Beritariau.com, JAKARTA – Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan pentingnya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan membuka peluang pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu disampaikan Ahmad Yuzar usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Yuzar didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Ardi Mardiansyah. Rakornas turut dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), gubernur, bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia, perwakilan perbankan, serta pelaku usaha.

Forum nasional ini menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat pemerataan akses keuangan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memastikan layanan dan pembiayaan formal dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan posisi strategis TPAKD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan memperkuat kemitraan antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan.

Presiden juga mengingatkan bahwa kekuatan ekonomi nasional harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat, terutama melalui peningkatan pendapatan riil dan daya beli masyarakat.

“Arti sesungguhnya kesejahteraan rakyat adalah bertambahnya penghasilan riil rakyat dan daya beli yang nyata,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia demi kemakmuran masyarakat. Pemerintah juga akan terus mendorong pemberian bantuan dan insentif kredit bagi masyarakat kecil.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyerahkan bantuan kepada petani, nelayan, dan masyarakat yang berhak menerima.

Perluas Pembiayaan UMKM dan Sektor Produktif

Ahmad Yuzar mengatakan, Rakornas TPAKD menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Menurutnya, kemudahan mengakses layanan keuangan formal merupakan salah satu faktor penting untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.

“Percepatan akses keuangan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui koordinasi yang baik, kita berharap semakin banyak masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Kampar yang mendapatkan akses terhadap layanan keuangan dan pembiayaan yang mudah dijangkau, sesuai kebutuhan, serta bertanggung jawab,” kata Ahmad Yuzar.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen mendukung kebijakan nasional dalam mempercepat inklusi keuangan dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan.

Perluasan akses tersebut, lanjutnya, tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang menggunakan layanan keuangan. Program yang dijalankan juga harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama pelaku UMKM dan sektor produktif yang membutuhkan dukungan modal untuk mengembangkan usaha.

Karena itu, peran TPAKD perlu terus dioptimalkan sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mengidentifikasi hambatan akses keuangan sekaligus merumuskan program yang tepat sasaran.

Literasi Keuangan Jadi Perhatian

Selain mendorong kemudahan pembiayaan, Pemkab Kampar juga memandang peningkatan literasi keuangan sebagai bagian penting dari perluasan inklusi keuangan.

Masyarakat perlu memahami cara mengelola keuangan, memilih produk jasa keuangan formal sesuai kebutuhan, serta mengenali risiko dan menghindari praktik keuangan ilegal.

Ahmad Yuzar berharap kolaborasi dengan perbankan, lembaga jasa keuangan, dan instansi terkait dapat semakin diperkuat agar pembiayaan lebih mudah dijangkau oleh UMKM dan sektor produktif lainnya di Kabupaten Kampar.

“Harapan kita, perluasan akses keuangan tidak hanya meningkatkan angka inklusi keuangan, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. UMKM semakin berkembang, usaha masyarakat semakin kuat, dan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar,” tutupnya.

Melalui penguatan TPAKD dan sinergi berkelanjutan dengan pemerintah pusat serta lembaga jasa keuangan, Pemkab Kampar berharap pemerataan akses keuangan dapat menjadi salah satu pendorong pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (*)