Saiman: Bukti Manipulasi Pembangunan

FGD MPC PP Pekanbaru Bongkar Aroma tak Sedap di Perkantoran Tenayan Raya

Penulis : admin | Kamis, 16 Januari 2020 - 17:55 WIB

FOCUS GROUP DISCUSSION Ditaja MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru Menyoroti Pembangunan Perkantoran Tenayan Raya | Istimewa

Beritariau.com, Pekanbaru - Proyek Megah Kantor Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang menghabiskan anggaran Rp1 Trilyun lebih yang tak kunjung berfungsi secara utuh sejak mulai dikerjakan tahun 2015 lalu, dinilai sebagai bukti Manipulasi Pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Daerah Pekanbaru. Aroma tak sedap proyek ini mulai terbongkar.

"Dari seluruh pendapat di forum diskusi ini, saya menyimpulkan bahwa Pemimpin Kota ini telah memanipulasi Pembangunan. Ternyata, tak satu pun dari ratusan orang di ruangan ini setuju pembangunan kantor itu, yang tidak ada hubungannya dengan konsep Smart City," ungkap Pengamat Kebijakan Publik Saiman Pakpahan, S.IP, M.Si di penutup diskusi.

Hal tersebut disampaikannya sebagai Narasumber acara Focus Group Discussion (FGD) PP bertajuk 'Sudah Benarkah Proyek Multiyears Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru (Pemko) Pekanbaru di Tenayan Raya?', yang ditaja Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Pekanbaru dan Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) PP Pekanbaru di salah satu Hotel di Pekanbaru, Kamis (16/01/20) pagi.

Saiman curiga, Ia mempertanyakan komunikasi politik apa yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dalam membuat keputusan membangun Kantor dengan dana besar dibandingkan pembangunan yang lebih menyentuh rakyat seperti jalan berlubang, drainase dan masalah sampah.

Ditempat yang sama, Pengamat Tata Ruang Ir Mardianto Manaan MT, mempertanyakan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah mana yang dipakai Pemko untuk membangun kantor tersebut. Secara akademik, Ia pun meragukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Lingkungan proyek tersebut.

"Perda RTRW yang mana yang dipakai? Apa sudah ada yang baru? Sebagai pemerintah harusnya memberi contoh yang baik, kalau membangun ya pakai aturan yang berlaku, bukan aturan yang belum disahkan. Kalaupun IMB dan Izin Lingkungan Kantor itu ada, secara akademis saya meragukan proses penerbitannya," papar Mardianto.

Kalau alasan pemerataan pembangunan, lanjut Mardianto, pembangunan Kantor itu kenapa harus ke Tenayan. "Presiden saja memindahkan Ibukota Negara ke Tengah Indonesia, di Kalimantan untuk pemerataan. Ini kok malah ke Pinggir (Tenayan). Jangan lah kita punggungi Sungai Siak ini lagi. Bayangkan begitu jauhnya orang dari Panam ke Tenayan berurursan," ucapnya dihadapan Forum.

Tanggapan tajam juga muncul dari Forum Indonesia Untuk Transparansi (FITRA) Riau, Taufik, yang memaparkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJPMD) Pekanbaru, ternyata Pembangunan Kantor di Tenayan Raya bukan prioritas. FITRA juga menilai, Transparansi Pemko Pekanbaru sangat rendah.

"Ternyata tidak (Prioritas) di RPJMD dan Konsep Smart City itu kan mendorong pelayanan publik lebih mudah dan cepat baik melalui teknologi, aplikasi dan lainnya. Kantor megah bukan bagian dari Smart City. Tak hanya itu, mendapatkan dokumen publik termasuk anggaran di Pemko ini tidak bisa. Kami terpaksa harus ke Jakarta mengakses dokumen Pemko," kata Taufik.

Taufik menilai pembangunan Kantor tersebut sangat dipaksakan melihat kondisi keuangan daerah yang tidak mencukupi. "Tahun 2016 lalu mereka (Pemko) sempat menghentikan pembangunan itu dengan alasan tidak cukup dana. Nah, kalau dana tak cukup dana kenapa dianggarkan lagi," sebutnya.

Sementara Alhul Fadli dari Walhi Riau menilai Pembangunan Perkantoran Pemko di Tenayan dengan alasan pemerataan sangat mencurigakan. Pasalnya, justru yang dikembangkan di sebelah Perkantoran tersebut adalah Industri.

