Pamer Foto Dengan Kapolri

Pemko Cabut tayangan Pernyataan Walikota Firdaus yang menyebut Aparat terlalu agresif & bikin gerah

Penulis : admin | Kamis, 19 Desember 2019 - 21:20 WIB

Foto Tangkapan Layar Siaran Pers Pemko Pekanbaru Berisi Foto Walikota Pekanbaru Dengan Kapolri

Beritariau.com, Pekanbaru - Situs resmi Pemko Pekanbaru yang memuat artikel dan foto hasil pertemuan dengan Kapolri Jenderal Idham Azis, yang menuai reaksi publik seakan menyudutkan aparat penegak hukum daerah, pada Kamis siang (19/12/19) terpantau sudah lenyap. Diduga artikel sengaja dihapus.

Tidak ada penjelasan apapun dari Pemko Pekanbaru terkait penghapusan artikel berisi narasi Walikota Pekanbaru Firdaus MT yang menurut banyak pihak bermuatan Bias Konfirmasi.

Link siaran pers ketika di klik tertulis, "Maaf! Error 404 Mohon maaf, kami tidak bisa menemukan halaman yang anda minta. Biasanya disebabkan karna ada salah dalam penulisan alamat." Bunyi situs milik ke Pemko Pekanbaru saat link terkait artikel dimuat pada Selasa 17 Desember 2019 kemarin.

"Tentu dihapus lah. Itu (Pernyataan Firdaus, red) Bias Konfirmasi. Kalau Kapolri yang bilang begitu tak masalah. Kan pertemuan audiensi. Hal-hal prinsip yang dibicarakan kok diumbar-umbar dan dipamerkan ke publik. Akhirnya jadi multi tafsir ke Polri dan Bias," ungkap Manuwar SH, warga Pekanbaru, Kamis malam.

Aktivis Pospera Pekanbaru, organisasi  besutan Adian Napitupulu ini mencontohkan jika seandainya peristiwa berbalek.

"Misalnya ada pertemuan Para Kapolsek se Pekanbaru dengan Walikota. Lalu usai pertemuan dan foto-foto. Kapolsek bikin rilis tentang persoalan di Kecamatannya bahwa pihaknya sering dapat laporan ada pungli di Kantor Camat, Lurah dan lainnya. Proyek jalan di Kecamatan banyak gak beres, kasus-kasus surat tanah dan lainnya. Nah, bayangkan saja gimana para Camat dan Lurah membaca berita itu? Ini sikap tidak bijak," ungkapnya.

Ia pun meminta agar Para Kepala Daerah mengerti atas hierarkinya sendiri. Katanya, Polisi di Indonesia adalah Polisi Republik, bukan Polisi Negara Federal yang Kapolres atau Kapoldanya dilantik oleh Kepala Daerah.

"Polisi kita ini bukan dilantik oleh Kepala Daerah. Presiden sudah mengatakan, koordinasi yang baik dengan Forkopimda. Walikota berurusan dengan Kapolres, bukan Kapolda dan Kapolri. Sudah untung Pak Kapolri Idham mau menampung aspirasinya tapi jangan malah menyudutkan kewenangan. Kalau kata Ibu Megawati Soekarno Putri 'Karma Nevad Ni Adikaraste Ma Phaleshu Kada Chana' artinya 'Kerjakanlah kewajibanmu dengan tidak menghitung-hitungkan akibatnya'," ucapnya.

"Jadi kalau bersih tak usah takut. Aparat jangan takut. Sebaiknya diusut semua laporan dugaan yang beredar itu khususnya di Tenayan Raya yang menelan banyak uang itu agar terang benderang," tambahnya lagi.

Dalam catatan Berita Riau, Polri khususnya Polda Riau terakhir menjerat Pejabat setingkat Eselon II di Pemko Pekanbaru adalah mantan Kadis PUPR Zulkifli terkait Pungutan Liar, yang mana Pungli merupakan atensi Presiden.

Justru, hingga kini diketahui, Polda Riau maupun Polresta Pekanbaru, nyaris belum pernah mengungkap laporan dugaan korupsi terbaru di Pemko Pekanbaru yang masuk.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang malah berulang kali memanggil Kadis PUPR Pekanbaru Indra Pomi terkait peranannya dalam pengusutan kasus korupsi Jembatan Bangkinang yang merugikan negara sebesar Rp39,2 Milyar, Ia saat menjabat sebagai Kadis Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar tahun 2015 - 2016 silam.

