Intel Kejari Kampar Silfanus Manullang.

"Beberapa pegawai dan pejabat di lingkungan BRK kita minta keterangan. Terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait pembelian Lahan Sawit melalui kredit di BRK," ungkap Silfanus, kepada Beritariau.com, Jumat (09/07/21).

Pemeriksaan ini, kata Silfanus, berdasarkan pengaduan atau laporan yang diterima Kejaksaan.

"Lahannya di Desa Siabu," sebut Silfanus.

Informasi yang dirangkum, kasus ini terkait Koperasi Majapahit Kabupaten Kampar.

Seperti diketahui, ditengah upaya Konversi dari Bank Konvensional menuju Bank Syariah, PT Bank Riau Kepri kembali jadi sorotan publik lantaran kerap terlibat skandal kasus. Terakhir masuk ke ruang pengadilan kasus BRK di Rokan Hulu.

Beberapa hari lalu, Kejaksaan Yinggi Riau membenarkan 3 Pimpinan Cabang dijebloskan ke ruang tahanan akibat Tindak Pidana Perbankan terkait Asuransi Kredit Nasabah yang dimainkan melalui pihak ketiga alias Pialang. Kasus itu, disidik oleh Kepolisian.

Berkas perkara 3 orang Pimpinan Cabang PT Bank Riau Kepri (BRK) tersebut, kini memasuki tahap II di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

"Tahap 2, sudah dilimpahkan dari Penyidik (Polri) ke Penuntut Umum," ungkap Kepala Seksi Pelayanan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejati Riau Marvelous melalui pesan dalam jaringan kepada Beritariau.com, Senin siang (05/07/21) di Pekanbaru.

Marvel membenarkan, berkas perkara yang diterima pihak Kejaksaan adalah berkas 3 Pimpinan Cabang (Pincab) BRK. Sejauh ini, kasus tersebut masih dugaan tindak pidana perbankan. "(Tindak Pidana) Perbankan," sambung Marvel.

Desas-desus kasus ini sudah bergulir sejak beberapa pekan lalu.

Kepolisian sendiri masih belum berkomentar terkait kasus ini ketika ditanyakan sepekan lalu, terkait apakah kasus ini terkait Kick Back (KB) alias Penerimaan Komisi Asuransi (Fee Based Income) Kredit Konsumer di Bank Riau Kepri yang diduga tak hanya dilakukan secara berjamaah lebih dari 3 orang.

Pasalnya, beredar kabar, 3 tersangka tersebut sudah dijebloskan ke tahanan.

Bank Riau Kepri sendiri saat ini sedang melakukan upaya Konversi dari Bank Konvensional ke Bank Syariah.


Sebelumnya, Anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bank Riau Kepri (BRK) Syariah, Ade Hartati Rahmat, mengkritik Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini disampaikannya terkait Skandal Kick Back Fee Base Income Komisi Asuransi yang terungkap diduga mengalir ke para Petinggi Bank Riau Kepri.

Menurutnya, sebagai lembaga yang dipercaya pemerintah dalam mengawasi jalannya perbankan, OJK seharusnya tegas dan benar-benar teliti dalam setiap merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang berlaku.

"OJK sebagai lembaga yang dipercaya pemerintah dalam mengawasi jalannya perbankan, harus benar-benar teliti dalam setiap merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang dimintakan," ungkap Ade, Selasa (06/07/21).

Terkait kasus hukum, Ade meminta penegak hukum mengusut secara tuntas segala upaya yang merugikan BRK.

"Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas segala upaya yang merugikan BRK yang notabene adalah perusahaan otoritas keuangan (Perbankan), yang membutuhkan transparansi dan akuntabelitas pengelolaan keuangan," tegasnya. "Pola cari keuntungan melalui asuransi tentu merugikan nasabah . Mengingat besaran asuransi menjadi beban nasabah," sambungnya lagi.

Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Riau segera melakukan perombakan besar-besaran manajemen BRK karena dinilai tidak berkompeten dalam dunia perbankan, dan syarat kolusi, korupsi dan nepotisme.

Dalam kondisi BRK menuju Syariah, sebutnya, Pansus Ranperda berharap Pemprov Riau sebagai Pemegang Saham terbesar harus berani melakukan restrukturisasi dengan menempatkan orang-orang profesional dan berkompeten dalam hal keuangan.

"Bukan orang-orang rekomendasi dari para pejabat atau lingkaran pejabat," ujarnya. (red)