Beritariau.com, Pekanbaru -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) tetap berjalan seiring dengan prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Riau, Erisman Yahya, saat membuka Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XXIX Tahun 2026 di Gedung Student Center Universitas Riau, Selasa (8/9/2026).

Akuntan Dituntut Adaptif di Era AI

Simposium yang digelar melalui kerja sama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Universitas Riau tersebut mengangkat tema "Building Future-Ready Accountants: Driving AI-Enabled Sustainability and Integrity for Indonesia 2045".

Forum nasional ini mempertemukan akademisi, praktisi akuntansi hingga kalangan birokrasi untuk membahas tantangan dan peluang pemanfaatan AI dalam pengelolaan keuangan serta tata kelola publik.

Menurut Erisman, perkembangan teknologi membuat profesi akuntansi tidak lagi cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis dalam menyusun laporan keuangan.

"Di era digitalisasi, profesi akuntan tidak hanya dituntut mampu menyusun laporan keuangan, tetapi juga dituntut untuk adaptif, transparan, berintegritas, dan mampu membaca dinamika ekonomi secara lebih luas," ujar Erisman.

Ia menilai penggunaan AI dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan. Namun, pemanfaatannya harus tetap disertai landasan etika dan akuntabilitas yang kuat.

Hal tersebut menjadi penting karena profesi akuntansi memiliki posisi strategis dalam menyediakan data yang menjadi dasar pengambilan keputusan, baik bagi pemerintah maupun dunia usaha.

Pemerintah Juga Hadapi Transformasi Digital

Erisman mengatakan perubahan akibat perkembangan teknologi juga dirasakan langsung oleh pemerintah. Besarnya volume data dan meningkatnya tuntutan transparansi membuat proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara cepat, namun tetap dapat dipertanggungjawabkan.

"Pemerintah pun sedang menghadapi perubahan yang sama. Teknologi berkembang cepat, data semakin besar, tuntutan transparansi semakin tinggi, sementara keputusan harus dibuat semakin cepat dan tetap dapat dipertanggungjawabkan," ungkapnya.

Di lingkungan Pemprov Riau, terdapat 29.721 ASN aktif yang terdiri dari 12.601 PNS dan 17.120 PPPK.

Pengelolaan aparatur tersebut dilakukan dengan mengedepankan sistem merit yang mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Dorong Sinergi Pemerintah, Akademisi dan Profesi

Erisman menyebut Riau memiliki modal sumber daya profesional yang cukup kuat untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Riau tercatat meraih peringkat kedua nasional dalam Indeks Keinsinyuran Daerah Tahun 2026. Selain itu, terdapat 793 anggota IAI yang terdaftar hingga 31 Desember 2024, dengan 503 orang di antaranya berstatus Anggota Utama.

"Untuk itu, kami di Pemprov Riau berharap kapasitas yang telah dimiliki tersebut dapat semakin terhubung dengan kebutuhan pembangunan daerah melalui kolaborasi yang lebih erat," harap Erisman.

Ia menegaskan pemerintah membutuhkan kontribusi dunia akademik dan organisasi profesi untuk menghasilkan perspektif serta gagasan yang dapat memperkuat kebijakan daerah.

"Kami ingin ketiga kekuatan ini semakin dekat. Pemerintah ingin mendengar, belajar, dan memperoleh perspektif terbaik dari dunia akademik dan profesi agar kebijakan serta tata kelola pemerintahan juga terus berkembang," pintanya.

Riset SNA Diharapkan Berdampak bagi Pembangunan

Pemprov Riau berharap berbagai hasil penelitian dan gagasan yang lahir dalam SNA XXIX tidak berhenti pada forum akademik, tetapi dapat diterapkan untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Simposium tersebut juga diharapkan semakin memperkuat posisi Riau sebagai salah satu pusat pengembangan ilmu pengetahuan di Pulau Sumatera.

"Semoga melalui Simposium Nasional Akuntansi XXIX Tahun 2026 ini dapat dihasilkan pemikiran, riset, dan inovasi yang memberikan manfaat bagi pengembangan profesi akuntansi, pembangunan daerah, serta kemajuan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya. (*)