Beritariau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau memperkuat kolaborasi lintas sektor dan lintas daerah untuk mendorong pembangunan rendah karbon yang terintegrasi. Melalui platform Green For Riau, pemerintah mengajak berbagai pemangku kepentingan menyatukan langkah dalam menjaga lingkungan sekaligus memastikan pembangunan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, saat mengikuti Webinar Green Connect #4 secara virtual dari ruang kerjanya, Selasa (27/10/2026).

Syahrial menegaskan, pembangunan hijau tidak dapat hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, hingga media diperlukan agar agenda pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan.

Menurutnya, Green For Riau hadir sebagai platform untuk mengoperasionalkan visi pembangunan hijau melalui pendekatan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) berbasis yurisdiksi. Pendekatan ini menempatkan upaya pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah.

“Green For Riau bukan hanya agenda pemerintah, tetapi ruang kolaborasi bagi seluruh pihak yang ingin berkontribusi terhadap pembangunan rendah karbon di Riau. Kami terbuka terhadap gagasan, dukungan, dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pelaksanaan program ini,” jelas Syahrial.

Green For Riau Jadi Penggerak Pembangunan Hijau

Syahrial menjelaskan, fondasi pembangunan hijau di Riau telah dibangun melalui berbagai kebijakan perencanaan daerah. Salah satunya melalui visi Riau Hijau yang mulai dilembagakan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019–2023.

Upaya tersebut kemudian diperkuat melalui peluncuran Green For Riau pada 8 Mei 2025. Platform ini menjadi kendaraan operasional untuk mendorong implementasi REDD+ secara lebih terpadu, sekaligus memperluas keterlibatan para pihak dalam agenda pembangunan rendah karbon.

Bagi Riau, kolaborasi tersebut menjadi penting untuk menyelaraskan kepentingan pembangunan dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Kesamaan persepsi antarpemangku kepentingan diperlukan agar kebijakan, program, dan dukungan yang tersedia dapat bergerak menuju tujuan yang sama.

Syahrial mengakui, setiap pihak memiliki gagasan, latar belakang, dan pendekatan yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun komitmen bersama dalam menjaga lingkungan dan masa depan generasi mendatang.

“Kita memiliki gagasan dan latar belakang yang berbeda, tetapi tujuan kita sama, yakni menjaga keberlanjutan dan masa depan generasi mendatang. Karena itu, konsolidasi harus terus dilakukan agar komitmen bersama dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan,” ungkapnya.

Ia berharap komunikasi dan konsolidasi lintas sektor terus diperkuat sehingga Green For Riau tidak berhenti sebagai platform koordinasi, tetapi mampu mendorong pelaksanaan program yang lebih terarah dan berdampak.

OJK Dorong Pembiayaan Berbasis Keberlanjutan

Dukungan terhadap pembangunan rendah karbon juga dinilai perlu diperkuat melalui sektor jasa keuangan. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, Moh Fredly Nasution, menyampaikan bahwa prinsip keberlanjutan perlu menjadi bagian dari praktik bisnis, investasi, dan pembiayaan.

Menurut Fredly, keuangan berkelanjutan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan pendekatan tersebut, sektor jasa keuangan dapat turut mendukung kegiatan usaha yang memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Keuangan berkelanjutan mendorong agar aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola menjadi pertimbangan dalam kegiatan usaha dan pembiayaan. Dengan demikian, sektor keuangan dapat ikut mendukung pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan,” ujarnya.

Fredly menjelaskan, OJK telah mengembangkan berbagai kebijakan dan instrumen untuk mendorong penerapan prinsip keuangan berkelanjutan di sektor jasa keuangan. Namun, pelaksanaannya membutuhkan komitmen bersama dari lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha.

Ia mendorong agar prinsip keberlanjutan tidak sekadar menjadi pelengkap dalam dokumen kebijakan perusahaan, melainkan dipertimbangkan secara nyata dalam strategi bisnis dan keputusan pembiayaan.

“Penerapan keuangan berkelanjutan membutuhkan komitmen dari pelaku usaha dan lembaga jasa keuangan. Kami mendorong agar prinsip keberlanjutan menjadi bagian dari strategi bisnis dan keputusan pembiayaan, sehingga manfaatnya dapat mendukung pembangunan dalam jangka panjang,” pungkasnya.

Kolaborasi Jadi Kunci Pembangunan Rendah Karbon

Webinar Green Connect #4 menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Riau.

Kolaborasi tersebut mencakup penyelarasan kebijakan pembangunan hijau, keterlibatan berbagai unsur masyarakat, serta penguatan dukungan pembiayaan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Melalui Green For Riau, Pemprov Riau mendorong agar komitmen pembangunan rendah karbon diterjemahkan ke dalam langkah konkret yang melibatkan berbagai pihak. Sementara itu, penerapan keuangan berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat dukungan sektor ekonomi terhadap kegiatan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan.

Sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, masyarakat sipil, dan media menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga kesinambungan agenda tersebut. Dengan konsolidasi yang berkelanjutan, pembangunan di Riau diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan dan melindungi kepentingan generasi mendatang. (*)