Polemik Pernyataan Firdaus Sebut Aparat Bikin Gerah

IPW: Kapolri tetap harus sikat Kepala Daerah yang Korupsi meskipun Audiensi

Penulis : admin | Sabtu, 21 Desember 2019 - 13:50 WIB

Foto Tangkapan Layar Siaran Pers Pemko Pekanbaru Berisi Foto Walikota Pekanbaru Dengan Kapolri

Beritariau.com, Pekanbaru - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis diminta tetap konsisten melakukan penegakan hukum memberantas korupsi di daerah meskipun Walikota Pekanbaru, Firdaus MT bersama sejumlah pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), melakukan Audiensi ke Mabes Polri, Selasa (17/12/19) kemarin. Ia meminta Kapolri tetap 'menyikat' Kepala Daerah yang Korupsi.

"Kapolri harus tetap konsisten melakukan penegakan hukum. Artinya, jika ada Kepala Daerah yang melakukan pelanggaran hukum, seperti korupsi, Tipikor Polri harus tetap mengusutnya dan membawa Kepala Daerah itu ke dalam proses hukum agar bisa diadili," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada Berita Riau, Jumat (20/12/19) malam.

Terutama, kata Neta, dalam mengamankan dana desa, Kapolri perlu memerintahkan para Kapolsek agar ikut mengawal Dana Desa hingga pembangunan di Desa bisa berjalan maksimal tanpa di korupsi para oknum Kepala Desa.

Meski demikian, Ia menilai langkah Apeksi bersilaturahmi dengan Kapolri adalah hal yang wajar agar ada sinergitas dalam menjalankan pembangunan di daerah antara kepala daerah dan Kepolisian.

"Kapolri perlu mendengar dan mencermati dinamika pembangunan daerah, terutama mengenai kendala yg sering dihadapi para kepala daerah dalam menjalankan pembangunan di daerahnya," katanya.

Apalagi, lanjut Neta, akhir-akhir ini, di berbagai daerah banyak terlihat Preman dan aksi Premanisme yang selalu berusaha mengganggu proses pembangunan. Dimana para preman tersebut memalak para investor dan meminta jatah tertentu pada investor, yang bisa menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

"Aksi ini jelas sangat meresahkan dan membuat takut para investor. Jajaran Kepolisian perlu agresif memberantas para preman yang memalak investor karena bisa menggangu jalannya pembangunan di daerah. Siapa pun yang mengganggu jalannya pembangunan harus disapu bersih kepolisian. Karena bangsa ini perlu percepatan pembangunan agar ekonomi rakyat bisa ditingkatkan," sambungnya.

Soal oknum aparat yang mengganggu jalannya pembangunan di daerah, lanjut Neta, memang perlu dicermati Kapolri untuk kemudian di sapu bersih.

"Agar tidak berkembang ulah oknum polisi di daerah, dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan kriminalisasi demi keuntungan pribadi. Untuk itu, Kapolri perlu memerintahkan Propam Polda mengawasi ulah para polisi yang bisa mengganggu percepatan pembangunan di daerah," tutup Neta.

Sebelumnya siaran pers Walikota Pekanbaru pasca bersilaturahmi kepada Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis di Mabes Polri, Selasa (17/12/19) yang disiarkan di situs pekanbaru.go.id menuai reaksi panas dari publik. 

Kepada Idham, Firdaus menyampaikan persoalan yang dihadapi termasuk sikap aparat penegak hukum yang menurutnya terlalu agresif menindaklanjuti laporan-laporan dugaan kasus korupsi dan membuat gerah.

"Salah satunya terkait persoalan kelanjutan pembangunan di daerah," ungkap Firdaus, dikutip dari siaran situs resmi Pemko Pekanbaru.go.id yang dilansir, Selasa (17/12/19) kemarin.

Dalam siaran pers yang sengaja memajang foto dirinya berjabat erat dengan Kapolri, Firdaus yang juga Ketua Komisariat Wilayah I Apeksi Sumatera ini, mengklaim bahwa hampir seluruh daerah enggan melakukan pembangunan karena adanya gangguan-gangguan secara hukum, baik melalui laporan LSM maupun kelompok masyarakat yang belum tentu kebenarannya. 

Ia pun menyebut reaksi aparat hukum terhadap laporan-laporan penggiat anti korupsi terlalu agresif dan membuat gerah.

