Beritariau.com, Pekanbaru -- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan lonjakan harga cabai yang terjadi akibat terbatasnya pasokan di pasaran.

Salah satu langkah yang tengah disiapkan yakni mengusulkan dukungan pembiayaan transportasi cabai dari daerah penghasil menuju Pekanbaru kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin mengatakan, intervensi ongkos angkut tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menekan biaya distribusi yang turut memengaruhi harga cabai di tingkat konsumen.

Menurutnya, Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru saat ini sedang menghitung dan memastikan kebutuhan cabai di daerah. Data tersebut nantinya menjadi dasar pengajuan kepada Bapanas untuk mendapatkan dukungan pembiayaan transportasi.

"Kita juga sudah rapatkan tadi pagi. Teman-teman dari Dinas Ketahanan Pangan sedang memastikan kebutuhan-kebutuhannya untuk bisa nanti mengajukan kepada Bapanas agar bisa dilakukan subsidi transportasi dari daerah penghasil ke Kota Pekanbaru," kata Zulhelmi, Selasa (6/10/2026).

Ia menjelaskan, intervensi transportasi diharapkan dapat memangkas salah satu komponen biaya dalam rantai distribusi cabai. Dengan ongkos angkut yang lebih rendah, harga komoditas tersebut saat tiba di Pekanbaru diharapkan lebih terjangkau.

Zulhelmi menegaskan, dukungan tersebut bukan berupa subsidi langsung terhadap harga cabai. Pemerintah mengupayakan agar biaya transportasi dari daerah penghasil dapat ditanggung Bapanas.

"Bukan subsidi. Artinya nanti intervensinya melalui seluruh pembiayaan transportasi ditanggung oleh Bapanas. Itu bisa dilakukan sehingga intervensi harga terkait transportasi tadi akan memurahkan biaya mereka untuk bisa jual," jelasnya.

BUMD Bisa Beli Cabai Langsung dari Daerah Penghasil

Selain intervensi biaya distribusi, Pemko Pekanbaru juga membuka opsi pengadaan cabai secara langsung dari daerah penghasil melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Skema tersebut dinilai dapat memangkas rantai distribusi sekaligus membantu memperoleh pasokan cabai dengan harga yang lebih terkendali.

Zulhelmi mencontohkan, apabila BUMD membeli cabai langsung dari daerah asal dengan harga Rp60.000 per kilogram, maka dengan adanya dukungan ongkos transportasi, harga tersebut diharapkan tidak mengalami kenaikan signifikan ketika sampai di Pekanbaru.

"Contohnya ketika nanti kita lakukan pembelian di daerah asal katakanlah Rp60.000, sampai ke sini juga bisa jual di harga Rp60.000 melalui BUMD kita nanti, insyaallah," ungkap Zulhelmi.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan pemerintah apabila kondisi pasokan dan harga cabai masih mengalami tekanan.

Berharap Panen Raya Aceh Tambah Pasokan

Di sisi lain, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pekanbaru berharap peningkatan pasokan dari daerah penghasil dapat membantu menekan harga cabai.

Zulhelmi menyebut Aceh diperkirakan memasuki masa panen raya pada Oktober 2026. Tambahan pasokan dari wilayah tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar Pekanbaru dan daerah lainnya.

"Harapan kita, insyaallah dari Aceh akan ada panen raya di bulan ini. Insyaallah harga cabai juga akan bisa dikendalikan," ujarnya.

Ia menilai keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan menjadi faktor penting dalam pengendalian harga. Ketika pasokan kembali meningkat, tekanan harga di pasar diharapkan ikut menurun.

"Ketika suplainya banyak, maka demand-nya juga akan mencukupi. Kalau sekarang suplainya sedikit, demand meningkat, makanya harganya meningkat cukup tinggi," pungkasnya. (*)