Beritariau.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota mempercepat proses verifikasi dan validasi (verval) pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Untuk mendukung proses tersebut, Kementerian Koperasi mengalokasikan anggaran dekonsentrasi sebesar Rp3,79 miliar bagi 12 kabupaten dan kota di Riau.

Percepatan ini dibahas dalam Rapat Penyerahan Alokasi Anggaran Dukungan Verifikasi dan Validasi serta Penguatan Tugas dan Fungsi Project Manager Officer (PMO) KDKMP Provinsi Riau Tahun 2026, Jumat (9/10/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung percepatan pembangunan KDKMP, salah satunya melalui penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas koperasi.

Dukungan lahan tersebut dapat diberikan melalui skema pinjam pakai, hibah, maupun bentuk lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemprov dan pemerintah kabupaten kota konsen memberikan dukungan secara maksimal, salah satunya dengan ketersediaan lahan. Baik pinjam pakai, hibah dan bentuk lainnya, dengan begitu terjadilah percepatan pembangunan,” kata Syahrial.

Selain menyiapkan dukungan pembangunan, Pemprov Riau juga telah membentuk tim verifikasi dan validasi di seluruh kabupaten dan kota. Tim tersebut bertugas memeriksa kelengkapan administrasi sekaligus memastikan kondisi fisik bangunan KDKMP sesuai dengan data yang dilaporkan.

Syahrial mengungkapkan, dari 416 bangunan KDKMP yang dilaporkan telah selesai 100 persen, baru 114 bangunan yang tercatat menjalani proses verifikasi dan validasi.

“Kita sudah membentuk secara lengkap tim verifikasi dan validasi kabupaten kota se-Provinsi Riau. Dari 416 bangunan yang sudah selesai 100 persen, baru terdata 114 yang sudah verval. Dari seluruh proses verifikasi dan validasi ini nantinya akan masuk ke dalam sistem secara nasional, namanya SimKopdes. Dari sana kita bisa melihat semua progresnya,” ungkapnya.

Melalui proses tersebut, pemerintah berharap data pembangunan KDKMP di Riau dapat terverifikasi dan tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SimKopdes), sehingga perkembangan pembangunan dapat dipantau secara nasional.

Untuk mempercepat pekerjaan tim di daerah, Kementerian Koperasi mengalokasikan anggaran dekonsentrasi dengan total Rp3.796.980.000. Kabupaten Kampar menerima alokasi terbesar, yakni Rp787.132.000.

Syahrial mengapresiasi dukungan anggaran tersebut karena dapat membantu pemerintah daerah mempercepat proses verifikasi dan validasi, terutama di tengah keterbatasan fiskal.

“Alhamdulillah, di tengah kondisi fiskal kita dalam upaya percepatan ini, Kementerian memberikan dukungan anggaran untuk proses ini agar lebih cepat,” pungkasnya.

Berikut rincian alokasi anggaran dekonsentrasi untuk kabupaten dan kota di Provinsi Riau:
- Kabupaten Kampar: Rp787.132.000
- Kabupaten Rokan Hulu: Rp436.680.000
- Kabupaten Siak: Rp427.712.000
- Kabupaten Rokan Hilir: Rp409.776.000
- Kabupaten Indragiri Hulu: Rp355.968.000
- Kabupaten Bengkalis: Rp338.032.000
- Kabupaten Indragiri Hilir: Rp221.448.000
- Kabupaten Kuantan Singingi: Rp194.544.000
- Kota Dumai: Rp176.608.000
- Kabupaten Pelalawan: Rp176.608.000
- Kota Pekanbaru: Rp158.672.000
- Kabupaten Kepulauan Meranti: Rp113.800.000

Pemprov Riau berharap dukungan anggaran dan kerja tim verifikasi di seluruh daerah dapat mempercepat pendataan serta memastikan pembangunan KDKMP berjalan sesuai ketentuan. Percepatan verval menjadi salah satu tahapan penting agar progres pembangunan koperasi dapat terpantau dan program tersebut segera memberikan manfaat bagi masyarakat desa dan kelurahan. (*)