Soroti Drilling Rig Rp112 Miliar dan Dana PI Rp3,5 Triliun
GMPR Laporkan Ke Presiden Prabowo Soal PT. Riau Petroleum

PEKANBARU – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa dan Kepemudaan Peduli Riau (DPP GMPR) resmi menyurati Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk meminta perhatian khusus terhadap dugaan persoalan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Riau Petroleum.
Disampaikan itu, Ali Junjung Daulay, Ketua DPP GMPR, ia juga menyiapkan aksi demonstrasi jilid II di depan Mapolda Riau pada Kamis, 26 November 2026, guna mendesak aparat penegak hukum menelaah sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan keterbukaan dan pemeriksaan menyeluruh.
"Surat kepada Presiden tersebut tercatat dengan Nomor 238.DPP-GMPR.A-I.11.2026. Dalam surat itu, GMPR menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, pengadaan barang, hingga pemanfaatan dana yang bersumber dari kepentingan ekonomi daerah,"sebut Ali, Sabtu (21/11/2026).
Ali Jung-Jung Daulay, menegaskan terdapat tiga persoalan utama yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Pertama, dugaan ketidakwajaran pengadaan drilling rig 750 HP dengan nilai sekitar Rp112 miliar. GMPR mempertanyakan mekanisme tender, kewajaran harga, hingga realisasi pemanfaatan peralatan tersebut.
Kedua, transparansi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen Blok Rokan yang disebut mencapai sekitar Rp3,5 triliun. Organisasi tersebut meminta kejelasan mengenai aliran dana, investasi, serta penggunaannya.
Ketiga, pengelolaan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) dan sponsorship, terutama menyangkut mekanisme penyaluran, penerima manfaat, serta pertanggungjawaban keuangan.
Sebelum menyurati Presiden, GMPR mengaku telah meminta keterbukaan informasi kepada PT Riau Petroleum melalui surat Nomor 233.PP.GMPR.A-1.10.2026. Permintaan tersebut mencakup dokumen keuangan dan pengadaan perusahaan untuk periode 2023–2025.
Namun, menurut catatan GMPR, permintaan itu belum memperoleh jawaban substantif yang memadai.
Kekecewaan organisasi tersebut juga muncul setelah aksi penyampaian aspirasi pada 6 November 2026 di kantor PT Riau Petroleum, Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Saat itu, menurut GMPR, manajemen tidak menemui massa dengan alasan penerapan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
"Kami mempertanyakan, apakah perusahaan daerah sebesar PT Riau Petroleum tidak memiliki mekanisme untuk menjawab aspirasi masyarakat? Jangan sampai WFH menjadi alasan menghindari tanggung jawab institusional kepada publik," tegas Ali Jung-Jung Daulay.
Sebagai tindak lanjut, DPP GMPR telah menyampaikan pemberitahuan aksi melalui surat Nomor 237.DPP.GMPR.A-1.11.2026.
Aksi jilid II dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 26 November 2026, di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau. Agenda utamanya mendesak pemeriksaan terhadap dugaan persoalan tata kelola PT Riau Petroleum.
GMPR meminta Kapolda Riau menelaah seluruh informasi awal secara profesional, objektif, dan independen. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, organisasi tersebut mendesak agar dilakukan penelusuran dokumen, pemeriksaan transaksi, audit investigatif oleh lembaga berwenang, serta penegakan hukum sesuai ketentuan.
Melalui surat Nomor 238, GMPR juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus dan mendorong koordinasi dengan Kapolri, Kejaksaan Agung, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai kewenangan masing-masing.
"Kami tidak sedang membangun tuduhan tanpa dasar. Kami mempertanyakan pengelolaan uang, aset, dan kepentingan ekonomi masyarakat Riau. Jika semuanya sesuai aturan, buka dokumennya dan pertanggungjawabkan kepada publik. Namun, apabila ditemukan penyimpangan, jangan ada pihak yang dilindungi jabatan maupun kekuasaan,"sebutnya.
GMPR menyatakan akan terus mengawal persoalan PT Riau Petroleum hingga terdapat kejelasan dan tindak lanjut dari pihak terkait.
Kata Ali lagi, persoalan ini sekaligus menjadi ujian keterbukaan tata kelola BUMD yang mengelola kepentingan ekonomi daerah. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan, sementara aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menilai apakah informasi awal tersebut memenuhi dasar pemeriksaan lebih lanjut.
"Seluruh persoalan yang disampaikan GMPR masih berupa dugaan dan membutuhkan verifikasi serta pemeriksaan oleh lembaga berwenang. Belum ada kesimpulan bahwa tindak pidana maupun kerugian negara telah terjadi, sehingga asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati,"tutupnya.***red/rfm

