Kampar Sepakati 31 Ranperda 2027, Sembilan Desa Baru Diusulkan

Kampar Sepakati 31 Ranperda 2027, Sembilan Desa Baru Diusulkan

Beritariau.com, BANGKINANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar bersama DPRD menyepakati 31 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna Penetapan Rencana Kerja dan Penyampaian Propemperda 2027 di DPRD Kampar, Senin (16/11/2026), yang dihadiri Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Wakil Bupati Misharti, serta jajaran pemerintah daerah dan anggota DPRD.

Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kampar, Agus Candra, menjelaskan dari 31 Ranperda tersebut, tiga merupakan agenda wajib tahunan, 15 usulan pemerintah daerah, dan lima inisiatif DPRD. Sementara sisanya merupakan bagian dari agenda legislasi lainnya.

Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah pembentukan sembilan desa baru, yakni Desa Kasang Kulim, Baru, Tanjung Jaya, Pulau Belimbing, Jawi-Jawi, Pontianak Damai, Tanjung Kudu, Sungai Genduong Jaya, dan Kobuo Panjang.

Selain itu, Pemkab Kampar mengusulkan sejumlah regulasi terkait perumahan, pemerintahan desa, pembangunan industri, perubahan RPJMD 2025–2029, serta pajak daerah dan retribusi.

Sementara lima Ranperda inisiatif DPRD mencakup perlindungan bahasa dan sastra daerah, keolahragaan, kesejahteraan sosial, kekayaan intelektual, serta perlindungan lingkungan hidup.

Bapemperda juga mencatat sejumlah rancangan yang masih dalam pembahasan, di antaranya regulasi beasiswa daerah serta perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.

Agus Candra menegaskan, penyusunan Propemperda harus berorientasi pada kebutuhan pembangunan dan persoalan masyarakat, bukan sekadar memenuhi agenda legislasi.

Melalui kesepakatan ini, Pemkab dan DPRD Kampar berharap regulasi yang dibentuk pada 2027 dapat memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)