Izin PT RAPP Dicabut, WALHI Riau Desak Pemulihan Lingkungan dan Hak Rakyat atas Ribuan Hektare Lahan
PEKANBARU – Pencabutan izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) oleh Kementerian Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 harus menjadi momentum pemulihan lingkungan dan pengembalian hak rakyat di Riau.
WALHI Riau bersama organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah tidak berhenti pada pencabutan izin, tetapi juga menuntaskan dugaan pelanggaran korporasi, memulihkan kerusakan ekologis, serta menyelesaikan konflik agraria yang selama ini membebani masyarakat.
Keputusan pemerintah tersebut didasarkan pada sejumlah persoalan serius, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, hingga kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
WALHI Riau menilai pencabutan izin tersebut sekaligus memperkuat berbagai temuan organisasi lingkungan itu terkait aktivitas dan kondisi areal kerja perusahaan selama ini.
Berdasarkan analisis WALHI Riau, areal kerja PT RAPP terindikasi berulang kali mengalami karhutla pada 2015, 2016, 2017, 2020, dan 2026. Salah satu kejadian terbaru tercatat di areal kerja perusahaan, tepatnya Estate Sungai Mandau, Kabupaten Bengkalis.
Tidak hanya persoalan kebakaran, WALHI Riau juga menemukan dugaan tidak adanya upaya pemulihan pascakebakaran oleh perusahaan, khususnya di Estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Bahkan, menurut temuan WALHI Riau, terdapat penanaman eukaliptus sebagai tanaman produksi di lokasi yang menjadi prioritas restorasi pascakebakaran. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius karena pemulihan kawasan terdampak kebakaran seharusnya mengutamakan perbaikan fungsi ekologis.
Direktur Eksekutif WALHI Riau, Eko Yunanda, menegaskan pencabutan izin PT RAPP harus dijalankan dengan dua semangat utama, yakni pemulihan lingkungan hidup dan pemulihan hak rakyat atas ruang hidup.
Menurutnya, penyelesaian pascapencabutan izin harus berjalan beriringan dengan penyelesaian konflik serta pemulihan hak masyarakat, terutama masyarakat adat yang selama ini dinilai kehilangan ruang hidup akibat perizinan perusahaan.
"Pemerintah harus memastikan pemulihan pasca pencabutan. Baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh. Untuk itu, kami mendorong pemerintah melibatkan masyarakat yang menjadi korban secara langsung baik masyarakat adat, buruh, petani, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak lain untuk menyusun dan menjalankan skema pemulihan secara partisipatif dan adil," tegas Eko, Sabtu, (21/11/2026).
Sementara itu, Ketua Dewan Daerah WALHI Riau, Jasmi, mengingatkan pemerintah agar pencabutan izin PT RAPP tidak berujung pada pengalihan pengelolaan kepada korporasi lain, termasuk perusahaan negara.
Ia secara khusus menyoroti kemungkinan pengalihan kepada Agrinas maupun Perhutani. Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi menghilangkan substansi pencabutan izin yang seharusnya berorientasi pada pemulihan lingkungan dan pengembalian hak masyarakat.
"Izin PT RAPP tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan ke Agrinas dan Perhutani seperti yang dilakukan Pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu. Publik harus mendesak pemulihan lingkungan dan hak rakyat pasca pencabutan izin. Jika hal ini tidak dilakukan, artinya pencabutan ini hanya gimik pemulihan dan dicurigai ada kepentingan lain yang berpotensi turut merusak lingkungan hidup dan merampas hak rakyat," tutup Jasmi.
Desakan pemulihan juga datang dari Direktur Perkumpulan Elang, Besta Junandi. Ia menegaskan pencabutan izin PT RAPP harus diikuti penyelesaian persoalan hak masyarakat, salah satunya warga Desa Dayun, Kabupaten Siak.
Menurut Besta, perizinan PT RAPP di Estate Dayun telah merampas ribuan hektare perkebunan masyarakat Desa Dayun. Karena itu, pemerintah diminta tidak mengabaikan persoalan penguasaan lahan tersebut dalam proses penyelesaian pascapencabutan izin.
"Pemulihan hak rakyat yang dirampas selama ini harus menjadi langkah awal pasca pencabutan izin. Pemerintah harus mengakselerasi perlindungan dan pengakuan ruang hidup rakyat menggunakan skema PS atau TORA. Tawaran ini juga dapat menjadi solusi penyelesaian konflik dan upaya mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan ruang di Riau," ujar Besta.
Lebih jauh, WALHI Riau mendesak pemerintah melanjutkan langkah pencabutan izin PT RAPP dengan penegakan hukum, evaluasi, hingga pencabutan izin terhadap korporasi lain yang diduga merusak lingkungan.
Desakan tersebut diarahkan setidaknya kepada 38 izin korporasi yang areal kerjanya mengalami karhutla sepanjang 2026.
WALHI Riau juga meminta pemerintah mengembalikan ruang hidup masyarakat yang selama ini dikuasai melalui perizinan korporasi dan memastikan proses pemulihan berjalan secara adil.
Pencabutan izin PT RAPP kini menjadi ujian keseriusan pemerintah dalam menata pengelolaan hutan di Riau. Sebab, mencabut izin tanpa memulihkan kerusakan ekologis, menyelesaikan konflik agraria, dan mengembalikan hak masyarakat hanya akan menghasilkan perubahan administratif tanpa menyentuh persoalan mendasar.
"Pemulihan lingkungan tidak boleh berhenti pada lembar keputusan. Hak rakyat harus dikembalikan, kerusakan harus dipulihkan, dan dugaan pelanggaran korporasi harus dipertanggungjawabkan,"tutupnya.
PT Riau Andalan Pulp And Paper ketika dihubungi Beritariau.com belum menjawab mengenai pancabutan izin oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

