Beritariau.com, Rokan Hilir -- Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Rokan Hilir menjadi perhatian Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Rohil.

Ketua Umum DPH LAMR Rohil, Datuk Seri Jufrizan SPi, mendorong pemerintah bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait membentuk tim terpadu untuk mengusut sekaligus membenahi persoalan distribusi solar bersubsidi.

Menurut Jufrizan, persoalan yang terjadi tidak cukup hanya dilihat dari sisi ketersediaan pasokan di SPBU. Rantai distribusi sejak dari hulu hingga sampai kepada konsumen harus diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

"Perlu ada langkah bersama melalui tim terpadu. Persoalan ini harus dilihat dari berbagai sisi, mulai dari pasokan, kuota, distribusi sampai pengawasan di lapangan," ujar Datuk Seri Jufrizan, Ahad (4/10/2026).

Ia menyebut antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU merupakan sinyal bahwa persoalan distribusi solar subsidi membutuhkan perhatian serius.

Bukan hanya menyita waktu, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan lalu lintas ketika antrean kendaraan memanjang hingga ke badan jalan.

"Ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan solar, tentu ada dampak ekonomi. Waktu terbuang, biaya operasional meningkat dan aktivitas masyarakat ikut terganggu," katanya.

LAMR Minta Distribusi Diawasi dari Hulu

Jufrizan menilai pengawasan terhadap solar bersubsidi harus dilakukan secara berlapis. Setiap mata rantai distribusi perlu diawasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang merugikan masyarakat.

Jika dalam proses pengawasan ditemukan dugaan penyelewengan, penimbunan atau praktik lain yang menyebabkan BBM subsidi tidak sampai kepada konsumen yang berhak, ia meminta aparat mengambil tindakan tegas sesuai aturan.

Di sisi lain, kebutuhan riil masyarakat juga dinilai perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan kuota solar bersubsidi di daerah.

Namun, menurut Jufrizan, penambahan kuota bukan satu-satunya solusi. Kebijakan tersebut harus dibarengi dengan sistem distribusi yang transparan dan pengawasan yang kuat.

"Kalau memang kebutuhan di lapangan meningkat, tentu kuotanya perlu dikaji. Tetapi jangan sampai penambahan kuota tidak dibarengi pengawasan. Yang paling penting adalah bagaimana BBM subsidi itu tepat sasaran dan tidak bocor di tengah perjalanan," jelasnya.

Ia meminta pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan secara menyeluruh, terutama terhadap sektor-sektor yang memang bergantung pada solar bersubsidi, seperti transportasi, nelayan, petani dan pelaku usaha.

Dengan pemetaan tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengetahui kebutuhan sebenarnya sekaligus mencegah terjadinya kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat.

Jangan Tunggu Antrean Mengular Baru Bertindak

LAMR Rohil berharap tim terpadu yang dibentuk nantinya tidak hanya bekerja ketika persoalan sudah mencuat ke publik. Pengawasan, kata Jufrizan, harus dilakukan secara rutin dan melibatkan lintas instansi.

"Harapan kita persoalan ini jangan hanya ditangani ketika sudah ramai atau terjadi kelangkaan. Harus ada langkah yang terencana, pengawasan rutin dan koordinasi lintas instansi, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menghadapi persoalan yang sama," ujarnya.

LAMR Rohil, lanjutnya, mendukung langkah pemerintah dalam memastikan ketersediaan dan ketepatan sasaran BBM bersubsidi.

Namun, Jufrizan menegaskan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan terkait distribusi BBM subsidi.

Menurutnya, antrean panjang bukan sekadar persoalan teknis di SPBU, tetapi dapat berdampak langsung terhadap waktu, biaya operasional dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, ia berharap pemerintah dan aparat terkait segera duduk bersama untuk mencari akar persoalan serta memastikan distribusi solar bersubsidi di Rokan Hilir berjalan transparan, tepat sasaran dan tidak membuka ruang bagi praktik penyimpangan. (*)