Beritariau.com, Pekanbaru - Kinerja Budiman Sudjatmiko selaku Komisaris Independen PTPN V, mendapat sorotan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi) Wilayah Riau.

Sekretaris BPD Abujapi Wilayah Riau, Kasdi Albasyiri kepada Beritariau.com mengatakan, pihaknya menyoroti kinerja Politisi PDI-P itu, dibalik buruknya transparansi PTPN V serta adanya isu titipan partai dan intervensi politik didalam jabatannya.

Kasdi menjelaskan, sorotan pihaknya dari Abujapi, terkait adanya indikasi kepentingan politik di tubuh PTPN V.

"Bisa saja begitu (Komisaris Independen), karena intervensi politik pada perusahaan plat merah cukup tinggi," ucap Kasdi Albasyiri, Rabu (8/6/2022).

Kabag Humas PTPN V, Risky diminta tanggapannya atas pernyataan Kasdi Albasyiri, mengatakan, bahwa Budiman Sudjatmiko yang menjadi komisaris independen di perseroan sejalan dengan sejumlah fokus pihaknya misalnya transformasi digital.

"Dimana concern beliau akan digitalisasi pertanian dan desa sejalan dengan PTPN V. Kami sendiri dalam proses transformasi digital. Sejak dua tahun lalu, perseroan juga selalu memperoleh penghargaan di bidang transformasi digital," kata Risky.

Risky menjelaskan, bahwa 40 hingga 50 persen CPO PTPN V merupakan bersumber dari petani plasma. PTPN V memiliki program BUMN untuk sawit rakyat dengan Pak Budiman sebagai Dewan Pengawas, hal ini tentunya semakin sejalan dengan fokus Perusahaan.

Dihubungi terpisah melalui aplikasi pesan tertulis, Komisaris Independen PTPN V Budiman Sudjatmiko, belum memberi tanggapannya.

Sebelum diberitakan, Kasdi menyoroti anggaran jasa pengamanan yang cenderung meningkat belasan miliar setiap tahun. Namun, tidak sejalan dengan tingkat kerugian akibat pencurian yang dinilai masih tinggi.

“Kerugian akibat pencurian tandan buah segar di perkebunan PTPN V setiap bulan mencapai setengah milyar lebih. Ini menunjukkan tingkat sosial budaya di lingkungan perkebunan tidak berjalan baik,” ujar Kasdi, Sabtu (4/6/2022) kemarin.

Kasdi mengatakan, informasi diperoleh pihaknya diketahui pada tahun 2020 lalu. PTPN V menganggarkan jasa pengamanan sekitar Rp15 milyar.

Setahun kemudian di tahun 2021 lalu, anggaran pengamanan itu kembali mengalami peningkatan menjadi tahun Rp.30 milyar.

Sedangkan untuk tahun 2022 ini, sebut Kasdi, angkanya kembali naik dengan peningkatan anggaran sekitar Rp 50 milyar.

Kasdi juga menilai pelaksanaan lelang PTPN V yang dilakukan juga terkesan tertutup terhadap BPD Abujapi Riau yang menaungi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) sebagai statusnya Perusahaan milik Negara.

Sejauh ini lanjut Kasdi, bahwa PTPN V, tidak pernah terbuka memberi informasi kepada Abujapi Riau, perihal jasa pengamanan.

“Seharusnya PTPN V melakukan sosialisasi dan transparan dalam pengadaan lelang pengaman.  Apalagi anggaran yang digunakan cukup besar dengan menggunakan anggaran perusahaan negara,” sambung Kasdi.

Menurut Kasdi, dengan peningkatan anggaran jasa pengamanan setiap tahun di PTPN V ini, maka harus juga harus dilakukan audit secara independen.

Langkah audit, sebut Kasdi, mengingat perusahaan plat merah itu disinyalir terindikasi adanya unsur kepentingan politik sehingga menimbulkan cost yang tinggi.

“Pengadaan barang dan di perusahaan plat merah ini kuat dugaan terindikasi kepentingan politik. Apalagi kita melihat yang duduk di komisaris titipan partai politik,” papar Kasdi.

Menanggapi yang disampaikan Kasdi, Kabag Humas PTPN V, Risky kepada Beritariau.com mengatakan, kenaikan anggaran disebabkan peningkatan ruang lingkup kerjasama baik dari sisi luas sampai dengan personelnya.

Peningkatan biaya, lanjut Risky, juga sudah direncanakan dan diketahui oleh Pemegang Saham, sebagaimana RKA yang disetujui untuk tahun berjalan.

“Dengan pekerjaan jasa keamanan ini berdampak pada perbaikan penjagaan produksi serta meminimalisir losis,” tutupnya.***