Gerindra Desak Pemerintah Hitung Kerugian Negara Usai 338 Ribu Hektare Lahan RAPP Disita

Sukanto Tanoto saat berbicara di Boao Forum. (Foto: RGE)
Beritariau.com, PEKANBARU – Penyitaan kembali lahan konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan, Riau, mendapat perhatian DPR RI. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, mendesak pemerintah segera menghitung potensi kerugian negara akibat aktivitas perusahaan yang terafiliasi dengan Grup Royal Golden Eagle (RGE) milik Sukanto Tanoto tersebut.
Kamrussamad menilai pengambilalihan lahan oleh negara harus diikuti dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keuangan, perpajakan, lingkungan, hingga dampak sosial yang ditimbulkan perusahaan.
"(Kami) mendesak pemerintah segera menghitung kerugian negara dari praktik under invoicing, penggelapan pajak, transfer pricing, kerusakan ekosistem lingkungan, kerusakan tatanan sosial dan budaya masyarakat adat," kata Kamrussamad dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam memberikan kontribusi yang sesuai bagi negara. Ia juga menyoroti struktur pengendalian bisnis RAPP yang disebut berpusat di Singapura, meskipun kegiatan produksi dan operasional perusahaan berlangsung di Kabupaten Pelalawan.
"Meskipun pabrik, lahan, dan operasional lapangan PT RAPP sepenuhnya beroperasi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Indonesia dan berbadan hukum Indonesia (PT), namun pusat kendali korporasi dan strategi globalnya berada di Singapura," ungkapnya.
Selain persoalan kerugian negara, Kamrussamad meminta pemerintah memperhatikan keberlangsungan nasib para pekerja, pemasok, serta mitra usaha yang selama ini bergantung pada kegiatan bisnis RAPP.
Ia mengingatkan agar pengambilalihan pengelolaan kawasan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas perusahaan.
"Kami mengingatkan agar pemerintah memitigasi risiko nasib karyawan, pekerja, supplier, mitra bisnis RAPP agar memastikan keberlangsungan bisnis tersebut dalam kendali negara tetap stabil," jelasnya.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengumumkan pengambilalihan kembali lahan konsesi RAPP pada 20 November 2026. Langkah tersebut menyusul pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran di kawasan konsesi perusahaan.
Temuan itu meliputi kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
Satgas PKH juga menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.
Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di areal konsesi RAPP harus dihentikan dan kawasan berada dalam penguasaan negara.
Meski demikian, pemerintah menegaskan kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
Penertiban RAPP juga menjadi bagian dari langkah Satgas PKH dalam menata kembali pemanfaatan kawasan hutan di Riau. Dalam operasi yang sama, Satgas turut menertibkan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi yang diduga menerima dan mengolah tandan buah segar kelapa sawit dari perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin. (*)

