Tegas! PP Kota Pekanbaru Tolak Ginda Burnana Ditunjuk Plt Ketua DPRD

Ketua PP Kota Pekanbaru, Iwan Pansa.

Beritariau.com, Pekanbaru - Pemuda Pancasila (PP) Kota Pekanbaru, turut memperhatikan kisruh yang terjadi di internal lembaga DPRD Kota Pekanbaru. Atas pemberhentian Hamdani, dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Pekanbaru.

Untuk diketahui kisruh yang terjadi ini telah menjadi pembicaraan publik kota Pekanbaru, dimana proses yang terjadi dinilai tidak sesuai aturan hingga terkesan dipaksakan oleh kekuatan lain yang sulit menaklukan Hamdani.

Apalagi setelah itu, ada upaya pengangkatan Ginda Burnama yang merupakan Wakil Ketua DPRD, yang dilakukan secara lisan dinilai cacat hukum. 

Merespon penunjukan Ginda Burnama ini, secara tegas MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru menyatakan menolak penunjukkannya sebagai Plt Ketua DPRD Pekanbaru.

Ketua MPC PP Pekanbaru Iwan Pansa didampingi Sekretaris MPC dan Ketua BPPH PP Pekanbaru, Suhermanto dengan lugas menyampaikan, pihaknya menyatakan menolak rencana tersebut.

"Karena penujukan Ginda Burnama ini cacat hukum, kami yang juga merupakan bahagian masyarakat kota Pekanbaru yang mempunyai hak politik, dan sebagai organisasi kemasyarakatan yang ada dikota pekanbaru, menyatakan menolak penunjukan Plt Ketua DPRD tersebut," tegas Suhermanto.

Jika tetap dilaksanakan, Suhermanto mengancam, pihaknya akan turun ke jalan melakukan aksi penolakan.

"Apabila masih dilakukan. Kalau perlu kita akan turun ke jalan menyuarakan aspirasi ini. Karena kami menilai ini sudah tidak benar dan terlalu dipaksakan menjadi sebuah dinasti di DPRD Pekanbaru," tegas Suhermanto, Rabu (3/11/2021).

Pihaknya juga menduga penunjukan Ginda Bernama ini, ada kaitannya dengan berakhirnya masa jabatan dari mertuanya yakni (Firdaus), yang akan berakhir di bulan Februari 2022 nanti.

"Ada apa ini? apa karena walikota (Firdaus) akan berakhir masa jabatan di bulan Februari 2022, yang merupakan mertua dari Ginda Burnama," kata Suhermanto.

Iwan Pansa menambahkan, jika berpatokan sesuai aturan yang ada, yakni pada PP 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi dan DPRD KAB/KOTA  pengangkatan Plt itu berdasarkan SK Gubernur, ada di pasal 43.

"Kalau ga salah, pengangkatan Plt itu berdasarkan SK Gubernur. Jadi bukan ditunjuk secara lisan, ga benar ini. Kita juga ngak mau masyarakat kota Pekanbaru dikorbankan karena hanya kepentingan keluarga mereka saja," ungkap Iwan P.

"Bagaimana nasib masyarakat kota pekanbaru kalau yang menjalankan pemerintahan seperti dinasti begini?," tutup Iwan.***