Saut: Riau Berbeda Dengan Daerah Lain

Hari Anti Korupsi se Dunia 2019, KPK berharap Riau lebih Berintegritas

Penulis : admin | Senin, 09 Desember 2019 - 15:04 WIB

Komisioner KPK RI Saut Situmorang | Okezone

Beritariau.com, Pekanbaru - Di momen Hari Anti Korupsi Se-Dunia (Hakordia) yang diperingati hari ini, 9 Desember 2019,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin aparatur pemerintahan di Riau lebih berintegritas.

"Riau itu dari sisi sejarah dan sumber alam memiliki perbedaan dengan daerah lain. Daerah ini seharusnya lebih berintegritas," ungkap Komisioner KPK Saut Situmorang kepada Berita Riau Minggu (08/11/19) malam.

Alasannya, lanjut Saut, Riau juga berbeda dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah lain di luar Pulau Jawa yang memiliki sumber resources yang berbeda.

Ia juga menyoroti adanya masalah perizinan lingkungan yang merusak banyak hal karena korupsi yang emestinya tidak terjadi lagi di masa-masa mendatang. Riau sendiri, lanjutnya, masuk dalam 8 (delapan) daerah Intervensi KPK dalam fungsi Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsubgah).

Dalam siaran persnya, pada peringatan Hakordia tahun ini, KPK mengusung thema "Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju".

KPK juga menggelar serangkaian kegiatan dalam momen kali ini yang dimulai sejak beberapa hari lalu. Mulai dari Festival termasuk lelang barang sitaan yang digelar hari ini, Senin 9 Desember 2019.

Kemudian, pada tanggal 10 Desember akan dilaksanakan sejumlah workshop bagi stakeholder antikorupsi yang melibatkan  Media Massa, CSO, Kampus, Akademisi, Penyuluh antikorupsi, Kepala Daerah dan mitra pembangunan. Dalam kegiatan ini akan membahas masa depan pemberantasan korupsi bersama media massa dan juga diskusi implementasi komitmen global di level nasional.

Selain itu, dalam upaya penguatan partai politik, KPK bersama Kemendagri, Bappenas dan LIPI akan menyelenggarakan diskusi terfokus tentang kajian KPK terkait Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dan skema pendanaan parpol.

Secara bersamaan, bertempat di Hotel Pullman Jakarta, KPK menyelenggarakan kegiatan High Level Seminar dengan tema “Komitmen Antikorupsi untuk Investasi yang  Lebih Baik”. Seminar melibatkan peserta dari unsur pemerintah, parlemen, sektor swasta, akademisi, profesional, organisasi  masyarakat sipil, jurnalis, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam upaya  pemberantasan korupsi.

Selain itu, akan digelar juga Temu Aksi Nasional Penyuluh Antikorupsi selama 3 hari mulai 11 hingga 13 Desember.

Dan, menjadi rangkaian terakhir dari seluruh kegiatan Hakordia 2019 se Indonesia adalah Temu Konsolidasi Komite Advokasi Daerah (KAD). Temu ini diselenggarakan dalam rangka terus mendorong praktik bisnis yang bersih dan berintegritas di sektor swasta dengan membangun iklim  berusaha yang sehat, kompetitif dan beretika.

KPK menegaskan, pencegahan korupsi merupakan upaya kolektif yang tidak dapat  dilakukan KPK sendirian. Partisipasi dan pelibatan masyarakat adalah hal progress dan capaian upaya yang mutlak. Pun demikian masyarakat memiliki hak untuk mengetahui upaya pencegahan yang telah dilakukan bersama.

Untuk diketahui, dalam catatan Berita Riau, hingga kini, KPK telah mengeluarkan sedikitnya 4 (empat) Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Tindak Pidana Korupsi yang masih diproses. 3 (tiga) diantaranya kasus suap dan 1 (satu) kasus korupsi Proyek.

Tiga kasus suap tersebut, melalui sejumlah pemeriksaan saksi dan penggeledahan, sukses menjerat Kepala Daerah sebagai tersangka. Namun, di kasus korupsi proyek yang justru merugikan negara hingga Rp39,2 Milyar, ternyata hanya seorang PPTK yang dijerat. Bahkan, untuk kerugian negara sebesar ini, tanpa penggeledahan apapun.

4 Sprindik yang masih ditangani KPK di Riau yaitu, TPK suap terkait RAPBD Riau perubahan tahun 2014 dan RAPBD Riau tambahan tahun 2015 dengan tersangka Mantan Gubernur Riau Annas Maamun sebagai lanjutan dari penyidikan tahap pertama.

Kemudian, TPK suap terkait Proyek Multi Years Pembangunan Jalan Duri - Sei Pakning Kabupaten Bengkalis dengan tersangka Bupati Bengkalis Amriel Mukminin, TPK suap terkait pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai dengan tersangka Walikota Dumai Zulkifli AS.

Terakhir, TPK Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Water Front City Multi Years pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun anggaran 2015 - 2016, dengan tersangka PPTK Proyek bernama Adnan dari pihak Pemerintah dan IKS dari pihak rekanan.

TPK terakhir ini, menurut KPK, merupakan  proyek yang dikerjakan saat dijabat oleh Indra Pomi selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar tahun 2015 - 2016 dan Jefry Noer selaku Bupati Kampar saat itu, merugikan negara sebesar Rp39,2 Milyar. Indra Pomi sendiri sudah berulang kali dipanggil oleh penyidik. (*)

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :