Palu Hakim Penentu Langkah Sikat Koruptor BRK

Aroma 'ne bis in idem' tercium di Kasus Fee Asuransi di Bank Riau Kepri, Publik: Waspada pak Hakim!

SUASANA SIDANG - Layar Monitor Situasi Sidang Kasus Suap Tindak Pidana Perbankan Dengan 3 Terdakwa Mantan Pimpinan Cabang PT Bank Riau Kepri | Beritariau.com 2021

Beritariau.com, Pekanbaru - Fakta Sidang Kasus Tindak Pidana Perbankan terhadap 3 (Tiga) mantan Pimpinan Cabang (Pinca) Bank Riau Kepri (BRK) sebagai terdakwa penerima Kick Back Fee Asuransi Kredit Konsumer di Pengadilan Negeri Pekanbaru membuka tabir bahwa kasus tersebut adalah Tindak Pidana Korupsi.

Mencermati fakta-fakta selama sidang bergulir, Koalisi Publik Bersihkan Bank Riau Kepri dari Jaga Adhyaksa, Ormas Pemuda Tri Karya dan Barisan Muda Pekanbaru (BMP), menyimpulkan bahwa, proses hukum dalam kasus ini sarat ketidakwajaran.

"Sejak awal kita curiga kenapa pakai Tindak Pidana Perbankan. Hakim juga demikian, sudah curiga di sidang awal. Kita pun pantau terus. Hingga detik ini, ternyata bukti adanya pelanggaran administratif, sebagai dasar membuktikan adanya pelanggaran hukum pidana tidak pernah kita lihat. Karena ketiganya tidak membuat kebijakan apapun. Hanya terima duit tak resmi. Mereka (3 Terdakwa) mengaku kok, katanya semua Pinca terima uang itu juga bahkan Pimpinan mereka. Dan, si pemberi juga mengaku tak hanya memberi ke 3 terdakwa tapi ke puluhan pejabat. Setahu saya, di Tipibank, hadirkan dahulu pelanggaran administratifnya (kebijakan yang dikeluarkan 3 terdakwa yang membuat Bank dirugikan, red), baru pidananya dibuktikan di Pengadilan. Justru yang dibahas di hadapan Hakim, ini Pelanggaran Etik atau Pidana," ungkap Ketua Umum Ormas Pemuda Tri Karya (Petir) Jackson, dalam bincang-bincang bersama Koalisi, Rabu (06/10/21) malam.

Dikatakan Jackson, ketidakwajaran ini terlihat jelas. Antara lain; para terdakwa dengan jantan mengakui mereka menerima suap Fee Asuransi secara tidak resmi. Mereka tidak berkilah. Karena, menurut mereka tanpa diminta sekalipun fee tersebut pasti diberikan pihak perusahaan pialang PT Global Risk Management (GRM). Kemudian pihak pialang pun mengaku memberi suap ke puluhan pejabat lainnya.

"Sejak awal kami sepakat dengan hakim, asal Jaksa bisa membuktikan pidananya. Namun ternyata, sidang ini menurut kami hanya membahas ini kode etik atau pidana. Tak bisa ditutupi lagi, dari sidang ini publik akhirnya curiga. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pun hanya diam melihat ada perusahaan Pialang kerjanya hanya bagi-bagi fee. Sampai sekarang, melihat fakta sidang, kenapa OJK tak laporkan PT GRM atau minimal mencabut izinnya?," katanya.

Hakim Harus Pertimbangkan Ne Bis In Idem

Mencermati kuatnya fakta perbuatan suap korupsi dalam persidangan, Direktur Eksekutif Jaga Adhyaksa, David Sitorus SH MH, meminta hakim memperhatikan seksama asas Ne Bis In Idem, dimana terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya.

Artinya, menurut David, putusan Hakim jangan sampai membuat fakta kejahatan yang lebih besar, yaitu Korupsi, yang sudah terungkap di persidangan, tidak diadili.

