Beritariau.com, Tembilahan -- Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 10 tahun berturut-turut menjadi tonggak penting dalam perjalanan tata kelola pemerintahan daerah. Capaian tersebut dinilai bukan sekadar prestasi administratif, melainkan cerminan konsistensi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan profesional.

Sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian tersebut, Bupati Indragiri Hilir Herman menyerahkan penghargaan kepada Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam sebuah acara yang digelar di Pondok Indragiri, Kamis (16/7/2026).

Dalam sambutannya, Herman menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Sepuluh kali berturut-turut meraih opini WTP bukanlah sesuatu yang diperoleh secara instan. Prestasi ini lahir dari kerja sama, kedisiplinan, integritas, dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik," ujar Herman.

Ia menambahkan, penghargaan yang diberikan kepada Tim Penyusun LKPD merupakan bentuk penghormatan atas dedikasi para aparatur yang telah bekerja secara cermat dan penuh tanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar yang ditetapkan.

Bupati Herman menekankan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang harus terus dijaga melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, penguatan sistem pengawasan, serta pelayanan publik yang semakin optimal.

"Prestasi ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Yang terpenting adalah bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin baik," katanya.

Sebelumnya, Ketua Tim Penyusun LKPD sekaligus Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indragiri Hilir, Fery Irawan, menjelaskan bahwa penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025 merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, proses penyusunan laporan keuangan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah melalui koordinasi yang intensif agar laporan yang dihasilkan memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta mampu menggambarkan kondisi keuangan daerah secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kolaborasi seluruh perangkat daerah. Setiap tahapan penyusunan laporan keuangan dilakukan secara cermat agar kualitas laporan tetap terjaga sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Fery.

Raihan opini WTP untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut semakin memperkuat posisi Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah yang konsisten menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Acara penyerahan penghargaan turut dihadiri Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Budi Pamungkas, Kepala BKAD Kabupaten Indragiri Hilir Fery Irawan beserta jajaran, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Udin Syarifudin, Kabag Hukum Setda Kabupaten Indragiri Hilir, Kabid BKPSDM, serta seluruh Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.Satu Dekade Raih WTP, Bupati Herman: Bukti Komitmen Inhil Bangun Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

TEMBILAHAN – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 10 tahun berturut-turut menjadi tonggak penting dalam perjalanan tata kelola pemerintahan daerah. Capaian tersebut dinilai bukan sekadar prestasi administratif, melainkan cerminan konsistensi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan profesional.

Sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian tersebut, Bupati Indragiri Hilir Herman menyerahkan penghargaan kepada Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam sebuah acara yang digelar di Pondok Indragiri, Kamis (16/7/2026).

Dalam sambutannya, Herman menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Sepuluh kali berturut-turut meraih opini WTP bukanlah sesuatu yang diperoleh secara instan. Prestasi ini lahir dari kerja sama, kedisiplinan, integritas, dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik," ujar Herman.

Ia menambahkan, penghargaan yang diberikan kepada Tim Penyusun LKPD merupakan bentuk penghormatan atas dedikasi para aparatur yang telah bekerja secara cermat dan penuh tanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar yang ditetapkan.

Bupati Herman menekankan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang harus terus dijaga melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, penguatan sistem pengawasan, serta pelayanan publik yang semakin optimal.

"Prestasi ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Yang terpenting adalah bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin baik," katanya.

Sebelumnya, Ketua Tim Penyusun LKPD sekaligus Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indragiri Hilir, Fery Irawan, menjelaskan bahwa penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025 merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, proses penyusunan laporan keuangan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah melalui koordinasi yang intensif agar laporan yang dihasilkan memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta mampu menggambarkan kondisi keuangan daerah secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kolaborasi seluruh perangkat daerah. Setiap tahapan penyusunan laporan keuangan dilakukan secara cermat agar kualitas laporan tetap terjaga sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Fery.

Raihan opini WTP untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut semakin memperkuat posisi Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah yang konsisten menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Acara penyerahan penghargaan turut dihadiri Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Budi Pamungkas, Kepala BKAD Kabupaten Indragiri Hilir Fery Irawan beserta jajaran, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Udin Syarifudin, Kabag Hukum Setda Kabupaten Indragiri Hilir, Kabid BKPSDM, serta seluruh Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (*)