Beritariau.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau memperkuat koordinasi untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan, mulai dari konflik di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), persoalan yang berkaitan dengan PHR, hingga sertifikasi tanah yang belum tuntas.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, Nurus Sholichin, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Riau, Kamis (8/10/2026).

Pertemuan itu menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPN dalam menangani persoalan pertanahan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.

SF Hariyanto menegaskan, penyelesaian persoalan pertanahan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, BPN, serta instansi terkait agar setiap persoalan dapat ditangani sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

"Pemerintah Provinsi Riau tentu siap berkoordinasi dengan BPN untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan yang ada di daerah. Kita perlu duduk bersama dan mencari solusi yang terbaik, sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan secara baik dan memberikan kepastian bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut SF Hariyanto, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menginventarisasi dan memetakan persoalan pertanahan berdasarkan kondisi di masing-masing wilayah. Dengan pemetaan yang jelas, pemerintah dapat mengidentifikasi akar masalah, menentukan kewenangan setiap pihak, serta merumuskan langkah penyelesaian yang tepat.

"Kita ingin persoalan yang ada dapat dipetakan dengan jelas, mana yang menjadi kewenangan masing-masing pihak dan bagaimana langkah penyelesaiannya. Yang paling penting adalah komunikasi dan koordinasi terus dilakukan agar persoalan pertanahan ini tidak berlarut-larut," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Riau, Nurus Sholichin, mengatakan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi salah satu langkah penting yang dilakukannya setelah menjabat sebagai pimpinan baru di lingkungan BPN Riau.

Ia menjelaskan, meskipun BPN merupakan instansi vertikal, sebagian besar pelaksanaan tugas di lapangan berkaitan langsung dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Karena itu, dukungan serta komunikasi lintas instansi diperlukan untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan pertanahan.

"Saya hadir di sini karena kebetulan saya sebagai Kakanwil baru, sehingga saya harus berkoordinasi dengan Pak Gubernur. BPN memang instansi vertikal, tetapi secara nyata sekitar 90 sampai 95 persen pekerjaan kami di lapangan berkaitan dengan masyarakat dan daerah," tuturnya.

Nurus mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari sejumlah persoalan pertanahan di Riau yang memerlukan perhatian, termasuk konflik di kawasan TNTN, persoalan yang berkaitan dengan PHR, serta sertifikasi tanah yang belum selesai.

Menurutnya, setiap persoalan perlu ditelaah secara cermat untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan menentukan mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami sebelum menghadap Pak Gubernur memang mempelajari permasalahan-permasalahan dan konflik-konflik yang ada di Riau, salah satunya konflik TNTN, kemudian PHR dan permasalahan lainnya. Termasuk sertifikasi yang belum selesai, nanti kita lihat permasalahannya ada di mana dan kita selesaikan bersama," jelasnya.

Ia berharap koordinasi yang telah terbangun dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama yang lebih intensif dengan Pemprov Riau dan perangkat daerah terkait, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sinergi tersebut diharapkan mampu memperjelas pembagian kewenangan, mengurai kendala administrasi maupun teknis, serta mendorong penyelesaian persoalan pertanahan secara terarah.

"Tanggapan kami positif dan harapan kami selalu ada dukungan dari Pak Gubernur, kemudian dari Kadis BPKAD. Kita harus kerja bersama dan berkoordinasi, intinya adalah bagaimana persoalan-persoalan yang ada ini dapat kita selesaikan secara bersama," pungkasnya. (*)