KPK Tetapkan Penyidikan 2 Perkara Baru

Amril Mukminin diduga terima suap Sebelum & Saat jadi Bupati Bengkalis

Penulis : admin | Kamis, 16 Mei 2019 - 18:28 WIB

Bupati Bengkalis Amril Mukminin Saat Diperiksa Penyidik KPK di Mako Brimob Polda Riau Beberapa Waktu Lalu | Istimewa

Beritariau.com, Jakarta - Setelah melalui serangkaian pengembangan penyidikan dan fakta-fakta Persidangan Kasus Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013 - 2015, akhirnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan penyidikan 2 (dua) kasus baru.

Dalam dua perkara tersebut yaitu, perkara pertama, tersangka atas nama Makmur (MK) alias Aan selaku Direktur Mitra Bungo Abadi, dalam korupsi Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013 - 2015. Dan, perkara kedua, adalah Bupati Bengkalis Amril Mukminin (AMU)

"(Tersangka) AMU, Bupati Bengkalis 2016 - 2021, dalam perkara dugaan penerimaan suap atau gtatifikasi terkait Proyek Multi Years Pembangunan Jalan Duri - Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis," ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/05/19).

Dijelaskan Laode, proyek Jalan Duri - Sei Pakning ini, merupakan 1 (satu) diantara 6 (enam) paket pekerjaan Jalan di Kabupaten Bengkalis tahun 2012, dengan nilai anggaran Rp537,33 Milyar.

Proyek ini sempat dimenangkan oleh PT Citra Gading Asritama (CGA), namun kemudian dibatalkan oleh Dinas PU Kabupaten Bengkalis dengan alasan bahwa PT CGA diisukan masuk daftar hitam alias Blacklist Bank Dunia. PT CGA menerima Surat Pembatalan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ).

Namun, pada tingkat kasasi Juni 2015, Mahkamah Agung memutuskan PT CGA memenangkan gugatan terhadap Dinas PU Bengkalis dan berhak melanjutkan proyek tersebut.

KPK pun membeberkan keterlibatan Amril dalam kasus ini. Bahkan sebelum dilantik menjadi Bupati Bengkalis, Amril diduga kuat sudah menerima suap.

"Pada Februari 2016, sebelum AMU menjadi Bupati Bengkalis, diduga Ia telah menerima Rp2,5 Milyar untuk memuluskan anggaran Proyek Peningkatan Jalan Duri - Sei Pakning Multi Years tahun 2017 - 2019," ungkap Laode.

Setelah Amril menjadi Bupati, lanjut Laode, diduga terjadi pertemuan antara perwakilan PT CGA dengan Amril. Dalam pertemuan itu, PT CGA diduga meminta tindak lanjut dari Amril terkait proyek agar bisa segera tanda tangan kontrak dan Amril menyanggupi untuk membantu.

KPK kemudian menerangkan dugaan aliran suap uang yang diterima Amril dari PT CGA.

"Dalam rentang Juni dan Juli 2017, diduga Tersangka AMU telah menerima Rp3,1 Milyar dalam bentuk Dollar Singapura dari pihak PT CGA," kata Laode.

Penyerahan-penyerahan uang ini, diduga untuk memuluskan proyek yang akan digarap oleh PT CGA, yakni proyek Multi Years Peningkatan Jalan Duri - Sei Pakning tahun 2017 - 2019.

"Sehingga total tersangka AMU diduga menerima uang setidak-tidaknya Rp5,6 Milyar, baik sebelum ataupun saat menjadi Bupati Bengkalis," tutur Laode.

Atas perbuatannya, Amril disangkakan melanggar Pasal 13 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan terhadap Makmur alias MK, diduga Ia bersama-sama dengan Mantan Kadis PU Bengkalis dan Sekretaris Daerah Dumai M Nasir (kini jadi Terdakwa di PN Pekanbaru, red) dan Direktur PT Mawatindo Road Construction (MRC) Hobby Siregar (juga jadi terdakwa di PN Pekanbaru, red), melakukan korupsi dalam Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis.

Dalam konstruksi perkara tersangka Makmur, KPK menjelaskan bahwa pada tahun 2011, Satuan Kerja Dinas PU Kabupaten Bengkalis merencanakan proyek peningkatan beberapa jalan porors dengan anggaran Rp2,5 Triliun sehingga dibutuhkan penganggaran di APBD dalam format tahun jamak.

Dalam proses penganggaran itu lah, MK dan sejumlah pihak lain berupaya mengurus anggaran dan proyek tersebut pada Bupati Bengkalis saat itu yakni Herliyan Saleh (Saat ini Terpidana Korupsi, red).

Pada Oktober 2012, Pemkab Bengkalis dan DPRD menyetujui anggaran Multi Years, antara lain adalah anggaran untuk Peningkatan Jalan Poros Pulau Rupat Ruas Batu Panjang - Pangkalan Nyirih dan Jalan Lintas Duri - Sei Pakning.

Untuk Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih, dianggarkan sebesar Rp528.073.384.162,48.

"MK diduga meminjam perusahaan Hobby Siregar, yaitu PT MRC. MK menghadiri pertemuan bersama Bupati Bengkalis saat itu, M Nasir dan pihak lain. Pada pertemuan itu, Bupati memploting MK untuk memegang proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih padahal proses lelang belum dilakukan," terang Laode.

Kemudian, setelah pertemuan itu, nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek itu disusun mendekati alokasi anggaran, yaitu HPS Rp528.063.000.000. Pada Januari 2013, Pokja ULP mengumumkan lelang proyek di Website LPSE, salah satunya proyek tersebut.

"Selama proses pelelangan, diduga terjadi sejumlah perbuatan melawan hukum berupa peminjaman perusahaan, pertemuan-pertemuan dan upata mengarahkan agar perusahaan yang dibawa MK memenangkan lelang. Biaya pinjam bendera diduga sejumlah Rp1,6 Milyar," sambungnya.

Akhirnya, pada 28 Oktober 2013, kontrak pekerjaan proyek tersebut ditandatangani dengan nilai pekerjaan Rp459,32 Milyar. Kemudian, pada Desember 2013, dilakukan pencairan cek sebesar Rp60.500.000.000 yang berasal dari pembayaran 15 persen uang muka proyek.

"Uang tersebut kemudian digunakan MK untuk membeli Apartemen di Singapura. Pelaksanaan proyek bahkan dilakukan dengan cara Sub Kon pada Kontraktor Lokal. Diduga, fee yang dijanjikan untuk mendapatkan proyek adalah sebesar 7 hingga 10 persen," jelas Laode lagi.

"Diduga, kerugian negara dalam proyek ini sekitar Rp108,88 Milyar, dimana tersangka MK diduga diperkaya Rp60,5 Milyar," ucap Laode.

Atas perbuatannya, Makmur disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Diakhir ekspos perkara tersebut, KPK juga memberi sinyal adanya Politisi alias anggota DPRD yang diduga terlibat dalam mega korupsi ini, selain dari pihak Pemerintah dan Swasta. Pernyataan ini, sesuai dengan telah diperiksanya beberapa anggota DPRD Bengkalis aktif dan mantan anggota DPRD Bengkalis terkait dua perkara ini.

"KPK sangat menyesalkan korupsi di sektor infrastruktur ini terjadi. Fasilitas jalan di Kabupaten Bengkalis yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, justru menjadi bancakan pejabat Pemerintah Kabupaten, Politisi dan pihak swasta. KPK mengajak masyarakat di Bengkalis untuk mengawal proses hukum ini," tutup Laode. (roy)

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :