Perusahaan Perusak Hutan didukung Pemda

Soal Hutan, Mabes Polri "warning" para Bupati di Riau, Kabareskrim: Pemda Rohul Hati-hati !

Ilustrasi | Beritariau.com 2014

Beritariau.com, Pekanbaru - Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Suardi Alius menyesalkan sikap para kepala daerah di Provinsi Riau atas maraknya perambahan hutan dan pembakaran yang dilakukan sejumlah perusahaan secara liar. Ia pun tak segan-segan menyindir kasus di Rokan Hulu (Rohul).

Sebab, perambahan hutan ini, malah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, di sejumlah kabupaten yang ada di Riau, yakni Bupati.

"Kita sudah data, terkait masalah lahan hutan lindung, justru ada kita temukan yang dilegitimasi pemerintah daerah setempat," ujar Suardi, saat mendampingi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) RI, Siti Nurbaya, dalam kunjungan kerjanya, di Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Selasa (18/11/14).

Suardi pun menegaskan, jajarannya tak akan segan-segan menindak para pihak yang terlibat dalam masalah ini. Ia meminta Polda Riau, bergerak cepat melakukan pengusutan.

"Untuk itu, Polda Riau diminta agar segera dapat mengambil tindakan hukum terkait hal ini," ketusnya.

Bahkan menurut Suardi, perkara legalitas yang diberikan Pemda setempat kepada perusahaan yang menjarah hutan dan merugikan negara itu, ternyata sudah masuk ke Mabes Polri. Salah satunya, kasus perampasan hutan di kabupaten Rohul.

"Seperti contohnya di kabupaten Rohul, terdapat perusahaan yang melakukan penyerobotan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dialih fungsikan tanpa mengantongi izin lengkap setingkat Kementerian Kehutanan," cetus Suardi.

Dalam kasus itu, Mabes Polri mengendus adanya peranan pemerintah daerah dalam melegalitaskan penguasaannya, tanpa melewati izin setingkat Kemenhut.

Menurutnya, keberanian para perusahaan itu, karena dapat dukungan legitimasi oleh Pemerintah Daerah setempat.

"Kita minta agar perusahaan mengikuti aturan yang berlaku. Kita minta segera diselesaikan, tegakkan hukum, jika terbukti beri sanksi kepada perusahaan dan Pemda setempat yang terlibat," tegas Jenderal Bintang tiga itu. [Pan]