Sukanto Tanoto Terancam Senasib Dengan Surya Darmadi, Aktifis Riau Dorong Nasionalisasi Aset
Foto Dok. Istimewa (Sukanto Tanoto)
Pelalawan – Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau memicu desakan penegakan hukum dari Aktivis Muda Riau.
Ketua Aktivis Muda Riau, Ahmad Yanis, meminta pemerintah tidak berhenti pada pencabutan izin, tetapi juga mengusut dugaan pelanggaran lingkungan, mengevaluasi seluruh aset perusahaan, hingga mengkaji nasionalisasi aset PT RAPP demi kepentingan negara dan masyarakat.
Desakan tersebut muncul setelah Kementerian Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang pencabutan PBPH PT RAPP. Kebijakan itu mencakup areal kerja seluas 338.536 hektare yang sebelumnya berada dalam perizinan perusahaan di Provinsi Riau.
Ahmad Yanis menilai pencabutan izin dengan luasan ratusan ribu hektare tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh. Ia meminta tidak ada perlakuan berbeda dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kawasan hutan dan kerusakan lingkungan.
Baca juga: Gerindra Desak Pemerintah Hitung Kerugian Negara Usai 338 Ribu Hektare Lahan RAPP Disita
Menurut Yanis, penanganan terhadap Sukanto Tanoto harus menjadi perhatian aparat penegak hukum sebagaimana penanganan perkara Surya Darmadi, pemilik Duta Palma. Ia menilai dugaan pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan harus diperiksa secara serius berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
"Pencabutan PBPH PT RAPP oleh Satgas PKH menyangkut kawasan hutan dengan luas mencapai 338.536 hektare. Angka tersebut bukan luasan kecil, sehingga pemerintah dituntut memastikan seluruh proses penataan kembali kawasan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum harus sama dan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku," jelas Yanis, Sabtu (21/11/2026).
Ia juga mendesak agar pencabutan izin tersebut diikuti dengan penghentian seluruh kegiatan yang tidak lagi memiliki dasar perizinan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan tidak ada aktivitas pemanfaatan kawasan yang bertentangan dengan keputusan pencabutan PBPH.
"Operasional PT RAPP harus dihentikan tanpa syarat. Hal itu juga menjadi perbandingan Duta Palma milik Surya Darmadi. Penegakan hukum harus sama tanpa ada perbedaan," tegasnya.
Tidak hanya menuntut proses hukum, Aktivis Muda Riau juga mendorong pemerintah mengambil alih pengelolaan aset PT RAPP melalui kebijakan nasionalisasi. Yanis berpandangan, langkah tersebut perlu dikaji sebagai bentuk penguasaan negara atas sumber daya alam yang berkaitan dengan kepentingan publik.
"Kami Aktivis Muda Riau mendorong negara melakukan nasionalisasi aset. Hal ini dilakukan karena perbuatan dan tindak kejahatan lingkungan yang dilakukan PT RAPP sudah sangat luar biasa. 338 ribu hektare itu tidak sedikit, yang dirugikan adalah negara dan masyarakat," ungkapnya.
Yanis berharap pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran yang terbukti merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Ia menegaskan kawasan hutan di Bumi Lancang Kuning harus dijaga sebagai bagian penting dari ekosistem alam, bukan semata-mata dipandang sebagai sumber keuntungan ekonomi.
Menurut Yanis, pengembalian penguasaan kawasan kepada negara harus diikuti langkah konkret berupa evaluasi, pemulihan lingkungan, transparansi pengelolaan, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Pemerintah dituntut memastikan kebijakan penertiban kawasan hutan tidak berhenti pada keputusan administratif, tetapi juga memberikan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan manfaat nyata bagi masyarakat Riau,"sebutnya.
Aktifis Muda Riau berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengembalikan fungsi hutan kepada negara dan di peruntukkan untuk Rakyat.
PT RAPP melalui General Manager Communicationnya saat dikonfirmasi Beritariau.com belum menjawab mengenai pencabutan izin yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.***red/rfm

