Dengarkan Suara Buruh, Izinkan Gelar Aksi

Kapolda Riau Terima Silaturahmi DPC SPSI

Kapolda Riau Irjen Iqbal, didampingi Kabid Humas Kombes Sunarto menerima silaturahmi, Imelda Samsi selaku Ketua DPC beserta Eri Talen PUK SPTI Tangkerang, Nedi Klene Ketua Unitprah C SPTI kota Pekanbaru Imelda Samsi Ketua DPC beserta Eri Talen PUK SPTI Tangkerang, Nedi Klene Ketua Unitprah C SPTI kota Pekanbaru.

Beritariau.com, Pekanbaru - Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal menyambut hangat kunjungan silaturahmi DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Pekanbaru, Jum'at (07/01/2021), di Mapolda Riau.

Diawaki Imelda Samsi selaku Ketua DPC beserta Eri Talen PUK SPTI Tangkerang, Nedi Klene Ketua Unitprah C SPTI kota Pekanbaru, kepada Kapolda memperkenalkan organisasi buruh yang dipimpinnya.

Pada pertemuan itu, Imelda Samsi berharap agar, sinergitas antara Kepolisian dan Pekerja dapat terjalin dengan baik.

Imelda juga mengungkapkan kepada Iqbal, ada beberapa keluhan para buruh setempat yang dipermainkan sejumlah pihak perusahaan.

“Banyak problema dialami para pekerja dilapangan, sering dibenturkan dengan aparat penegak hukum oleh pihak Perusahaan. Padahal, yang kita tahu, Pekerja yang tergabung di K SPSI kota Pekanbaru bekerja secara Profesional dan sesuai peraturan Pemerintah,” kata Imelda kepada Kapolda.

Imelda juga mengutarakan meminta izin, melakukan aksi damai bersama para Buruh pada Senin (10/01/2022).

Kapolda Riau pun merespon baik rencana aksi tersebut dan mengajak DPC SPSI untuk bersama menciptakan suasana kondusif di Bumi Lancang Kuning.

“Musyawarah paling utama untuk dilakukan, jika terjadi masalah di lapangan,” kata Iqbal.

Karena aksi dilakukan masih dalam Pandemi Covid-19, Kapolda menekankan, agar aksi damai tetap mematuhi protokol kesehatan, dan tidak terjadi keributan. Sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat.

“Aksi damai nanti, harus kondusif dan mematuhi protokol kesehatan,” pinta Iqbal.

Usai melakukan pertemuan, Imelda juga mengungkapkan bahwa SPSI dari Federasi SPTI memiliki ruang lingkup sudah memiliki wilayah kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Walikota (Perwako)Pekanbaru.

“Ruang lingkup organisasi buruh kami, yaitu bongkar muat. Tidak baik kiranya, jika hak Buruh dalam bekerja malah dihalangi oleh oknum tertentu,” ucap Imelda.

Sebagai serikat pekerja dan masyarakat tempatan, SPSI meminta agar beberapa perusahaan untuk dilibatkan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan.

“Berdasarkan Perwako, yaitu adanya anggaran tenaga kerja bongkar muat. Yakni SPTI dari SPSI,” tutup Imelda.***