"Hakim wajib memperhatikan asas Ne Bis In Idem dalam memutus perkara ini. 3 orang ini didakwa perbuatan pidana perbankan. Tapi fakta sidang, justru adu argumen antara pelanggaran etik atau pidana perbankan yang terlihat. Fakta tentang, dokumen, keterangan saksi dan alat bukti lainnya tentang adanya puluhan Pinca yang ikut terima suap, Pemberi suap mengaku memberikan ke puluhan Pinca dan mengaku diperintah memberi suap dan lainnnya, sudah diketahui oleh Majelis. Tidak mungkin fakta ini dibuang begitu saja oleh Hakim. Fakta ini semua suci dan murni. Perbuatan mereka ini adalah menerima suap dan ketiganya sudah mengaku dan telah menjadi Whistle Blower. Tercium sudah, selanjutnya Hakim harus waspadai dugaan skenario ne bis in idem ini. Publik menunggu Putusan yang pro Hukum dan Keadilan. Jangan sampai para aktor dibalik kasus Korupsi Suap Fee Asuransi ini dilindungi asas Ne Bis In Idem melalui Putusan Hakim," kata David.

Minta Jaksa Agung Evaluasi Kajati Riau

Secara tegas, David juga meminta Jaksa Agung mengevaluasi Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau yang dinilai berpotensi melepaskan sejumlah perbuatan korupsi di Bank Pemerintah.

"Fakta puluhan orang menerima suap di Bank Pemerintah itu sudah dipertontonkan ke publik dalam sidang, kenapa sejak awal Kajati tidak merubah pasal dan berkas menjadi korupsi? Padahal, kejahatan Tipikor nya lebih jelas. Jaksa Agung harus mengevaluasi Kajati Riau selaku atasan tertinggi Penuntut Umum, kenapa memberikan pasal Tipibank. Jaksa terima berkas pasti tahu, jika Tipibank ini lolos di Peradklan, maka, perbuatan Kejahatan Korupsi, Penerima Suap dan Pemberi Suap, akan melenggang bebas. Kerugian Negara, Daerah dan Masyarakat tidak bisa dipulihkan," kata David.

Sebab, berdasarkan keterangan para saksi di sidang, kata David, ada dugaan persekongkolan antara BRK sendiri dengan perusahaan pialang PT Global Risk Management (GRM). Persekongkolan tersebut diduga diciptakan secara sistemik, bukti mens rea kolusi untuk memperkaya diri dan merugikan potensi pendapatan keuangan negara.

"Dugaan persekongkolan sistemik tentunya melibatkan otoritas pengambil kebijakan pada jajaran direksi BRK dan GRM. Disitu mens rea nya. Jaksa harusnya mengejar ini," katanya.

Dilanjutkannya, dalam Peraturan OJK jelas mengatur bahwa Bank berhak mendapatkan Fee Based Income alias Fee Resmi Bank maksimal 20 persen. Ternyata, perjanjian Bank BUMD ini hanya dapat 10 persen. Di persidangan terungkap dari pihak pialang, masing-masing Pinca dapat 10 persen lagi secara tidak resmi.

"Simpel saja, Fee Resmi Bank dari pialang disusun rapi melalui kontrak cuma 10 persen. Padahal, bisa 20 persen. Ternyata, ada aliran suap ke masing-masing Pinca 10 persen secara tak resmi. Pemberi Suap sudah mengaku. Kok yang diseret cuma 3 Pinca. Ini jelas perbuatan korupsi merugikan daerah dengan modus sistem itu dibuat agar para Pinca dapat menerima Kick Back yang lebih besar. Pada prinsipnya, Kick Back tidak diperbolehkan dalam Bank Milik Daerah, yang mengelola keuangan daerah yang dipisahkan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebagai pemilik saham. BUMD tentu harus terbebas dari perilaku korup dalam kewenangan yang dimilikinya," sebutnya.

Dengan adanya pengaturan Kick Back, kata David, maka memperkecil potensi keuntungan perusahaan Bank Daerah. Dimana, keuntungan itu mempengaruhi bagi hasil (deviden) kepada Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kurangnya potensi Deviden itu lah, menurut David sebagai kerugian negara.

Di sisi lain, sebutnya, Kick Back asuransi telah membebani bunga kredit nasabah. Dengan adanya Kick Back asuransi kredit, nasabah dibebani bunga yang lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan, Kick Back telah merugikan keuangan negara dan nasabah.

