DR Nurul: Demi Kepastian Hukum, Harus Dituntaskan

FORMASI: Tahun 2019, Program Anti Korupsi di Riau belum Optimal

Penulis : admin | Selasa, 31 Desember 2019 - 22:38 WIB

Direktur Formasi Riau DR Nurul Huda SH MH

Pekanbaru - Direktur Lembaga Anti Korupsi Forum Masyarakat Bersih (FORMASI) Riau DR Muhammad Nurul Huda SH MH  menyatakan, hingga akhir tahun 2019, Program Anti Korupsi di Riau belum optimal.

"Kasus-kasus yang masih belum selesai di Kejaksaan Negeri (Kejari), Kejaksaan Tinggi (Kejati), Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau), agar diberi kepastian hukum kepada rakyat dan terduga pelaku," ungkap Pakar Hukum Pidana Riau ini dalam rilisnya yang diterima Berita Riau, Selasa (32/12/19) malam.

Dosen Hukum Pidana ini menyatakan, terkait proyek-proyek yang bernilai milliaran Rupiah yang sudah dilaporkan oleh masyarakat agar ditindaklanjuti dan diberi kepastian hukum serta diberikan informasi perkembangan penanganannya setiap saat.

Selain itu, agar pengawasan Inspektorat yang belum optimal dalam pencegahan korupsi, sebaiknya lebih dimaksimalkan lagi. Pejabat Publik, seperti Bupati misalnya, bisa berjanji 'Jika saya korupsi, bersedia untuk dihukum mati'.

Formasi Riau juga melihat kesadaran Anti Korupsi Pejabat di Riau masih jauh dari harapan. Ini tentunya tidak baik bagi agenda anti korupsi dan pendidikan bagi masyarakat.

"Pemerintah Daerah se Provinsi Riau belum maksimal menjalankan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana yang diamanatkan UU KIP dan Perpres Stranas Nomor 54 tahun 2018," sambungnya.

Oleh sebab itu, Formasi Riau meminta Pemda se Riau agar benar-benar menjalankan komitmen anti korupsinya, terlebih setelah adanya Kesepahaman (MoU) dengan KPK terkait program anti korupsi.

"Jalankanlah itu dengan serius. Kami dari Formasi Riau berharap pemda se Riau jangan sampai membuat malu Presiden Jokowi dalam program pencegahan Korupsi sebagaimana yang telah tertuang dalam Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi," tegas Doktor Hukum ini.

Terakhir, sebut Nurul, pihaknya meminta Presiden Jokowi untuk menegur Pemda se Riau agar benar-benar menjalankan Perpres 54 tahun 2018 tersebut. "Ini soal kewibawaan Pak Presiden Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan dan sebagai Panglima Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,: katanya.

Untuk itu Ia berharap, semoga di tahun 2020 mendatang, kesadaran seluruh masyarakat dan pejabat publik terkait program anti korupsi di Riau lebih maksimal lagi.

"Serta kami berharap penegak hukum di Riau agar lebih mengutamakan penuntasan dugaan kasus-kasus korupsi yang besar daripada dugaan kasus korupsi 'recehan'," tutupnya. (rls)

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :