Beritariau.com, Teluk Kuantan -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) kembali memperkuat langkah pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Setelah berhasil menghadirkan program Sekolah Rakyat, Pemkab Kuansing kini menyiapkan usulan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) kepada pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing, H. Muklisin, mengatakan daerahnya memiliki peluang untuk mengusulkan program tersebut karena didukung ketersediaan lahan yang dinilai memenuhi kebutuhan pembangunan kawasan pendidikan.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat pembentukan Tim Persiapan Pendirian Sekolah Nasional Terintegrasi di Teluk Kuantan, Selasa (8/9/2026).

Siapkan Lahan Sekitar 20 Hektare

Muklisin menjelaskan, pembangunan SNT membutuhkan lahan yang cukup luas, sekitar 20 hektare. Pemkab Kuansing telah mengidentifikasi salah satu lahan milik pemerintah yang dinilai strategis untuk lokasi pembangunan.

Kawasan tersebut juga direncanakan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Garuda, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), serta Komando Distrik Militer (Kodim).

“Lahan ini sangat pas untuk menjadi kompleks pendidikan. Selain mendukung pengembangan sektor pendidikan, kawasan ini juga sangat strategis untuk pengembangan Kota Teluk Kuantan ke depan,” ujar Muklisin.

Menurutnya, ketersediaan lahan menjadi salah satu tantangan utama bagi daerah yang ingin mengajukan pembangunan SNT. Karena itu, Kuansing tidak ingin melewatkan peluang yang ada.

Kuansing Diminta Manfaatkan Peluang

Pemkab Kuansing sebelumnya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau terkait rencana pengajuan SNT.

Dari hasil koordinasi tersebut, Muklisin menyebut belum banyak daerah yang mengajukan program serupa. Salah satu faktor penghambatnya adalah keterbatasan lahan yang sesuai dengan persyaratan.

“Belum banyak daerah yang mengusulkan karena keterbatasan lahan. Untuk itu, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Mumpung lahan yang dibutuhkan tersedia, Pemkab Kuansing berkomitmen untuk merebut kesempatan ini,” tegasnya.

Ia meminta tim persiapan segera bekerja untuk melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Dengan begitu, usulan dari Kuansing dapat disampaikan kepada pemerintah pusat secara lengkap dan terukur.

SD dan SMP di Desa Jake Jadi Pendukung

Kepala Dinas Pendidikan Kuansing, H. Herizon, S.Pd.SD, MM, mengatakan terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembangunan SNT.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah ketersediaan satuan pendidikan pendukung di sekitar lokasi yang diusulkan.

Herizon menyebut keberadaan SD dan SMP di Desa Jake menjadi salah satu potensi yang dapat mendukung pemenuhan persyaratan tersebut. Kedua satuan pendidikan itu berada dalam radius yang masih sesuai dengan ketentuan, yakni sekitar maksimal 2 kilometer dari rencana lokasi SNT.

“Kebetulan kita memiliki SD dan SMP di Desa Jake yang lokasinya masih dapat dijangkau dari rencana lokasi Sekolah Nasional Terintegrasi. Ini menjadi salah satu potensi yang dapat mendukung pemenuhan persyaratan,” jelas Herizon.

Integrasikan Pendidikan SMP dan SMA

Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menggabungkan jenjang SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan berkelanjutan.

Program tersebut dirancang dengan dukungan sarana dan prasarana pembelajaran modern. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat secara optimal.

Pemkab Kuansing berharap persiapan lintas perangkat daerah yang dilakukan saat ini dapat memperbesar peluang daerah mendapatkan dukungan pemerintah pusat.

Jika terealisasi, pembangunan SNT diharapkan menjadi salah satu investasi penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses pendidikan berkualitas di Kabupaten Kuantan Singingi.

Rapat pembentukan tim persiapan tersebut turut dihadiri Asisten I, Asisten II dan Asisten III Setda Kuansing, Kepala Bappedalitbang, Sekretaris BPKAD, Kepala Bagian Hukum, Kalaksa BPBD, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak), serta Kepala Dinas SosPMD. (*)