Sebelumnya siaran pers Walikota Pekanbaru menuai reaksi panas dari publik. Walikota Pekanbaru, Firdaus MT bersama sejumlah pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), bersilaturahmi kepada Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis di Mabes Polri, Selasa (17/12/19). Penyataan dan Foto itu pun di Pamerkan di situs Pekanbaru.go.id.

Kepada Idham, Firdaus menyampaikan persoalan yang dihadapi termasuk sikap aparat penegak hukum yang menurutnya terlalu agresif menindaklanjuti laporan-laporan dugaan kasus korupsi dan membuat gerah.

"Salah satunya terkait persoalan kelanjutan pembangunan di daerah," ungkap Firdaus, dikutip dari siaran situs resmi Pemko Pekanbaru.go.id yang dilansir, Selasa (17/12/19) kemarin.

Dalam siaran pers yang sengaja memajang foto dirinya berjabat erat dengan Kapolri, Firdaus yang juga Ketua Komisariat Wilayah I Apeksi Sumatera ini, mengklaim bahwa hampir seluruh daerah enggan melakukan pembangunan karena adanya gangguan-gangguan secara hukum, baik melalui laporan LSM maupun kelompok masyarakat yang belum tentu kebenarannya. 

Ia pun menyebut reaksi aparat hukum terhadap laporan-laporan penggiat anti korupsi terlalu agresif dan membuat gerah.

"Namun reaksi dari aparat hukum, penegak hukum, itu terlalu agresif. Sehingga membuat gerah dan juga ketakutan dari penyelenggara pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah," sebut Firdaus dalam siaran pers tersebut.

Ia menjadikan Visi menuju Indonesia Maju  program Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait pondasi pembangunan berada di daerah terutama di kabupaten/kota yang masuk daerah otonom, sebagai alasan curhat ke Kapolri.

"Tapi kalau pembangunan daerah terganggu, kebijakan kepala daerah tidak terlaksana karena ketakutan bawahannya untuk melaksanakan kebijakan itu. Sehingga,  program Indonesia Maju sulit akan tercapai," tegas Walikota.

Kepada Idham, Apeksi juga meminta aparat penegak hukum agar bekerjasama dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam menangani laporan dugaan pelanggaran.

"Ini juga sesuai kesepakatan tiga kementerian dan lembaga, yakni Mendagri, Jaksa Agung dan Kapolri, bahwa penguatan APIP di pemerintah daerah menjadi komitmen bersama. 

"Tujuannya, agar terjadi penegakan hukum dan menghindari terjadinya dalam tanda kutip 'kriminalisasi' terhadap penyelenggara proyek," ulas Walikota.

Tidak hanya itu, Apeksi juga meminta kepolisian menguji setiap laporan dugaan korupsi yang disampaikan LSM maupun kelompok masyarakat tertentu, serta memberikan sanksi tegas apabila laporan dimaksud tidak terbukti.

"Tadi para Walikota meminta agar laporan yang dari kelompok tertentu mesti diuji. Kalau tidak terbukti, yang melaporkan juga harus diminta bertanggung jawab. Jadi jangan enak saja melapor, benar atau tidak, tidak peduli, yang penting melapor," kata Walikota.

Menanggapi persoalan itu, ucap Walikota, Kapolri menyadari masih ada oknum-oknum dari aparat penegak hukum yang belum memahami paradigma baru pelayanan yang diprogramkan Polri yakni memberikan pelayanan, mengayomi dan melindungi.

"Kapolri menyatakan akan mempertegas ke bawahannya," papar Walikota.

Kapolri, lanjut Firdaus, juga menegaskan bahwa aparat penegak hukum terutama Reskrim mesti menjadi konsultan yang mendampingi dan melakukan pencegahan agar kasus korupsi tidak terjadi.

"Jadi disampaikan Kapolri, pencegah lebih diutamakan dari penindakan," urai Walikota.