"Nah, disini lah, sebagai Pengacara Negara, Kajati Riau, sekaligus sebagai atasan Penuntut di Riau, bisa melihat adanya potensi kerugian Negara dalam hal ini Daerah dan Masyarakat. Begini, berkas pelimpahan apa pun yang masuk ke kantor Jaksa, mau dari penyidik Polri atau penyidik PPNS instansi dab lainnya, jika ada keuangan Negara, Daerah dan Masyarakat dirugikan, apalagi didorong fakta ada suap menyuap BUMD, harusnya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah extraordinary crime yang harus diseret ke Pengadilan Tipikor, meskipun Tipibank ini Lex Specialis. Petunjuk Jaksa lah penentu sebelum P21," bebernya.

Dilanjutkan David, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Almarhum Artidjo Alkostar pernah mengatakan, 'Tindakan Pelaku Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime, menimbulkan iklim sosial predatory society atau masyarakat saling memangsa, karena tidak menghormati hukum dan kehilangan komitmen bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam kondisi yang demikian akan memunculkan ketidakpercayaan terhadap otoritas kekuasaan negara'.

"Tak ada alasan berdalih ke penyidik atau yang lain, Jaksa lah di garda terakhir menentukan membela Hukum Negara mana yang sebenarnua dilanggar, dalam hal ini, publik menilai Tindak Pidana Korupsi lah perbuatan itu. Kerugian keuangan Negara, Daerah dan Masyarakat harus menjadi prioritas untuk diproteksi disini," tegasnya.

Menurut David, kasus BRK ini menjadi isu nasional khususnya di kalangan Pengacara Negara yaitu Kejaksaan, Dunia Perbankan dan khususnya Penegakan Hukum Korupsi.

"Kita minta Kejagung dan Kejati-Kejati di Indonesia mencermati kasus ini. Kita akan dorong Jaksa Agung mengambil hak diskresinya agar kasus ini jadi Atensi khusus. Karena di Kejagung saya lihat, kasus seperti ini diseret ke Tipikor. Kok Kejati Riau justru tak mempedomani Kejagung?," katanya lagi.

Korupsi di BRK Terancam Lolos Dari Jerat Hukum

Pemidanaan dalam kasus Kick Back dengan hanya menjerat tiga pimpinan cabang, lanjut David, diduga kuat terkesan seperti melokalisir itu menjadi kejahatan perbankan. Dengan demikian, tindak pidana Korupsi akan lepas dari jerat hukum.

"Majelis jangan sampai terjebak salah memutus dan memperhatikan asas Ne Bis In Idem. Melihat fakta korupsi di depannya, sebaiknya dalam putusannya Majelis Hakim memberikan sikap jelas atas perbuatan korupsi agar dihadirkan kembali ke hadapannya di Peradilan Tipikor.  Perbuatan pidana lebih besar harus dituntut ke muka hukum. Jangan tumbalkan 3 terdakwa ini, korupsi harus diberantas," papar David lagi.

Hakim PN Pekanbaru, katanya, mesti mencermati fenomena hukum ini. Pengungkapan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) harus lebih diutamakan daripada tindak pidana perbankan yang seakan mengesankan Kick Back asuransi kredit berimbas hanya terbatas terhadap BRK sendiri.

"Bahkan tindak pidana perbankan ini tidak menyentuh perusahaan pialang itu. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Majelis Hakim memandang perbuatan pelanggaran sah terjadi sebagai perbuatan korupsi. Majelis hakim mesti mendukung pemberantasan korupsi melalui putusannya," sebutnya.

"Integritas Majelis Hakim diuji. Harapan publik saat ini ditumpangkan kepada palu Majelis Hakim agar wibawa penegakan hukum ditegakkan. Yang Mulia Hakim wajib Waspada atas kasus ini. Komisi Yudisial bisa jadi ikut mengawal putusan ini. Meminjam kalimat Mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Alm Artidjo Alkostas, 'Kebenaran milik semua orang, sehingga tidak pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia ada orang yang mampu memonopoli kebenaran. Dalam upaya mencapai kebenaran, penegak hukum selalu dituntut untuk mengasah kepekaan nuraninya, agar memenuhi capaian tertinggi (do the best don’t feel to be the best)' ," tutup David.