"Kok bangun kantor disamping kawasan industri. Disitu ada Pembangkit Listrik memakai Batu Bara. Kita sama-sama tahu dampak lingkungan dari Industri ini. Dari aspek lingkungan saja sudah sangat aneh," ujar Pendiri Riau Corruption Trial ini.

Fadli menghimbau agar diskusi seputar Kantor Megah ini semakin diperlebar agar membuka kesadaran masyarakat.

Sementara itu, Penggiat Media, Roy, memaparkan bahwa para Jurnalis mungkin sudah letih mempertanyakan kapan Perkantoran itu efektif. Ia memaparkan, begitu dahsyatnya uang rakyat dipakai membangun Perkantoran itu dibandingkan solusi banjir, jalan dan sampah.

Tapi sayangnya, sambungnya, sedikit sekali narasumber di Kota Pekanbaru ini mau berkomentar soal itu.

"Memang capek, tapi wajib lah ditanya kapan selesainya. Kepada media di bulan Juni 2017 lalu, Walikota berjanji Kantor itu pasti selesai akhir tahun 2017 dan Pegawai siap Pindah. Tapi nyatanya gimana? Justu berita yang muncul dari Kantor itu kemarin ada bau busuk mayat ditemukan. Makin takut lah masyarakat kesana. Berita horor," ungkap Roy.

"Uang rakyat dipakai secara berlebihan kesana tapi kok sedikit yang mau kritik? Pemerintah Pusat dikritik habis, tapi yang didepan mata didiamkan. Seharusnya, Aparat Penegak Hukum sudah 'mencium' ada aroma aneh disini? Semoga bisa terungkap. Kita berharap, jangan seperti kasus-kasus korupsi lain yang pernah disidang Tipikor, yang mana setelah diusut baru terungkap ada aliran dana. Eh, ada fee sekian persen, ada setoran ke Pimpinan DPRD sekian ratus juta per orang, ke Komisi ini komisi itu sekian ratus juta. Semoga tak terjadi di Proyek ini kelak," katanya.

Interaksi perbincangan di FGD tersebut berlangsung alot. Sejumlah aspek isu dari Pembangunan Kantor tersebut mulai muncul.

Baik soal ganti rugi lahan yang mencurigakan dimana Pemko diduga membeli tanah milik negara berstatus HGU itu ke Pengusaha Kebun, isu Nonjobnya sejumlah pejabat yang menolak menandatangani proses ganti rugi dan perizinan kantor tersebut, mundurnya satu dari tiga rekanan dari Pembangunan, proses pemindahan Ibukota Kotamadya yang diduga tanpa kajian akademis dan tidak sesuai prosedur, proses penganggaran dana baik di Eksekutif dan Legislatif, Tumpang Tindih Proyek dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, Ketua BPPH MPC PP Pekanbaru Dedi Harianto menyampaikan, FGD ini akan diadakan secara berkelanjutan sebagai bentuk dukungan terhadap Visi Pemuda Pancasila yang menuju paradigma intelektualitas dan akademis.

"Sayangnya dari Pihak Pemko Pak Sekda M Noer dan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru pak Nofrizal tidak hadir hari ini," katanya.

Sejalan dengan itu, Sekretaris MPC PP Pekanbaru, Mustakim JM, SPd, MPd, yang membacakan sambutan Ketua MPC Iwan Pansa menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi adanya FGD ini dan memastikan bahwa Pemuda Pancasila kedepan akan terus mengawal dan mengawasi jalannya roda pemerintahan.

"Setiap kebijakan Walikota akan kita awasi dan kita pantau. Kalau kebijakan bagus demi kepentingan masyarakat kita akan dukung. Tapi jika ada hal-hal menyimpang, Pemuda Pancasila akan jadi garda terdepan mengkritisinya," kata Mustakim.

Diskusi yang dipandu oleh Muhammad Hidayat sebagai Moderator ini, dihadiri ratusan peserta dari kelompok Aktivis Pemuda dan Mahasiswa. Salah seorang peserta pun mengapresiasi sikap Ketua MPC PP Pekanbaru Iwan Pansa yang mengusulkan agar Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT dipecat dari Dewan Pakar MPC PP Pekanbaru.

"Sikap Ketua Iwan ini harus diapresiasi," ungkapnya. (bam)

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :