Syahrul Aidi Fasilitasi Kerja Sama Riau-Jepang, Bidik Pendidikan, Tenaga Kerja hingga Investasi

Syahrul Aidi Fasilitasi Kerja Sama Riau-Jepang, Bidik Pendidikan, Tenaga Kerja hingga Investasi

Beritariau.com, Jakarta -- Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A. mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat hubungan kerja sama dengan Jepang. Kolaborasi tersebut diarahkan pada sejumlah sektor strategis, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan hingga investasi.

Dorongan itu disampaikan Syahrul Aidi dalam pertemuan BKSAP DPR RI bersama jajaran Pemprov Riau dan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Politik Kedutaan Besar Jepang Tanaka Motoyasu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi, serta perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Syahrul Aidi mengatakan kerja sama Riau dengan Jepang perlu diarahkan untuk mempersiapkan generasi muda daerah agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja Jepang.

Salah satu langkah yang didorong yakni memperkuat pembelajaran Bahasa Jepang bagi pelajar, khususnya siswa SMA dan SMK, sejak bangku sekolah.

Menurutnya, penguasaan Bahasa Jepang sejak dini dapat menjadi bekal penting bagi lulusan Riau yang nantinya ingin mengikuti program magang maupun bekerja di Negeri Sakura.

"Pembelajaran Bahasa Jepang sejak dini akan membantu lulusan Riau lebih siap mengikuti program magang maupun memasuki dunia kerja di Jepang," ujarnya.

Dorong Program Magang dan Penempatan Tenaga Kerja

Selain sektor pendidikan, Syahrul Aidi juga mendorong adanya penjajakan kerja sama antara Pemprov Riau dan pihak Jepang dalam program magang serta penempatan tenaga kerja asal Riau.

Menurutnya, peluang tersebut perlu dipersiapkan secara serius dengan memperkuat kemampuan calon tenaga kerja, baik dari sisi keterampilan maupun penguasaan bahasa.

Ia juga membuka opsi kerja sama melalui skema Business to Business (B2B) dengan melibatkan perusahaan atau lembaga swasta yang memiliki kompetensi, apabila mekanisme Government to Government (G2G) belum dapat dilakukan secara langsung.

Dari pihak Jepang, Tanaka Motoyasu menyampaikan bahwa negaranya saat ini menghadapi kebutuhan tenaga kerja asing dalam jumlah besar.

Kebutuhan tenaga kerja Indonesia di Jepang disebut mencapai sekitar 260 ribu orang per tahun. Kondisi tersebut membuka peluang bagi tenaga kerja Indonesia, termasuk dari Provinsi Riau, untuk mengambil bagian dalam pasar kerja Jepang.

Tanaka juga mencontohkan Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah yang aktif mendorong pembelajaran Bahasa Jepang dan berhasil meningkatkan pengiriman tenaga kerja ke Jepang.

Namun, peluang tersebut masih dihadapkan pada persoalan keterbatasan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Riau.

Karena itu, penguatan sekaligus penambahan LPK dinilai diperlukan agar calon tenaga kerja Riau dapat memperoleh pelatihan yang memadai tanpa harus keluar daerah.

Bidik Investasi Jepang di Hilirisasi Kelapa

Kerja sama yang dibahas tidak hanya menyangkut pendidikan dan ketenagakerjaan. Syahrul Aidi juga menawarkan peluang investasi Jepang di sektor hilirisasi kelapa.

Riau dinilai memiliki potensi besar sebagai salah satu sentra kelapa di Indonesia. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui investasi dan pemanfaatan teknologi Jepang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa.

Tidak hanya daging kelapa, kerja sama juga dapat diarahkan pada pengolahan bagian lain seperti sabut dan tempurung menjadi berbagai produk bernilai ekonomi.

Dengan dukungan teknologi dan investasi, sektor hilirisasi kelapa di Riau diharapkan dapat berkembang sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Syahrul Aidi berharap pertemuan antara BKSAP DPR RI, Pemprov Riau dan Kedutaan Besar Jepang tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan tindak lanjut yang konkret.

"Kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Riau," terang Syahrul Aidi.

Pemprov Riau Siapkan Pembelajaran Bahasa Jepang

Sementara itu, Pemprov Riau menyampaikan telah mulai menyiapkan program pembelajaran Bahasa Jepang melalui kerja sama dengan Japan Foundation.

Program tersebut dirancang secara bertahap mulai dari kelas X hingga kelas XII SMA. Selain meningkatkan kemampuan bahasa, program itu juga diarahkan untuk memetakan siswa yang memiliki potensi mengikuti pendidikan, program magang maupun bekerja di Jepang.

Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya jangka panjang Riau dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi global sekaligus memanfaatkan peluang kerja sama dengan Jepang.

Dengan penguatan pendidikan, pelatihan tenaga kerja, pembukaan akses magang serta peluang investasi, kerja sama Riau-Jepang diharapkan dapat memberikan dampak lebih luas terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian daerah. (*)