Sementara itu, Pimpinan Ormas Barisan Muda Pekanbaru (BMP), Singgih, melihat putusan Majelis Hakim menjadi titik tolak penegakan Hukum korupsi di Bank Milik Pemerintah.

"Koalisi Publik ini akan mengawal. Publik sudah mengetahui ini perbuatan korupsi. Asas Ne Bis In Idem ini harus benar dipertimbangkan Hakim, jika tidak, kasus korupsinya akan lolos. Karena, apapun fakta korupsi yang dipertontonkan dipersidangan itu, mungkin akan jadi isapan jempol jika 3 Pinca itu ternyata hanya jadi tumbal. Akan kita kawal. Sebab, kita dapat info, puluhan oknum Pinca yang menerima suap itu malah menempati posisi-posisi strategis, OJK pun hanya diam," ucapnya.

Seperti diketahui, sebanyak 3 (tiga) orang Pimpinan Cabang BRK diadili didakwa menerima fee asuransi PT Jamkrida melalui PT Global Risk Management selaku Pialang.

Adapun ketiga Pimpinan Cabang (Pinca) BRK tersebut, yakni; Pemimpin BRK Cabang Pembantu Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Nur Cahya Agung Nugraha, Pemimpin BRK Cabang Tembilahan Mayjafry, serta Pemimpin BRK Cabang Pembantu Senapelan Hefrizal.

Perkara ini berawal dari Surat Edaran Direksi BRK Nomor: 023/SE/2019, tanggal 9 September 2019. Bahwa didalam Surat Edaran dimaksud, yakni pada huruf D. BIAYA, mengatur:  Biaya premi asuransi yang berbunyi; “Debitur dikenakan biaya  premi asursansi/penjaminan sesuai tarif yang diberlakukan perusahaan asuransi".

Kemudian, pada November 2017 jajaran Direksi BRK melakukan seleksi kemudian menunjuk dan menetapkan   4 (empat) Perusahaan Pialang Asuransi alias Broker, yaitu: PT Global  Risk  Management (GRM), PT Adonai Pialang Asuransi (APA), PT Brocade Insurance Broker (BIB) dan PT Proteksi Jaya Mandiri (PJM).

Keempat Broker ini memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk pengelolaan pembiayaan asuransi pada Nasabah yang meminjam uang melalui Kredit Aneka Guna (KAG) di Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai di BRK.

Kepada PT GRM, awalnya BRK membebaskan PT GRM untuk memilih melakukan Perjanjian Kerjasama tertulis, dengan 4 Perusahaan  Asuransi yang akan mengelola Cover resiko Nasabah, yaitu Perusahaan Asuransi: PT Askrida, PT Askrindo, PT Jamkrida Riau dan PT Jasindo.

Namun pada bulan Oktober 2018,  manajemen BRK mengeluarkan kebijakan bahwa, satu Perusahaan  Pialang Asuransi (Broker), hanya boleh bekerjasama dengan satu Perusahaan Asuransi, maka PT GRM pun memilih PT Jamkrida Riau.

Setiap bulan, ke rekening PT GRM yang ada di Cabang Utama BRK Pekanbaru, masuk Dana premi asuransi yang diperoleh dari pendebetan di Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai BRK.

Jumlah pendebetannya, sesuai dengan tarif premi asuransi yang wajib dikeluarkan Nasabah, dikalikan dengan jumlah Nasabah yang disetujui permohonanan kreditnya dalam satu bulannya.

Dari total pemasukan itu, PT GRM menyetor sebesar 65 persennya ke rekening PT Jamkrida Riau sebagai Imbalan Jasa Penjaminan (IJP).

Dan dari sisa 35 persen, sesuai Perjanjian Kerja Sama dengan BRK, PT GRM menyetorkan sebesar 10 persen ke BRK sebagai kewajiban bernama Fee Based Income (Pendapatan sah Bank, red) yang di debet pada setiap akhir bulan, oleh Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai BRK, segera setelah adanya pemberitahuan pendebetan pertama  tadi.

Ternyata terungkap, sebagian Kepala Cabang menerima suap kompak masing-masing 10 persen lagi untuk Pribadi selain Fee Based Incomed  dari total Premi yang dibayarkan tiap bulan. Saat ini, baru 3 Pimpinan di BRK yang terungkap.

Atas perbuatan ini, ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)