"Intinya dari pertemuan tadi, beliau (Kapolri) sangat terbuka menerima persoalan. Beliau juga orangnya enak diajak berkomunikasi. Karena pengalaman beliau, mulai dari meniti karir dari bawah dan dengan menempati berbagai jabatan strategis. 

"Dan ini juga membuat persoalan-persoalan yang klasik terjadi di daerah sebagaimana menjadi keluhan kepala daerah, ini dapat beliau pahami, beliau jelaskan dan memberi solusi," tutur Walikota.

Pernyataan ini menuai reaksi masyarakat. Ketua DPD Relawan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Provinsi Riau Ganda Mora menyebut pernyataan tersebut keliru dan justru akan menuai kontroversi. Ia pun keberatan jika para Kepala Daerah mengancam-ancam aparat hukum dengan alasan untuk keberlangsungan program Jokowi.

"Itu (pernyataan Firdaus, red) keliru besar. Ngapain dia bilang begitu kepada Kapolri? Sedangkan Presiden sendiri menyatakan agar masyarakat mengawal pemerintah. LSM dan Penggiat Anti Korupsi justru pemantau efektif kinerja pemerintah dibandingkan masyarakat awam. Justru Kapolri pasti akan bertindak objektif dan efektif terhadap laporan-laporan LSM dan masyarakat atas dugaan korupsi di Pemda. Nah, kalau Walikota dan Anak Buahnya tidak salah, ngapain takut dan ngapain dia gerah dan mengadu-adu," ungkap Ganda yang juga Penggiat Anti Korupsi ini.

Ia menilai sikap tersebut tidak bijak jika menjadikan Program Jokowi sebagai alasan mengurangi kewenangan aparat hukum.

Komentar pedas lainnya pun muncul dari masyarakat Pekanbaru yang gerah dengan pembangunan di Pekanbaru.

"Siaran pers yang sengaja memajang foto Walikota dengan Kapolri itu justru membuat masyarakat bertanya-tanya dan memiliki persepsi lain terhadap Kapolri jadinya. Polri itu patuh pada Perintah Hukum dan Presiden sebagai atasan, bukan kepada curhat-curhat Kepala Daerah," kata Manuhar SH.

Menurutnya, persepsi masyarakat kepada Polri akan beragam atas pernyataan ini.

"Warga Pekanbaru kan merasakan kondisi Pembangunan di Pekanbaru yang kaya ini. Jalan berlobang, hujan sedikit langsung banjir. Masalah sampah. Pembangunan kantor di Tenayan hampir 2 Triliun yang tak selesai sudah bertahun-tahun. Kabar adanya kasus Eskalator RSUD Madani, kabar dugaan tumpang tindih proyek di Tenayan dan terakhir ada demo dugaan korupsi Rp800 Milyar. Nah, Walikota kok pajang foto dengan Kapolri disiaran pers? Maksudnya biar dibaca anak buah Kapolri?," katanya.

Ia pun menyayangkan pernyataan sikap aparat yang disebut Firdaus terlalu agresif dan membuat gerah.

"Aparat hukum, misalnya Reserse Polisi, diberi kewenangan Sidik Sakti Indra Waspada. Ngapaian dia sindir kewenangan Reserse. Ini para Polisi dan Jaksa serta Reserse bisa tersinggung kewenangannya disindir-sindir. Kapolri itu pun Reserse juga. Harusnya dia bilang kata 'Oknum' jangan digeneralisir ke semua aparat," katanya.

Pendiri Rumah Nawacita Raya Desmawanto S.Sos M.Si juga berkomentar. Ia meminta agar Walikota Pekanbaru fokus saja pada janji-janji politiknya.

"Gak usah takut dengan hukum kalau memang taat hukum dan aturan. Gak usah gusar sana ke mari. Kalau memang benar dalam menjalankan pemerintahan, tak perlu risau," ungkap pria yang juga Ketua Umum Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) ini

Ia meminta Firdaus jangan mencari kambing hitam, menyudutkan pihak lain. Kalau merasa dirugikan dan difitnah, Ia meminta Firdaus menempuh cara hukum yaitu melapot ke Aparat Penegak Hukum.

"Apalagi ini periode kedua masa jabatan (Firdaus, red). Belum banyak hal konkret yang dicapai. Banjir terus berlanjut, drainase kacau dan masalah lain," sebut Raya. (red)

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :