Beritariau.com, PEKANBARU – DPRD Provinsi Riau mendorong pemerintah pusat mengevaluasi formula alokasi dana transfer ke daerah (TKD), terutama bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA). Kebijakan pembagian anggaran dinilai perlu mempertimbangkan kontribusi daerah terhadap penerimaan negara sekaligus kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menegaskan bahwa daerah penghasil SDA seperti Riau membutuhkan dukungan fiskal yang proporsional agar pembangunan infrastruktur dan pemenuhan layanan dasar masyarakat tidak terkendala keterbatasan anggaran.

Menurutnya, masyarakat di daerah juga berhak memperoleh perhatian dan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat. Karena itu, kebijakan fiskal nasional perlu memperhitungkan kondisi riil daerah, termasuk kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.

“Daerah ini juga diisi oleh rakyat Indonesia. Karena itu, tentu harus diberikan perhatian khusus agar daerah juga bisa membangun,” kata Kaderismanto.

Ia menjelaskan, besarnya potensi sumber daya alam Riau belum otomatis memberikan keleluasaan fiskal bagi pemerintah daerah. Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai berbagai program.

Kaderismanto memahami bahwa pemerintah pusat perlu menerapkan pemerataan fiskal untuk membantu daerah dengan kapasitas pendapatan rendah. Namun, menurutnya, kebijakan pemerataan tersebut tetap harus memperhitungkan kontribusi daerah penghasil terhadap perekonomian nasional.

“Pemerintah pusat memang perlu menjalankan pemerataan fiskal untuk membantu daerah dengan kapasitas pendapatan rendah. Namun, pemerataan tersebut diharapkan tidak mengabaikan kontribusi daerah penghasil terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.

Infrastruktur dan Layanan Dasar Terancam Tertekan

Keterbatasan ruang fiskal berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejumlah sektor yang membutuhkan dukungan anggaran berkelanjutan antara lain pemeliharaan jalan, pembangunan fasilitas pendidikan, serta peningkatan pelayanan kesehatan.

Apabila ruang anggaran semakin terbatas, pemerintah daerah berisiko menunda program pembangunan yang telah direncanakan karena harus menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan yang tersedia.

Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Riau karena kebutuhan pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga pemerataan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang layak.

Atas dasar itu, DPRD Riau meminta pemerintah pusat meninjau kembali formula transfer ke daerah agar pembagian anggaran lebih proporsional. Perhitungan tersebut diharapkan tidak hanya memperhatikan kebutuhan pemerataan fiskal antardaerah, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan kebutuhan pembangunan wilayah penghasil SDA.

Minta Kebijakan Fiskal Lebih Berkeadilan

DPRD Riau berharap evaluasi kebijakan transfer daerah dapat menghasilkan skema pendanaan yang mampu menjaga keseimbangan antara pemerataan nasional dan kebutuhan daerah penghasil.

Bagi Riau, dukungan fiskal yang memadai diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, mempertahankan kualitas fasilitas publik, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

DPRD Riau pun berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap aspirasi tersebut melalui evaluasi kebijakan yang terukur. Dengan alokasi anggaran yang lebih proporsional, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang lebih luas untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan di Bumi Lancang Kuning. (*)