Beritariau.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat sinergi lintas sektor untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain mempercepat penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pemprov Riau juga mendorong optimalisasi pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan melibatkan perbankan dan pengembang.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang diikuti Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur Riau, Kamis (8/10/2026).

SF Hariyanto menegaskan, percepatan program perumahan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Balai PKP, Badan Pertanahan Nasional (BPN), perbankan hingga pengembang. Sinergi tersebut diperlukan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

"Kami terus mengawal program ini dengan berkoordinasi bersama balai, pemerintah kabupaten dan kota, BPN serta pihak-pihak terkait lainnya. Saya juga sering mengundang mereka dalam rapat untuk mendengar langsung kendala yang terjadi di lapangan, karena tujuan kita satu, yaitu mempercepat BSPS," tegas SF.

Menurutnya, penyediaan hunian layak bagi masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan satu skema bantuan. Karena itu, percepatan BSPS perlu diiringi dengan penguatan akses pembiayaan perumahan agar masyarakat memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Salah satu upaya yang didorong adalah optimalisasi program FLPP melalui kerja sama dengan perbankan dan pengembang. Dengan dukungan pembiayaan tersebut, akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah diharapkan semakin terbuka.

"Program ini merupakan program Bapak Presiden yang perlu kita percepat dan kita selesaikan tepat waktu. Kami juga berharap ke depan alokasi untuk Riau dapat terus ditambah sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program perumahan," ujarnya.

SF berharap dukungan terhadap sektor perumahan di Riau dapat terus diperluas, baik untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah yang telah dimiliki maupun membuka akses kepemilikan rumah melalui fasilitas pembiayaan.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta instansi terkait untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, meminta Pemprov Riau bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi untuk mempercepat penyelesaian program yang masih berjalan.

"Kita bisa melakukan percepatan, terutama untuk pekerjaan yang masih tersisa. Mohon semua kabupaten dan kota dilibatkan agar penyelesaian program dapat bergerak lebih cepat dan tidak ada tahapan yang tertunda," tuturnya.

Didyk mengapresiasi koordinasi yang telah dilakukan Pemprov Riau. Ia berharap pola kerja sama tersebut terus dipertahankan, termasuk dalam mempersiapkan pelaksanaan program perumahan pada 2027.

Menurutnya, kesiapan data dan kelengkapan dokumen calon penerima sejak tahap pengusulan menjadi faktor penting untuk mempercepat proses verifikasi dan pelaksanaan program. Dengan persiapan yang lebih awal, potensi keterlambatan dapat diminimalkan.

"Kalau koordinasi sudah dilakukan sejak awal dan data calon penerima sudah lengkap, pekerjaan kita pada 2027 akan jauh lebih cepat. Karena itu, kami mohon dukungan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh dokumen dan informasi calon penerima tersedia sejak tahap pengusulan," pungkasnya.

Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemprov Riau berharap program bantuan perbaikan rumah dan pembiayaan perumahan dapat berjalan lebih optimal. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau. (*)