Beritariau.com, PEKANBARU – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), menjadi salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan Ketua DPRD Riau Kaderismanto dengan Kapolda Riau Irjen Pol. Arman Achdiat, Senin (19/10/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan kepolisian dalam mendukung penyelesaian berbagai persoalan strategis di daerah.

Kaderismanto menyampaikan bahwa peningkatan pendapatan daerah membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk kepolisian, agar potensi penerimaan dari sektor kendaraan bermotor dapat dioptimalkan.

“Harapan seluruh masyarakat Riau tentunya, tadi sudah saya sampaikan juga kondisi terkini Provinsi Riau terkait dengan pendapatan yang membutuhkan penambahannya dan dorongan dari Bapak Kapolda,” ujar Kaderismanto, Senin (19/10/2026).

Menurutnya, koordinasi antara DPRD dan Polda Riau diperlukan untuk mendorong optimalisasi penerimaan daerah sekaligus memperkuat pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Selain sektor perpajakan, pertemuan tersebut turut membahas sejumlah isu strategis yang membutuhkan penanganan lintas instansi. Di antaranya, penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), pemberantasan peredaran gelap narkoba, penguatan program green policing, serta pelestarian hutan mangrove.

Kaderismanto berharap Kapolda Riau yang baru dapat melanjutkan berbagai program yang telah dirintis oleh pimpinan sebelumnya. Keberlanjutan program dinilai penting agar upaya penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, dan perlindungan lingkungan dapat berjalan secara konsisten.

“Kehadiran Pak Kapolda yang baru diharapkan meneruskan apa yang menjadi program Kapolda yang lama. Dan tentu kita ingin bersinergi, mendorong sekuat-kuatnya agar memang semua isu strategis ini dapat dibantu untuk dituntaskan, terutama bagaimana peningkatan pendapatan daerah ini,” tuturnya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Riau itu juga menekankan pentingnya kemitraan antara DPRD dan kepolisian dalam mengawal berbagai agenda pembangunan daerah. Kolaborasi kedua institusi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif, baik dalam peningkatan penerimaan daerah maupun penanganan persoalan hukum dan lingkungan.

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen untuk memperkuat koordinasi dan saling mendukung pelaksanaan tugas masing-masing institusi.

Meski demikian, optimalisasi PKB dan BBNKB tetap membutuhkan langkah tindak lanjut yang konkret agar potensi penerimaan daerah dapat tergarap maksimal. Sinergi antarlembaga diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat PAD Riau sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat. (*)