Beritariau.com, Pekanbaru – Isu pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau semakin berkembang dan menuai beragam reaksi. Menanggapi hal ini, Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final terkait kebijakan tersebut.  

Gubernur Wahid pertama kali menyinggung kemungkinan pemotongan TPP saat rembug Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Balai Serindit. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi keuangan daerah yang menghadapi potensi defisit dan tunda bayar sebesar Rp3,5 triliun, yang akan menjadi beban APBD 2025.  

"Saya bekerja ekstra untuk memetakan masalah ini. Sejak saya menjabat, saya tidur jam 3 pagi, lalu pagi harinya kembali rapat dengan OPD. Kita harus mencari solusi karena meskipun belanja 2025 sudah ditekan habis, masih ada kekurangan lebih dari Rp1 triliun," ujar Wahid.  

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menekan belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah standar Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 29 Tahun 2025. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemotongan TPP, terutama jika beban kerja pegawai berkurang akibat minimnya belanja OPD.  

Namun, dalam pernyataan terbarunya, Wahid meluruskan bahwa kebijakan pemotongan TPP belum diambil. "Minggu lalu, saat rapat koordinasi dengan OPD, saya sudah perintahkan untuk tidak ada belanja kecuali yang sangat darurat. Saya juga membentuk tim untuk memverifikasi anggaran," tegasnya saat ditemui di Mall SKA usai memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim pada Selasa (18/3/2025).  

Lebih lanjut, Wahid menjelaskan bahwa pernyataannya dalam rembug RPJMD bertujuan untuk menggambarkan kondisi tata kelola pemerintahan sebelumnya yang kurang baik dan berdampak pada keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, ASN dan OPD harus bekerja demi kemajuan daerah, bukan sekadar menjalankan proyek.  

"Saya memahami banyak ASN yang menggantungkan kebutuhan mereka pada TPP, terutama yang mengagunkan SK mereka ke bank. Jika kebijakan pemotongan TPP harus diambil, itu akan menjadi langkah terakhir. Kami masih mencari solusi untuk menyelesaikan seluruh hutang tahun ini agar kondisi stabil pada 2026 dan program pembangunan tetap berjalan," tutup Wahid. (*)