"Namun reaksi dari aparat hukum, penegak hukum, itu terlalu agresif. Sehingga membuat gerah dan juga ketakutan dari penyelenggara pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah," sebut Firdaus dalam siaran pers tersebut.

Ia menjadikan Visi menuju Indonesia Maju  program Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait pondasi pembangunan berada di daerah terutama di kabupaten/kota yang masuk daerah otonom, sebagai alasan curhat ke Kapolri.

"Tapi kalau pembangunan daerah terganggu, kebijakan kepala daerah tidak terlaksana karena ketakutan bawahannya untuk melaksanakan kebijakan itu. Sehingga,  program Indonesia Maju sulit akan tercapai," tegas Walikota.

Pernyataan ini menuai reaksi masyarakat. Ketua DPD Relawan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Provinsi Riau Ganda Mora menyebut pernyataan tersebut keliru dan justru akan menuai kontroversi. Ia pun keberatan jika para Kepala Daerah mengancam-ancam aparat hukum dengan alasan untuk keberlangsungan program Jokowi.

"Itu (pernyataan Firdaus, red) keliru besar. Ngapain dia bilang begitu kepada Kapolri? Sedangkan Presiden sendiri menyatakan agar masyarakat mengawal pemerintah. LSM dan Penggiat Anti Korupsi justru pemantau efektif kinerja pemerintah dibandingkan masyarakat awam. Justru Kapolri pasti akan bertindak objektif dan efektif terhadap laporan-laporan LSM dan masyarakat atas dugaan korupsi di Pemda. Nah, kalau Walikota dan Anak Buahnya tidak salah, ngapain takut dan ngapain dia gerah dan mengadu-adu," ungkap Ganda yang juga Penggiat Anti Korupsi ini.

Ia menilai sikap tersebut tidak bijak jika menjadikan Program Jokowi sebagai alasan mengurangi kewenangan aparat hukum.

Komentar pedas lainnya pun muncul dari masyarakat Pekanbaru yang gerah dengan pembangunan di Pekanbaru.

"Siaran pers yang sengaja memajang foto Walikota dengan Kapolri itu justru membuat masyarakat bertanya-tanya dan memiliki persepsi lain terhadap Kapolri jadinya. Polri itu patuh pada Perintah Hukum dan Presiden sebagai atasan, bukan kepada curhat-curhat Kepala Daerah," kata Manuhar SH.

Menurutnya, persepsi masyarakat kepada Polri akan beragam atas pernyataan ini.

"Warga Pekanbaru kan merasakan kondisi Pembangunan di Pekanbaru yang kaya ini. Jalan berlobang, hujan sedikit langsung banjir. Masalah sampah. Pembangunan kantor di Tenayan hampir 2 Triliun yang tak selesai sudah bertahun-tahun. Kabar adanya kasus Eskalator RSUD Madani, kabar dugaan tumpang tindih proyek di Tenayan dan terakhir ada demo dugaan korupsi Rp800 Milyar. Nah, Walikota kok pajang foto dengan Kapolri disiaran pers? Maksudnya biar dibaca anak buah Kapolri?," katanya.

Ia pun menyayangkan pernyataan sikap aparat yang disebut Firdaus terlalu agresif dan membuat gerah.

"Aparat hukum, misalnya Reserse Polisi, diberi kewenangan Sidik Sakti Indra Waspada. Ngapaian dia sindir kewenangan Reserse. Ini para Polisi dan Jaksa serta Reserse bisa tersinggung kewenangannya disindir-sindir. Kapolri itu pun Reserse juga. Harusnya dia bilang kata 'Oknum' jangan digeneralisir ke semua aparat," katanya.

Pendiri Rumah Nawacita Raya Desmawanto S.Sos M.Si juga berkomentar. Ia meminta agar Walikota Pekanbaru fokus saja pada janji-janji politiknya.

"Gak usah takut dengan hukum kalau memang taat hukum dan aturan. Gak usah gusar sana ke mari. Kalau memang benar dalam menjalankan pemerintahan, tak perlu risau," ungkap pria yang juga Ketua Umum Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) ini

Ia meminta Firdaus jangan mencari kambing hitam, menyudutkan pihak lain. Kalau merasa dirugikan dan difitnah, Ia meminta Firdaus menempuh cara hukum yaitu melapot ke Aparat Penegak Hukum.

