Beritariau.com, JAKARTA – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar mendorong perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat ekonomi daerah, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan, serta pedagang yang membutuhkan akses pembiayaan formal.

Komitmen itu disampaikan seiring kehadiran Asmar dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Grand Ballroom Convention, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan yang turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto tersebut mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Rakornas menjadi forum koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan masyarakat.

Bupati Asmar hadir bersama Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Ira Selda Fitri, serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kepulauan Meranti, Sukri.

Bagi Kepulauan Meranti, perluasan akses keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Kemudahan memperoleh layanan perbankan dan pembiayaan diharapkan dapat membuka peluang usaha, memperkuat produktivitas, serta membantu masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa keberadaan TPAKD merupakan bagian dari upaya mendukung Asta Cita, terutama dalam pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.

Ia menjelaskan, perkembangan program TPAKD terus dipantau setiap tahun. OJK juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.

Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam Rakornas, tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69 persen. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen, melewati target inklusi keuangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.

Friderica menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, OJK, Bank Indonesia, hingga pemerintah daerah.

“Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia,” katanya.

Presiden Prabowo turut mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota pada akhir 2024. Menurutnya, pembentukan kelembagaan tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pemerataan akses keuangan di Indonesia.

“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.

Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pihak lain yang telah berkontribusi membangun kelembagaan TPAKD di berbagai daerah.

Ia menyoroti keterlibatan beragam kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat layanan keuangan, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.

“Saya juga mendapat laporan ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.

Bagi Pemkab Kepulauan Meranti, hasil Rakornas tersebut diharapkan menjadi referensi dalam memperkuat program perluasan akses keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Asmar menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi dengan OJK, perbankan, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya agar layanan keuangan serta akses pembiayaan semakin mudah dijangkau masyarakat.

“Pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi agar masyarakat Meranti semakin mudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan. Ini penting untuk mendorong usaha masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” ujar Asmar.

Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah daerah juga memandang peningkatan literasi keuangan sebagai hal penting. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang memadai agar dapat memanfaatkan layanan keuangan secara bijak, aman, dan produktif.

Melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga sektor keuangan, Pemkab Kepulauan Meranti berharap semakin banyak masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil di wilayah perdesaan, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia. (*)