Kasus Jembatan Siak III, Jaksa dan Polisi Kompak "Tutup Mata"

Ilustrasi | Beritariau.com 2014

Beritariau.com, Pekanbaru - Meski sudah menelan biaya sedikitnya Rp135 Milyar dari uang negara, namun Jembatan Siak III Pekanbaru rusak dan tak bisa digunakan pengendara sejak Desember 2013 hingga saat ini.

Jembatan yang diresmikan sejak 2 tahun lalu sebelum dinyatakan ditutup oleh pemerintah propinsi Riau itu, diyakini oleh polisi dan jaksa, belum ditemukan unsur korupsi.

"Memang belum ada dilakukan penyelidikan terkait jembatan Siak III. Namun tak menutup kemungkinan untuk kedepannya dilakukan penyelidikan terkait itu," ujar Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Riau, Mukhzan, Selasa (18/11/14).

Selain pihak kejaksaan, Polda Riau juga mengaku melakukan hal yang sama. Meski jembatan yang diresmikan pada 3 Desember 2011 itu, sudah nyata terdapat kesalahan konstruksi yang mengakibatkan bengkoknya tiang penyanggah.

Sehingga menyurutkan kebahagiaan warga Pekanbaru dan Rumbai yang mengharapkan jembatan itu dalam membantu mobilisasi dan transportasi menggerakkan perekonomian warga.

"Kita juga belum melakukan penyelidikan terkait jembatan Siak III itu," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Yohanes Widodo.

Bahkan, Pejabat yang mengurus jembatan kini gagal itu, malah jadi Walikota pula. Memang Indonesia Hebat. Firdaus yang saat jembatan ini hendak dibangun menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU), yang sempat berkoar bahwa jembatan itu tahan selama puluhan tahun.

Bahkan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau yang hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari jembatan itu, malah lebih memilih menyelidiki kasus jembatan Padamaran di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang jaraknya hampir 7 jam bila ditempuh dengan kendaraan. Meski jembatan Padamaran masih kokoh untuk digunakan sejak diresmikan.

"Kejaksaan dan kepolisian serta BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) jangan diam saja, minta keterangan dong dari kontraktor dan dinas yang melaksanakan pembangunan jembatan itu, kita juga tidak mau menduga-duga ada korupsi dalam pembangunan jembatan itu," ujar Hadi warga Rumbai, beberapa hari lalu.

Hadi dan warga lainnya kecewa dengan pekerjaan pemerintah Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang saat itu adalah Firdaus ST MT selaku Kadis PU Riau, saat ini menjadi Walikota Pekanbaru. Harapan kampungnya supaya lebih modern pun sirna.

"Kami juga heran melihat Kejaksaan dan BPKP ini, kok seperti kompak bungkam semua, tutup mata melihat kondisi jembatan yang semakin parah itu, sepertinya harus KPK yang ke Riau," ketus Dodi, warga lainnya.

Sementara itu, pengamat Hukum Administrasi Negara, Mexsasai Indra SH MH, mengatakan, jembatan itu sudah tampak nyata tak bisa dipakai. Namun, tak juga boleh menduga ada penyimpangan tanpa disertai bukti serta keterangan saksi dan ahli.

Menurutnya, sebagai institusi penegak hukum, baik pihak Kejati Riau, Polda Riau, maupun auditor dalam hal ini Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanpa diberi aba-aba harus memeriksa adanya kemungkinan penyelewangan terhadap anggaran pembangunan jembatan itu.

"Saya rasa, BPKP selaku auditor sudah seharusnya menjalankan fungsinya. Kejaksaan juga meski memanggil pihak pelaksana pembangunan jembatan itu, biar masyarakat tahu, penggunaan uang negara untuk jembatan itu sudah benar atau tidak," ujar Mexsasai.

Sebab, kata Mexsasai, dalam persepsi hukum tak hanya melihat kondisi pembangunan untuk menentukan ada penyimpangan atau tidak. Karena, butuh keterangan saksi dan bukti-bukti, karena itu baik konsultan pengawas proyek maupun kontraktornya serta Dinas Pekerjaan Umum, meski dimintai keterangannya.

"Jembatan itu kan pakai uang negara, tentu pertanggungjawabannya harus jelas, ya jelaskan lah kepada masyarakat kemana aja uang itu digunakan, kok malah tiang jembatannya bengkok," ketusnya.

Saat ini, jembatan Siak 3 itu tinggal kenangan. Dibangun pada masa Firdaus MT yang menjabat sebagai Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau saat itu, menjadi penguasa Pekanbaru selaku Walikota Pekanbaru saat ini belum juga dimintai keterangannya.

Bahkan, jembatan yang diresmikan 3 Desember 2011 oleh mantan Gubernur Riau Rusli Zainal itu, hanya berjalan 2 tahun, sebab pada Desember 2013, jembatan itu dinyatakan ditutup karena membahayakan pengendara. [Pan]

Tags :# korupsi