Beritariau.com, Jakarta -- Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperjuangkan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di daerahnya. Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Bengkalis telah menyiapkan lahan seluas sekitar 15 hektare di Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan.

Upaya tersebut disampaikan langsung Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, saat melakukan audiensi dengan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Kasmarni berharap Bengkalis menjadi salah satu daerah yang dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan SNT. Menurutnya, kehadiran sekolah terintegrasi dapat memperluas akses pendidikan sekaligus mendorong pemerataan kualitas pembelajaran bagi generasi muda.

"Kami berharap Kabupaten Bengkalis dapat menjadi salah satu daerah yang dipertimbangkan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi. Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 15 hektare di Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Kasmarni juga mengapresiasi dukungan Kemendikdasmen melalui program revitalisasi sarana pendidikan. Tercatat, program tersebut telah menjangkau 39 satuan pendidikan PAUD, 10 SD, dan 18 SMP di Kabupaten Bengkalis.

Ia berharap program revitalisasi terus berlanjut agar semakin banyak sekolah memperoleh fasilitas belajar yang aman, nyaman, dan layak.

"Kami ingin anak-anak di Kabupaten Bengkalis memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan terbaik. Karena itu, sinergi dengan pemerintah pusat harus terus diperkuat," tambahnya.

Audiensi tersebut dihadiri Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto; Direktur Sekolah Terintegrasi, Nandana Aditya Bhaswara; serta Kepala BPMP Provinsi Riau, Nilam Suri.

Pertemuan juga diikuti enam kepala daerah lainnya dari Riau, yakni Bupati Indragiri Hulu, Pelalawan, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Kampar, dan Kepulauan Meranti.

Melalui langkah tersebut, Pemkab Bengkalis berharap usulan pembangunan SNT mendapat dukungan pemerintah pusat. Kesiapan lahan menjadi salah satu modal daerah untuk menghadirkan fasilitas pendidikan terintegrasi sekaligus memperkuat pemerataan mutu pendidikan. (*)