"Apalagi ini periode kedua masa jabatan (Firdaus, red). Belum banyak hal konkret yang dicapai. Banjir terus berlanjut, drainase kacau dan masalah lain," sebut Raya.

Beberapa hari setelah ramai jadi kontroversi, situs resmi Pemko Pekanbaru yang memuat artikel dan foto hasil pertemuan dengan Kapolri, Kamis siang (19/12/19) terpantau sudah lenyap. Diduga artikel sengaja dihapus.

Tidak ada penjelasan apapun dari Pemko Pekanbaru terkait penghapusan artikel berisi narasi Walikota Pekanbaru Firdaus MT yang menurut banyak pihak bermuatan Bias Konfirmasi.

Link siaran pers ketika di klik tertulis, 'Maaf! Error 404 Mohon maaf, kami tidak bisa menemukan halaman yang anda minta. Biasanya disebabkan karna ada salah dalam penulisan alamat'.Bunyi situs milik ke Pemko Pekanbaru saat link terkait artikel dimuat pada Selasa 17 Desember 2019 kemarin.

"Tentu dihapus lah. Itu (Pernyataan Firdaus, red) Bias Konfirmasi. Kalau Kapolri yang bilang begitu tak masalah. Kan pertemuan audiensi. Hal-hal prinsip yang dibicarakan kok diumbar-umbar dan dipamerkan ke publik. Akhirnya jadi multi tafsir ke Polri dan Bias," ungkap Manuwar SH, warga Pekanbaru, Kamis malam.

Aktivis Pospera Pekanbaru, organisasi  besutan Adian Napitupulu ini mencontohkan jika seandainya peristiwa berbalik.

"Misalnya ada pertemuan Para Kapolsek se Pekanbaru dengan Walikota. Lalu usai pertemuan dan foto-foto. Kapolsek bikin rilis tentang persoalan di Kecamatannya bahwa pihaknya sering dapat laporan ada pungli di Kantor Camat, Lurah dan lainnya. Proyek jalan di sekitaran Camat gak ada yang beres dan lainnya. Nah, bayangkan saja gimana para Camat dan Lurah membaca berita itu? Ini sikap tidak bijak," ungkapnya.

Ia pun meminta agar Para Kepala Daerah mengerti atas hierarkinya sendiri. Katanya, Polisi di Indonesia adalah Polisi Republik, bukan Polisi Negara Federal yang Kapolres atau Kapoldanya dilantik oleh Kepala Daerah.

"Polisi kita ini bukan dilantik oleh Kepala Daerah. Presiden sudah mengatakan, koordinasi yang baik dengan Forkopimda. Walikota berurusan dengan Kapolres, bukan Kapolda dan Kapolri. Sudah untung Pak Kapolri Idham mau menampung aspirasinya tapi jangan malah menyudutkan kewenangan. Kalau kata Ibu Megawati Soekarno Putri 'Karma Nevad Ni Adikaraste Ma Phaleshu Kada Chana' artinya 'Kerjakanlah kewajibanmu dengan tidak menghitung-hitungkan akibatnya'," ucapnya.

"Jadi kalau bersih tak usah takut. Aparat jangan takut. Sebaiknya diusut semua laporan dugaan yang beredar itu khususnya di Tenayan Raya yang menelan banyak uang itu agar terang benderang," ucapnya.

Dalam catatan Berita Riau, Polri khususnya Polda Riau terakhir menjerat Pejabat setingkat Eselon II di Pemko Pekanbaru adalah mantan Kadis PUPR Zulkifli terkait Pungutan Liar yang merupakan perintah Presiden.

Justru, hingga kini diketahui, Polda Riau maupun Polresta Pekanbaru, nyaris belum pernah mengungkap laporan dugaan korupsi di Pemko Pekanbaru yang masuk.

Justru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berulang kali memanggil Kadis PUPR Pekanbaru Indra Pomi terkait kerjanya dalam kasus korupsi Jembatan Bangkinang yang merugikan negara sebesar Rp39,2 Milyar saat menjabat sebagai Kadis Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar tahun 2015 - 2016 silam.

Selain itu, Wakil Ketua Bidang Politik, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Provinsi Riau, Nurul Hadi, mendesak Walikota Firdaus segera menyampaikan permohonan maaf kepada Aparat Penegak Hukum secara terbuka ke publik karena tuduhannya juga disampaikan ke publik. (roy)

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :