APBD Riau 2027 Disepakati Rp10 Triliun, PAD Jadi Penopang Utama Pembangunan

APBD Riau 2027 Disepakati Rp10 Triliun, PAD Jadi Penopang Utama Pembangunan

Beritariau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan target pendapatan daerah mencapai Rp10,007 triliun. Pendapatan tersebut ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan sebesar Rp6,992 triliun.

Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin (16/11/2026), setelah melalui serangkaian pembahasan dan penyesuaian antara pihak eksekutif dan legislatif.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyebut persetujuan tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam merumuskan arah kebijakan keuangan daerah untuk tahun mendatang.

Berdasarkan hasil pembahasan, total pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp10,007 triliun. Jumlah itu terdiri dari PAD Rp6,992 triliun, pendapatan transfer Rp3,005 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp9,254 miliar. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp9,907 triliun.

Dengan komposisi tersebut, PAD menjadi sumber pendapatan terbesar yang menopang kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Riau. Karena itu, optimalisasi penerimaan daerah dinilai penting untuk memastikan berbagai program pembangunan dapat terlaksana.

SF Hariyanto berharap anggaran yang telah disepakati dapat dikelola secara cermat, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Ia menegaskan, setiap alokasi anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Riau Kaderismanto dalam pernyataan yang masih perlu dikonfirmasi menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Menurutnya, kesepakatan anggaran harus diikuti komitmen bersama untuk memastikan seluruh program berjalan transparan dan sesuai prioritas.

Setelah disetujui bersama, Ranperda APBD Riau 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Tahapan ini dilakukan guna memastikan rancangan anggaran sesuai dengan kebijakan nasional dan ketentuan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (*)