Tolak Eksepsi, Hakim Perintahkan Lanjut Sidang Korupsi Jalan Bengkalis

Penulis : user | Kamis, 09 Mei 2019 - 22:29 WIB

Ilustrasi

Beritariau.com, Pekanbaru - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa M Nasir atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Kabupaten Bengkalis.

Penolakan eksepsi tersebut disampaikan ketua majelis hakim Saut Maruli Tua Pasaribu saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis. Hakim selanjutnya memerintahkan kepada JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan sidang dengan menghadirkan saksi.

"Menolak seluruh nota keberatan terdakwa Muhammad Nasir terhadap dakwaan jaksa penuntut," kata Saut.

Majelis hakim menilai nota dakwaan yang disampaikan JPU ke persidangan sudah sah demi hukum. Selanjutnya, JPU dari KPK, Roy Riyadi  dan Feby Dwiandospendy, akan membuktikan dakwaan  terhadap eks Sekdako Dumai itu di persidangan.

"Silahkan jaksa mendatangkan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya dalam pemburuan dakwaan," kata Saut didampingi hakim Asep Koswara dan Hendri.

Dalam perkara ini, Nasir tidak duduk sendiri dihadapan meja hijau. Perkara ini juga melibatkan Direktur PT Mawatindo Road Construction (MRC), Hobby Siregar selaku rekanan pekerjaan proyek tahun 2014-2015 yang merugikan negara Rp105 miliar lebih. Namun, Hobby tidak mengajukan eksepsi.

M Nasir merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis. Jabatan terakhirnya sebelum menjadi terdakwa adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai. Dia dan Hobby Siregar diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih sepanjang 51 kilometer dan lebar 6 meter.

JPU menyebutkan, Muhammad Nasir memperkaya diri sebesar  Rp2.000.000.000, Hobby Siregar Rp40.876.991.970,63,  Herliyan Saleh Rp1,3 miliar,  H Syarifuddin alias H Katan Rp292 juta,  Adi  Zulhalmi
Rp55 juta

Selain itu, keuntungan juga dinikmati  Rozali Rp3 juta,  Maliki   Rp16 juta, Tarmizi  Rp20 juta,  Syafirzan Rp80 juta, M Nasir Rp40 juta, M Iqbal  Rp10 juta, Muslim Rp15 juta, Asrul Rp24 juta, Harry Agustinus Rp650 juga. "Total kerugian negara Rp105.881.991.970,63," ucap JPU.

Perbuatan berawal ketika Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis melaksanakan pekerjaan proyek sejumlah jalan poros tahun 2013-2015 dengan anggaran Rp2,5 triliun. Di proyek ini Muhammad Nasir yang menjabat Kepala Dinas PU Bengkalis sesuai SK Bupati Bengkalis menjabat Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Salah satunya peningkatan Jalan Poros Pulau Rupat (Ruas Batu Panjang-Pangkalan Nyirih) dengan anggaran Rp528.073.384.162,48. Untuk mengerjakan proyek itu, PT Merangin Karya Sejati milik Ismail dan Makmur tidak mencukupi Kemampuan Dasarnya (KD) atas nilai anggaran proyek multi years dalam DPA TA 2013-2015. Keduanya meminjam PT MRC untuk mengerjakan proyek Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih.

Proyek tidak berjalan sebagaimana mestinya. PT MRC tidak juga melaksanakan pekerjaan sesuai dengan progress yang ditetapkan dalam kontrak, bahkan Hobby Siregar mengajukan 4 kali adendum kontrak yang disetujui oleh Muhammad Nasir.

Progres pekerjaan yang dikerjakan oleh PT MRC baru mencapai 7,26 % atau tidak mencapai 10 %, sehingga pada bulan Desember 2014, Muhammad Nasir menerima laporan adanya deviasi (keterlambatan progress pekerjaan) setiap bulannya. Hal itu dilaporkan ke Herliyan tapi Herliyan menyarankan agar PT MRC tetap mengerjakan pekerjaannya sampai masa berakhir kontrak.

Pada akhirnya, Hobby Siregar  menyampaikan kalau pihak PT MRC hanya mampu melaksanakan penyelesaian pekerjaan maksimal 70% dari total pekerjaan pada saat jatuh tempo kontrak nanti. Namun Muhammad  Nasie meminta agar tetap diselesaikan hingga 80%.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat dengan
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo  Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana  diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.   [ard]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :